Daerah Perlu Lebih Berperan Turunkan Angka Kematian Ibu
Oleh
ADHITYA RAMADHAN
·3 menit baca
Berbagai upaya menekan angka kematian ibu dan bayi baru lahir dinilai belum menunjukkan hasil signifikan. Karena itu, di era desentralisasi, keterlibatan pemerintah daerah bersama berbagai komponen masyarakat menjadi kunci.
JAKARTA, KOMPAS Di era desentralisasi saat ini, pemerintah daerah diharapkan lebih berperan dalam menekan angka kematian ibu dan bayi. Berbagai komponen masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam mengatasi tingginya angka kematian ibu dan bayi ini.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo menyampaikan hal itu pada jumpa pers seusai Kick Off Program Jalin, di Jakarta, Rabu (23/5/2018). Hampir semua upaya sudah dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan, tetapi hasilnya tak terlalu signifikan.
Ia mencontohkan, melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan jaminan persalinan (Jampersal), pemerintah ingin agar semua persalinan dilakukan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Namun, tetap ada warga memilih bersalin tak dibantu tenaga medis di fasilitas kesehatan.
”Melalui program Jalin, kami mau lihat apa yang sudah berjalan baik dan apa yang belum dan perlu diperbaiki. Pemerintah daerah perlu melihat apa yang masih harus diperbaiki di lapangan,” kata Untung.
Pemerintah daerah perlu melihat apa yang masih harus diperbaiki di lapangan.
Program Jalin adalah program kerja sama Pemerintah Amerika Serikat melalui Badan untuk Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dengan Kementerian Kesehatan RI di bidang kesehatan ibu dan bayi. Salah satu tujuannya adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
Program USAID Jalin ini akan dilakukan dalam lima tahun ke depan. Dengan komitmen dukungan anggaran 55 juta dollar AS, program ini akan menyatukan berbagai pemangku kepentingan di pusat dan daerah, baik pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan media massa.
Menurut Pelaksana Tugas Direktur USAID Ryan Washburn, program Jalin berbeda dengan program USAID lain di bidang kesehatan, misalnya program Expanding Maternal and Neonatal Survival (Emas) yang dilakukan di 450 fasilitas kesehatan. ”Jumlah 450 fasilitas kesehatan masih amat sedikit dibandingkan jumlah fasilitas rumah sakit yang mencapai 2.000 lebih,” ujarnya.
Komponen masyarakat
Oleh karena itu, program Jalin tak memfokuskan pada fasilitas kesehatan tertentu saja, tetapi lebih luas, termasuk melibatkan berbagai komponen masyarakat. Fasilitas kesehatan dilihat hanya bagian kecil dari sistem kesehatan yang ingin diperbaiki.
Sejauh ini, hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 menunjukkan, angka kematian ibu (AKI) 305 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara Survei Penduduk 2010 mencatat, AKI 349 per 100.000 kelahiran hidup dan berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, AKI 359 per 100.000 kelahiran hidup.
Adapun pengukuran angka kematian bayi (AKB) tidak terdapat di SUPAS, tetapi ada di SDKI 2012, yakni 24 per 1.000 kelahiran hidup. Lebih jauh, angka kematian neonatal 15 per 1.000 kelahiran hidup.
Dengan demikian, dalam 1 jam, Indonesia kehilangan 2 ibu dan 8 bayi baru lahir akibat kematian yang sebenarnya sebagian besar bisa dicegah.
Kirsten Weeks, Chief of Party USAID Jalin, menyatakan, tahun pertama ini, Jalin bekerja di Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Program itu fokus pada peningkatan mutu kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
Seiring dengan meningkatnya permintaan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan swasta, Kirsten berharap fasilitas kesehatan swasta juga bisa meningkatkan mutu layanannya sesuai standar medis. Untuk memperkuat layanan, fasilitas kesehatan swasta perlu dibantu mengakses pembiayaan.
Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Eni Gustina berharap program Jalin lebih luas melibatkan fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta. ”Sekarang masih fokus pada fasilitas kesehatan milik pemerintah. Padahal, banyak fasilitas kesehatan milik swasta, seperti rumah sakit, klinik, dan bidan praktik swasta,” ujarnya.