Melayani Masyarakat Harus Jadi Tujuan Pemda dalam Gerakan ”Smart City”

KOMPAS/PRADIPTA PANDU MUSTIKA

Sebanyak 50 kabupaten dan kota di Indonesia menandatangani nota kesepahaman mengikuti Gerakan Menuju 100 Smart City tahap kedua di Jakarta, Selasa (8/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 50 kabupaten dan kota di Indonesia menandatangani nota kesepahaman mengikuti Gerakan Menuju 100 Smart City tahap kedua di Jakarta, Selasa (8/5/2018). Pemerintah kabupaten dan kota harus menjadikan gerakan ini sebagai bagian dalam memperbaiki pelayanan untuk masyarakat sehingga menghasilkan proses kerja yang lebih efektif dan efisien.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat, jumlah penduduk Indonesia pada 2045 diproyeksikan mencapai 318 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 67,1 persen di antaranya hidup di perkotaan.

Kepadatan penduduk yang semakin bertambah setiap tahun ini jika tidak diantisipasi dan ditangani dengan serius akan membawa sejumlah permasalahan. Kemacetan, polusi, dan penurunan kualitas hidup warga merupakan beberapa permasalahan yang dapat muncul akibat kepadatan penduduk.

Untuk mengantisipasi fenomena ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan kementerian-kementerian terkait lainnya menginisiasi Gerakan Menuju 100 Smart City.

Salah satu tujuan gerakan ini dicetuskan adalah untuk menangani berbagai macam permasalahan di setiap daerah yang semakin kompleks akibat kepadatan penduduk yang selalu bertambah setiap tahun.

Gerakan Menuju 100 Smart City telah dimulai sejak 2017. Saat itu, 25 kabupaten/kota terpilih untuk mengikuti gerakan ini. Adapun 25 kabupaten/kota lainnya ditargetkan mengikuti gerakan ini pada 2019.

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta penerapan elektronifikasi merupakan aspek penting menuju penerapan konsep kota cerdas ini.

Setiap pemkab/kota harus mendefinisikan manfaat apa yang ingin diberikan kepada masyarakat kemudian mencari teknologi yang relevan.

Namun, menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, pemerintah kabupaten/kota harus mengubah pola pikir tentang gerakan ini bahwa kota cerdas bukanlah semata-mata belanja teknologi. Setiap pemkab/kota harus mendefinisikan manfaat apa yang ingin diberikan kepada masyarakat kemudian mencari teknologi yang relevan.

”Pola pikir pemkab/kota tentang kota cerdas harus diganti, yaitu membuat cara atau terobosan baru sehingga memudahkan dalam melayani masyarakat. Selain itu, pemkab/kota yang mengikuti gerakan ini struktur APBD harus ada ruang karena kami juga melihat sejauh mana kesiapan infrastruktur jaringan dan aksesnya,” ujar Rudiantara di Jakarta, Selasa (8/5/2018).

KOMPAS/PRADIPTA PANDU MUSTIKA

Rudiantara

Seleksi

Pemilihan kabupaten/kota untuk mengikuti gerakan ini dilakukan melalui seleksi dengan melihat sejumlah parameter, seperti kondisi keuangan daerah, peringkat dan status kinerja penyelenggara pemerintah daerah berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, serta Indeks Kota Hijau yang diterbitkan Kementerian PUPR.

Setelah itu, 120 kabupaten/kota terpilih menjadi kandidat untuk mengikuti proses penilaian dan kesiapan di Jakarta. Kesiapan diukur melalui visi kepala daerah dan kelengkapan infrastruktur, regulasi dan SDM yang mengacu pada konsep pemerataan dan Nawacita.

Setelah penandatanganan ini, daerah akan mendapatkan pendampingan guna menyusun rencana induk. Pendampingan dilakukan oleh akademisi dan praktisi kota cerdas dari sejumlah institusi, seperti UI, ITB, Perbanas, dan Universitas Media Nusantara (UMN).

Setiap daerah juga akan memiliki program pintas yang hasilnya bisa dirasakan masyarakat dalam setahun ke depan.

Rencana induk yang dihasilkan akan mencakup rencana pembangunan smart city di setiap kabupaten/kota dalam 5-10 tahun ke depan. Selain itu, setiap daerah juga akan memiliki program pintas yang hasilnya bisa dirasakan masyarakat dalam setahun ke depan.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU MUSTIKA

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (keempat dari kanan) dan sejumlah pemimpin industri saat menghadiri Gerakan Menuju 100 Smart City tahap kedua di Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Dirjen Aplikasi dan Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pangarepan menyampaikan, kabupaten/kota terpilih ini diharapkan dapat menjadi referensi dan percontohan untuk kabupaten/kota lain di Indonesia.

Dukungan industri

Gerakan Menuju 100 Smart City juga mendapat dukungan dari beberapa industri yang bergerak di bidang teknologi, komunikasi, keuangan, dan energi. Industri tersebut antara lain Indosat Ooredo, Lintasarta, PT Jasnita Telekomindo, PT Philips Indonesia, PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT SMI, Sewatama, Smartcomputerindo, dan PT Integrasi Network Perkasa.

Corporate Secretary BNI Kiryanto mengatakan, dukungan yang dilakukan BNI untuk Kota Cerdas adalah dengan menghadirkan layanan BNI Smart City. Layanan ini akan mewujudkan layanan perbankan unggulan berbasis digital.

”Kami berkomitemen memberikan kemudahan bagi pemkab/kota dalam hal pengelolaan anggaran pemerintahan melalui sistem elektronik. Hal ini juga dapat mewujudkan transparansi publik,” kata Kiryanto.

Perusahaan ketenagalistrikan nasional  PT Sumberdaya Sewatama juga memberikan dukungan dengan memperkenalkan Sewatama Powernet 1.0. CEO Sewatama Ferry Arief mengatakan, Powernet 1.0 dikembangkan dengan menggabungkan penerapan TI kelistrikan berbasis IOT dengan teknologi penghemat energi.

Sistem ini dapat menyediakan ketersediaan listrik yang efisien, cepat, dan andal sehingga membantu pengembangan kota cerdas yang berwawasan ramah lingkungan. (MTK)