Menteri Luhut dan Tugas-tugasnya

KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYAT

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan memberikan penjelasan kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Sebagian kalangan berpendapat, Presiden Joko Widodo beruntung mendapatkan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut kerap menjadi orang paling galak dalam membela kepentingan pemerintah. Luhut juga memainkan peran dalam banyak hal meski itu bukan bidang tugasnya sebagai menteri.

Namun, tidak selamanya Luhut galak, seperti yang terjadi saat ini. Pria kelahiran 28 September 1947 ini sedang tidak mau ditanya di luar tugas-tugasnya. ”Tanyalah apa saja terkait tugas saya. Jangan tanya hal lain di luar itu,” kata Luhut saat berada di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/4/2018).

Pernyataan ini disampaikan saat seorang jurnalis meminta tanggapan Luhut terkait pidato Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengkritik elite politik nasional. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan kekesalannya pada elite Indonesia.

Luhut memainkan peran dalam banyak hal meski itu bukan bidang tugasnya sebagai menteri

”Terutama elite, kita terus terang saja minta ampun, deh. Gue sudah kapok sama elite Indonesia,” ujar Prabowo di acara kampanye calon gubernur-wakil gubernur Jawa Barat Sudrajat-Ahmad Syaikhu di Depok, Minggu (1/4), sebagaimana dikutip harian Kompas, Senin (2/4).

Baca: Prabowo Berkeliling Sampaikan Pemikirannya

Luhut tidak mau terpancing dengan pertanyaan tersebut. Dia meminta kepada wartawan yang menanyakan itu untuk mengonfirmasi kepada Prabowo. Jurnalis yang menanyakan itu tidak putus asa. Dia kembali bertanya, mengapa pada saat pernyataan Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais, Luhut ikut berkomentar.

Luhut segera membantah, tidak ada pernyataannya menyangkut pernyataan Amien Rais. ”Tidak pernah saya respons. Kapan saya respons. Kamu mulutnya jaga juga,” ucap Luhut seraya menoleh ke wartawan yang bertanya. Saat ini, Luhut benar-benar tidak mau ditanya di luar pekerjaannya.

Inisiatif Luhut

KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYAT

Luhut Pandjaitan melayani berbagai pertanyaan wartawan di sisi timur Istana Negara, Jakarta, Senin (2/4/2018). Pada kesempatan itu, Luhut menolak menjawab pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya.

Namun, dalam beberapa kesempatan, Luhut justru berinisiatif melangkah di luar tugasnya. Misalnya, saat tensi politik Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta akhir tahun 2017. Saat itu, Menteri Koordinator Kemaritiman bertemu dengan Ma’ruf Amin di kediamannya di Jalan Deli Lorong 27, Koja, Jakarta Utara, Rabu, 1 Februari 2017.

Pertemuan itu terjadi seusai digelar sidang penodaan agama atas terdakwa Basuki Tjahaja Purnama. Luhut ingin meredakan situasi yang memanas karena persidangan itu.

Menurut Luhut, kunjungannya ke rumah Ma’ruf Amin itu atas inisiatif sendiri. Sementara Presiden Jokowi menanggapi biasa saja. Menurut Presiden, selama dilakukan untuk kepentingan negara, pertemuan seperti itu tidak ada persoalan.

Pada bidang lain, Luhut juga aktif menyukseskan program prioritas pemerintah, salah satunya program pengampunan pajak atau tax amnesty. Luhut bergerilya lobi elite-elite partai agar mendukung program tersebut.

Menurut Presiden, selama dilakukan untuk kepentingan negara, pertemuan seperti itu tidak ada persoalan.

Langkah Luhut ini diceritakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Mohamad Sohibul Iman pada akun Twitter-nya @msi_sohibuliman, Senin (2/4). ”Saat Bang LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) datang ke DPP PKS disertai bbrp ekonom hebat lulusan Amerika, saya sampaikan PKS tdk haramkan TA (tax amnesty) asal didahului Tax Reform (TR). Tp LBP keukeuh TA hrs skrng n TR nanti aja. Ya kami tolak”, tulis Sohibul.

Luhut juga ikut andil dalam membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang kini berubah menjadi Badan Pemantapan Ideologi Pancasila (BPIP). Meski merupakan Menko Kemaritiman, Luhut menyampaikan penjelasan mengenai kelahiran lembaga itu.

”Organisasi ini kira-kira hampir sama dengan organisasi Kepala Staf Kepresidenan. Yang memiliki kedudukan, hak keuangan, fasilitas, yang setara dengan menteri negara. Itu kira-kira sementara yang kita usulkan,” ujar Luhut kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, 19 Desember 2016.

Saat itu, hadir Yudi Latif yang kini menjadi Kepala BPIP di Kantor Presiden. Yudi, yang baru kali itu diundang hadir pada rapat terbatas bersama Presiden, memberikan penilaian atas peran Luhut. ”Pak Luhut orangnya dominan. Dia mengurusi banyak hal. Menteri yang lain sampai kurang terlihat perannya,” kata Yudi seusai pertemuan.

Kini, Luhut mengemban tugas baru, menjadi Ketua Panitia Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Atas tugasnya ini, dia melakukan lobi-lobi internasional di tingkat Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika Serikat. Salah satu tugasnya ke Eropa adalah membawa surat Presiden Jokowi kepada Paus Fransiskus di Vatikan.

”Tidak semua hal bisa saya sampaikan. Masa saya lapor ke kamu,” kata Luhut saat ditanya tentang surat Presiden tersebut.

Sejak bergabung dalam Kabinet Kerja, sudah tiga kali Luhut pindah posisi. Sebelum menjadi Menko Kemaritiman, Luhut menjabat Kepala Staf Kepresidenan dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Di setiap posisi yang diembannya, Luhut kerap jadi sasaran pemberitaan jurnalis karena pernyataan dan langkah-langkahnya.