Perguruan Tinggi Didorong Dirikan Pusat Kajian SDGs

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro saat memberikan kuliah umum tentang Tantangan dan Strategi SDGs di Indonesia, di Kampus Universitas Padjadjaran, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (4/4).

BANDUNG, KOMPAS – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mendorong perguruan tinggi mendirikan Pusat Kajian Sustainable Development Goals (SDGs). Perguruan tinggi diharapkan menawarkan solusi berbasis riset untuk mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada 2030.

Hal itu disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro saat memberikan kuliah umum mengenai Tantangan dan Strategi SDGs di Indonesia, di Kampus Universitas Padjadjaran (Unpad), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (4/4/2018).

“Pusat Kajian SDGs menjadi bagian dari pengabdian masyarakat sehingga perlu dikembangkan di perguruan tinggi,” ujarnya.

Saat ini, Pusat Kajian SDGs terdapat di enam perguruan tinggi, yaitu Unpad, Universitas Gadja Mada, Universitas Indonesia, Universitas Andalas, Universitas Bengkulu, dan Universitas Bengkulu.

“Kami dorong pelan-pelan. Saya yakin secara bertahap semua universitas akan mempunyai Pusat Kajian SDGs,” ujarnya.

Bambang menjelaskan, setidaknya ada empat kontribusi perguruan tinggi untuk mendukung tercapainya SDGs, yakni aspek penelitian, pendidikan, tata kelola dan kepemimpinan. Dalam aspek penelitian terkait memunculkan inovasi dan solusi bagi pembangunan.

Mempersiapkan generasi muda (mahasiswa) untuk terus berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan menjadi kontribusi pada aspek pendidikan.

“Aspek tata kelola yaitu mengintegrasikan riset dengan rencana pembangunan. Sementara itu, membangun kemitraan dengan pimpinan daerah menjadi kontribusi dalam kepemimpinan,” ucapnya.

Bambang menuturkan, SDGs terkesan menjadi program ambisius karena merangkum banyak tujuan sekaligus. Kondisi itu menghadirikan sejumlah tantangan, di antaranya data yang komprehensif, integrasi program seluruh pemangku kepentingan, dan menyelaraskan prioritas program pemerintah dan lembaga nonpemerintah.

“Program pembangunan pemerintah daerah harus mendukung pencapaian SDGs.  Visi misi kepala daerah juga perlu diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan itu,” ujarnya.

Menurut Bambang, SDGs membutuhkan kontribusi beragam sektor. Sebab, SDGs meliputi 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. Pemerintah telah memilih 96 dari 169 target tujuan pembangunan tersebut karena berkaitan langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.

SDGs merupakan program pembangunan dunia yang menjadi fokus banyak negara dan berpotensi menyerap dana sangat besar untuk kegiatan riset. Di Indonesia,  penerapannya telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuannya, meliputi banyak aspek, di antaranya mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan penduduk, dan pemberdayaan perempuan. Selain itu juga pembangunan infrastruktur, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan mengatasi perubahan iklim.

Wakil Rektor Unpad Bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, Inovasi, dan Usaha, Keri Lestari mengatakan, perguruan tinggi perlu mengambil peran mendukung SDGs. Beberapa di antaranya terkait riset dan pendampingan masyarakat.

Keri mengatakan, Unpad telah memiliki SDGs Center sejak 2016. Lembaga itu bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis penelitian serta menghasilkan inovasi dan strategi pembangunan. (TAM)