JAKARTA, KOMPAS — Ujian nasional berbasis komputer di tingkat SMP-SMA sederajat semakin meluas. Dengan semangat berbagi sumber daya di antara sekolah yang berbeda jenjang pendidikan, ujian nasional berbasis komputer yang awalnya hanya diikuti 2 persen peserta pada 2015 kali ini bisa mencakup 78 persen dari total peserta. Pada tahun ajaran 2017/2018 ini, total peserta sekitar 8,1 juta siswa.
Masifnya sekolah-sekolah memilih ujian nasional berbasis komputer akan dihargai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dengan mencantumkan moda ujian, yakni ”ujian nasional berbasis komputer” (UNBK) atau ”ujian nasional berbasis kertas pensil (UNKP)”, di sertifikat hasil ujian nasional (SHUN) siswa. Penyebutan moda UN siswa dimaksudkan untuk mengapresiasi hasil UNBK yang dinilai lebih berintegritas dibandingkan dengan UN tertulis.
Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Bambang Suryadi, di Jakarta, Selasa (13/3), mengatakan, UNBK efektif meningkatkan indeks integritas UN yang membuat gambaran hasil UN dinilai lebih jujur dalam tiga tahun terakhir. Namun, dengan mulai meningkatnya integritas penyelenggaraan UN, ada dampak pada menurunnya prestasi.
Terlihat sekolah yang melaksanakan UNBK dinilai punya integritas yang semakin baik meskipun hasil UN siswa berisiko turun. Bambang menyebutkan, tantangan yang harus dikerjakan bersama adalah terus meningkatkan indeks integritas UN, tetapi prestasi juga harus semakin baik. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan penilaian mulai dari dalam kelas hingga tingkat sekolah.
”Ketika UN tidak lagi sebagai penentu kelulusan, ujian sekolah berstandar nasional yang sudah dua tahun digelar di SMP dan SMA sederajat jadi semakin penting,” lanjut Bambang.
Pada tahun ini, ada perubahan dalam SHUN. Mereka yang sebelumnya menggunakan security printing menjadi menggunakan digital signature atau ada barcode. Jika ada kebutuhan siswa untuk menyalin ijazah, tidak perlu lagi legalisasi. Siswa tinggal mencetak SHUN yang ada barcode tersebut. Selain itu, akan disebutkan moda pelaksanaan UN yang diikuti siswa, yakni UNBK atau UNKP.
Namun, penyebutan moda UN siswa di SHUN dipertanyakan. Ini karena ada persepsi bahwa siswa yang ikut UNBK dianggap lebih jujur atau berintegritas dibandingkan dengan siswa yang masih ikut UNKP.
Padahal, ada sejumlah faktor sekolah tidak ikut UNBK. Salah satunya karena sarana dan prasarana yang tidak mendukung, seperti sekolah di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
Terkait dengan rencana penyebutan moda pelaksanaan UN di SHUN, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Totok Suprayitno mengatakan, sebenarnya penyebutan moda itu agar tidak ada keraguan. Untuk UNBK, hasilnya sudah tidak diragukan atau dipertanyakan karena lebih berintegritas.
”Dengan mencantumkan UNBK di SHUN, sebenarnya itu untuk mengapresiasi. Tetapi, rencana ini fleksibel, nanti akan dibicarakan kembali,” ucap Totok.
Pembina Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Najelaa Shihab mengatakan, memasukkan UNBK atau tidak ke SHUN membuat rancu fungsinya.
Najelaa menyebutkan, agak aneh kalau Kemdikbud mendiskreditkan proses assessment berbasis kertas yang dilakukannya sendiri. Untuk diketahui, UNBK juga bukan berarti lebih baik dalam segala hal dibandingkan dengan berbasis kertas. ”Sebab, ada karakter pada tesnya ataupun aspek di luar tes, seperti penjadwalan karena harus bergantian, yang juga bisa memengaruhi skor anak. Anak jangan dikorbankan,” lanjutnya.
Intinya, hasil ujian anak tidak seharusnya dibedakan kualitasnya berdasarkan jenis tes yang diikuti selama penyelenggaranya sama dan kompetensi yang diujikan sama.
”Jangan sampai anak-anak menjadi korban klasifikasi yang tidak sepenuhnya valid dan sebetulnya berada di luar pilihan/kendalinya serta proses belajarnya,” ucap Najelaa yang juga psikolog pendidikan.
Ia menambahkan, penggunaan komputer dalam proses pendidikan sudah seharusnya digalakkan. Namun, tujuan dari belajar-mengajar menggunakan komputer ini bukan hanya untuk ujian, apalagi hanya untuk mengurangi kecurangan dalam ujian. Ujian seharusnya dimanfaatkan Kemdikbud untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesiapan anak pada era digital.
Tahun ini, semua SMA dan SMK di Sulawesi Selatan menggelar UNBK. Untuk memudahkan sekolah-sekolah yang berada di kepulauan dan daerah terpencil, Dinas Pendidikan Sulsel bekerja sama dengan sejumlah pihak dalam menyediakan perangkat satelit kecil dan genset.
”Sesuai dengan rencana, tahun ini, semua SMA dan SMK akan melaksanakan UNBK secara penuh. Saat ini, kami terus berkoordinasi dengan sekolah-sekolah terkait persiapan pelaksanaan UNBK,” kata Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo, Senin, di Makassar.