Empat ibu rumah tangga, mewakili Tim Pemantau Jaminan Kesehatan Nasional untuk Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) di Kelurahan Jatinegara Kaum, Jakarta Timur menyampaikan kesan dan pesan sebagai pemantau, pada Konsultasi Publik Hasil Pemantauan JKN-PBI, di Kantor Kelurahan Jatinegara Kaum, Selasa (20/3) lalu.
Partisipasi perempuan dalam pembangunan sangatlah penting. Perempuan bisa menjadi bagian dari perubahan, termasuk mengawasi jalannya program dan kebijakan pemerintah di tengah masyarakat. Ibu-Ibu rumah tangga di Kelurahan Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, DKI Jakarta membuktikan hal tersebut.
Kendati tidak mengenyam pendidikan tinggi, sebanyak 16 ibu rumah tangga berpendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah umum, mampu melakukan pemantauan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) di kelurahan tersebut.
Hasil pemantauan JKN-PBI yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga tersebut bersama dengan Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan (Kapal Perempuan) tak kalah dengan pemantauan yang dilakukan tim pemantau yang sudah profesional.
“Sebelum melakukan pemantauan, kami diberikan pendidikan oleh oleh Kapal Perempuan mulai dari bagaimana metode survei, cara bertanya dan sebagainya. Waktu mendatangi rumah-rumah banyak yang tidak ada di rumah, sehingga kami datang beberapa kali. Ada juga yang takut buka pintu malah kabur, dikira kami mau tagih utang. Tapi walau pun kami belum pernah lakukan ini sebelumnya, ternyata kami bisa,” ujar Sri Mulyati, salah satu perempuan pemantau, pada Konsultasi Publik Hasil Pemantauan JKN-PBI yang digelar di Kantor Kelurahan Jatinegara Kaum, Selasa (20/3) lalu.
Hasilnya memang tidak sia-sia. Dari turun ke lapangan tersebut, ibu-ibu rumah pemantau JKN-PBI menemukan sejumlah hal yang terkait dengan pelaksanaan program JKN-PBI di kelurahan tersebut, mulai dari sosialiasi, kepesertaan, hingga aspek pelayanan program tersebut.
Misalnya, soal sosialisasi, para ibu pemantau menemukan, sosialisasi JKN-PBI di kelurahan tersebut masih lemah. Sebagian besar warga yang diwawancarai pemantau (84 persen) tidak pernah mengikuti sosialisasi program tersebut. Selain masih banyak masyarakat tidak paham hak dan kewajiban mereka sebagai peserta program JKN-PBI, banyak yang tidak paham jika kartu tersebut dapat digunakan periksa kesehatan reproduksi.
Begitu, juga soal kepersertaan program JKN-PBI, mereka menemukan masih ada ketidaksesuaian identitas nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu peserta. Ada juga temuan, beberapa warga miskin yang belum memiliki kartu JKN-PBI.
Tiga bulan
Hasil pemantauan tersebut setidaknya membuktikan, meski dengan pendidikan terbatas, para ibu-ibu rumah tangga mampu memberikan sumbangsih mereka. Sekitar tiga bulan (Oktober-Desember 2017), para ibu-ibu rumah tangga turun ke lapangan, masuk keluar rumah warga penerima program bantuan beras untuk rumah tangga miskin (raskin) atau beras sejahtera (rastra) tahun 2017.
Mereka pun memiliki banyak kisah, saat mewawancarai sebanyak 249 informan (40 persen) dari 826 orang penerima Program Raskin/Rastra tahun 2017 di kecamatan tersebut.
Mereka pun memiliki banyak kisah saat mewawancarai informan
Direktur Kapal Perempuan, Missiyah mengungkapkan tujuan pemantauan JKN-PBI tersebut, selain mendapatkan data pemantauan program JKN-PBI khususnya aspek sosialisasi, kepesertaan, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan reproduksi di Kelurahan Jatinegara Kaum, juga untuk memberikan rekomendasi untuk memperbaiki penyelenggaraan program JKN-PBI untuk perbaikan layanan kesehatan khususnya di Kelurahan Jatinegara Kaum.
“Di luar dua tujuan tersebut, kegiatan tersebut untuk menerapkan model pemantauan partisipatif yang responsif jender yang terintegrasi dengan proses pemberdayaan perempuan,” ujar Missiyah.
Karena itu, selain memastikan apakah jaminan kesehatan yang disediakan pemerintah benar-benar dimanfaatkan masyarakat, pemantauan tersebut juga mengedukasi masyarakat terutama para ibu dan perempuan mengenai pentingnya kesehatan reproduksi.
KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR
Ibu-ibu rumah tangga yang terlibat dalam pemantauan Jaminan Kesehatan Nasional untuk Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) di Kelurahan Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, DKI Jakarta, foto bersama undangan tim Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan (KAPAL Perempuan), usai Konsultasi Publik Hasil Pemantauan JKN-PBI yang digelar di Kantor Kelurahan Jatinegara Kaum, Selasa (20/3) lalu.
Mencatat sejarah
Bagi KapalPerempuan, pemantauan oleh ibu-ibu rumah tangga tersebut merupakan hal yang sangat istimewa, bahkan merupakan sejarah sebab untuk pertama kalinya pemantauan biasanya dilakukan kalangan profesional kali ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga yang juga merupakan kelompok sasaran program.
Musriyah, Ketua Sekolah Perempuan Wilayah DKI Jakarta, bahkan menyampaikan kekaguman kepada para ibu-ibu yang melakukan pemantauan tersebut. “Semula kami tidak dapat membayangkan ibu-ibu dapat melakukan survei dan menghasilkan data. Karena biasanya survei atau data ini biasanya dihasilkan oleh para pakar, akademisi, dan seorang yang berpendidikan tinggi. Ternyata, hasil Pemantauan ini luar biasa menghasilkan data yang tajam dan mendalam,” ujar Musriyah yang didampingi Sekretaris Sekolah Perempuan DKI Jakarta, Ning Setyani.
Sekolah Perempuan di DKI saat ini aktif di Kelurahan Jatinegara Kaum, Bidara China, dan Rawajati, yang memiliki kader-kader perempuan sekitar 800 orang.
Kendati baru pertama menjadi pemantau, karena mereka adalah perempuan dan ibu-ibu rumah tangga, beberapa informasi yang terkait dengan kesehatan reproduksi justru dengan mudah mereka peroleh. Misalnya, 82 persen pemegang kartu JKN-PBI tidak mengetahui jika kartu tersebut bisa untuk pemeriksaan kesehatan reproduksi.
Sebelum turun ke lapangan, para ibu-ibu pemantau yang selama ini bergabung dalam Sekolah Perempuan yang dilaksanakan Kapal Perempuan diberikan bekal lebih dulu. Mereka mendapat pelatihan kepemimpinan dan perlindungan sosial, penguatan tim pemantau komunitas. Para ibu mendapat pembekalan pemantauan JKN-PBI mulai dari persiapan, turun ke lapangan (survei), diskusi grup terarah hingga melalukan verifikasi dan validasi data atau informasi hasil pemantauan.
Walau begitu, hampir semua ibu pemantau mengaku mengalami berbagai tantangan saat turun ke lapangan, misalnya, perempuan di komunitas masih dianggap tidak mampu melakukan pendataan dan dipertanyakan kevalidan datanya. “Ada yang enggak mau diwawancarai dan takut berikan datanya. Setelah kami jelaskan berkali-kali baru dijawab. Tapi ada juga yang enggak mau,” kata Sariani.
Perempuan di komunitas masih dianggap tidak mampu melakukan pendataan
Hasil pemantauan ibu-ibu tersebut tentu saja mendapat apresiasi dari Lurah Jatinegara Kaum, Darsito, saat hadir pada Konsultasi Publik Hasil Pemantauan JKN-PBI yang digelar di Kantor Kelurahan Jatinegara Kaum.
Apa yang dilakukan para ibu-ibu di Jatinegara Kaum, paling tidak membuktikan bahwa perempuan-perempuan di tingkat akar rumput pun bisa berpartisipasi bagi kehidupan berbangsa dan negara, begitu juga seluruh perempuan di Tanah Air. Karena perempuan adalah bagian dari perjalanan bangsa Indonesia.
