Kegiatan praktik siswa jurusan Teknik Permesinan di SMK Negeri 3 Yogyakarta, Jetis, Kota Yogyakarta.
JAKARTA, KOMPAS -- Sebanyak 1.485.302 siswa sekolah menengah kejuruan mengikuti ujian nasional pada 2-5 April 2018. Tahun ini jumlah peserta UNBK meningkat signifikan 6.293.552 peserta dari 3.782.453 peserta tahun sebelumnya (meningkat 166 persen).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan sudah 19 provinsi yang 100 persen melaksanakan UNBK untuk tingkat SMK. Ujian dengan cara ini dinilai lebih hemat, efisien, dan memiliki risiko kebocoran soal sangat rendah.
Namun, di balik tren peningkatan metode dan teknis ujian itu, kalangan dunia usaha mempertanyakan mutu lulusan SMK yang sulit terserap di dunia kerja.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J Supit, di Jakarta, Senin (2/4/2018), mengatakan, dunia industri membutuhkan angkatan kerja siap pakai. Mereka semestinya dididik melalui SMK yang kurikulumnya 70 persen praktik lapangan di dunia industri dan 30 persen teori di kelas.
”Model vokasi yang tepat sangat kita butuhkan agar bonus demografi Indonesia tahun 2030 benar-benar kompeten, produktif, dan berdaya saing tinggi. Dengan cara ini, lulusan SMK bisa langsung terserap pasar kerja sehingga tidak akan menganggur,” ujar Anton.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Agustus 2017, 11,4 persen penganggur terbuka adalah lulusan SMK. Masalah utama ialah keterampilan yang mereka miliki rendah atau tak sesuai dengan kebutuhan masa kini.
Dari 250 juta penduduk Indonesia, 150 juta orang di antaranya merupakan penduduk berusia produktif yang harus memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja. Menurut BPS, per Agustus 2017 terdapat 52,94 juta orang dari 121 juta angkatan kerja berpendidikan SD dan SMP yang berdaya saing rendah dan tidak produktif.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Harijanto menambahkan, ketika menerima lulusan SMK pun perusahaan masih harus melatih mereka agar bisa memenuhi syarat memenuhi kriteria pekerja yang dibutuhkan.
Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bakrun mengakui belum optimalnya pembinaan SMK secara menyeluruh untuk memacu sesuai tuntutan zaman. Namun, pihaknya terus berpaya menempuh berbagai cara. Misalnya, menggalakkan kerja sama SMK dengan industri. Selain berupa magang, SMK juga diimbau proaktif mengundang para profesional dari dunia usaha dan industri sebagai guru tamu.
Pemerintah provinsi selaku penanggung jawab SMK juga diajak memetakan kebutuhan tenaga terampil setempat. Pemetaan ini menjadi arah perkembangan SMK di suatu wilayah. Terkait lama masa studi, setiap jurusan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. ”Dari total 142 jurusan SMK, 34 jurusan sudah melakukan masa sekolah empat tahun,” ujar Bakrun.
Hal ini selain memenuhi persyaratan usia minimum 19 tahun untuk sejumlah bidang kerja, seperti penerbangan dan pelayaran, juga guna memastikan keterampilan teknis yang dikuasai siswa secara mendalam.
Ujian di daerah
Di Kalimantan Tengah, dari 129 SMK yang melaksanakan ujian, 30 sekolah berada dalam wilayah tanpa sinyal. Ujian terpaksa dilakukan secara offline.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Slamet Winaryo mengatakan, penggunaan sistem offline bisa dilakukan dan sesuai ketentuan selama pengerjaan soal tepat waktu.
”Operator harus ke tempat lain yang sinyalnya ada untuk log in baru nanti kembali ke sekolah lagi, setelah selesai juga nanti balik lagi ke lokasi sinyal tadi, memang harus kerja keras,” kata Slamet.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo, di Surabaya, mengatakan, tahun ini ada 222.264 siswa di 1.885 SMK yang menggelar UNBK. Sama seperti tahun lalu, ujian tingkat SMK di Jatim kali ini sudah 100 persen menggunakan komputer. (DNE/HAM/SYA/IDO)
