Belum Ada Rumah dengan Uang Muka Rp 0
Rencana peresmian pembangunan rumah tapak dengan uang muka nol rupiah, kandas. Harga rumah lebih tinggi dari ketentuan.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pengembang belum sepakat memasukkan proyek pembangunan rumah-rumah tapak di Rorotan, Jakarta Utara, ke program uang muka rumah nol rupiah. Saat ini, proyek yang sudah pasti masuk program adalah hunian vertikal di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Karena belum final, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno pun batal menghadiri peresmian lokasi pembangunan rumah DP nol rupiah di Rorotan, Rabu (28/2). Padahal, panitia acara peresmian sudah memasang tulisan di gapura yang berbunyi: “Selamat Datang Peresmian Lokasi Pembangunan Perumahan DP 0 Rupiah Pesona Rorotan Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”.
Lokasi calon Perumahan Pesona Rorotan itu bersebelahan dengan SMA Negeri 115 Jakarta, dan sebagian besar lahan masih berupa sawah. Ratusan warga yang ingin mendapat rumah dengan DP nol rupiah memadati tempat tersebut.
“Ini memang usulan kami dari pihak swasta pengembang. Jika skema belum bisa disepakati, tidak masalah, kami akan tetap berjalan,” tutur perwakilan pengembang, Government Relations PT Nusa Kirana, Dhiki Kurniawan, usai peletakan batu pertama oleh jajaran direksi dan komisaris perusahaan, kemarin.
Lebih kurang 100 rumah akan dibangun di atas lahan 7.500 meter persegi. Spesifikasi rumah yaitu berpondasi batu kali, lantai keramik, dinding batako yang dilapisi plester dan cat, kusen pintu dan jendela kayu yang dicat, daun pintu triplek ganda, daun jendela berangka kayu dan menggunakan kaca setebal 5 milimeter, atap bergenteng beton, rangka atap konstruksi baja ringan, dan plafon menggunakan gipsum.
Menurut Dhiki, jika kesepakatan dengan Pemprov tercapai, rumah ditargetkan selesai dibangun pada pertengahan 2019. Sebelum pembangunan, pematangan lahan dilakukan dulu dan butuh waktu setahun.
Dhiki mengatakan, saat ini belum ada skema pembiayaan DP nol rupiah untuk rumah tapak di Jakarta. Pemprov baru memiliki skema program itu untuk rumah susun sederhana milik. Banyak hal terkait rumah tapak yang belum disepakati untuk masuk program DP nol rupiah, salah satunya masalah harga rumah.
PT Nusa Kirana berencana menjual rumah Rp 350 juta per unit. Dhiki belum tahu harga yang diminta Pemprov. Namun, pihaknya memperkirakan angsuran rumah bisa pada kisaran Rp 2,2 juta-Rp 2,4 juta per bulan dalam waktu 20 tahun. “Rumah tersebut bertipe 27 (luas bangunan 27 meter persegi) dan luas tanah 45 meter persegi,” katanya.
Pada sisi lain, Dhiki memastikan bahwa seluruh lahan yang direncanakan untuk pembangunan rumah tapak ber-DP nol rupiah di sana merupakan mutlak milik PT Nusa Kirana. Dengan demikian, lahan tidak bermasalah untuk masuk program.
Program rumah DP nol rupiah merupakan salah satu wujud visi Anies-Sandi sejak berkampanye sebelum menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menurunkan biaya hidup di Jakarta. Membandingkan jumlah properti dengan jumlah keluarga, DKI kekurangan 302.319 unit rumah.
Namun, berdasarkan penjelasan di laman jakartamajubersama.com, properti dalam program ini berbentuk hunian vertikal sederhana subsidi pemerintah dengan harga sampai sekitar Rp 350 juta.
Belum matang
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, Pemprov belum memiliki rencana peletakan batu pertama rumah tapak dengan DP nol rupiah di Rorotan, Rabu pagi.
"Saya tidak pernah mengumumkan sampai semua matang. Jadi semuanya siapin, semua tertata baik, sudah siap baru umumkan," katanya.
Anies beralasan, hal menyangkut sesuatu yang punya efek jangka panjang bagi warga. Warga punya harapan sangat besar pada soal rumah milik, hunian milik.
Ia menegaskan, program DP 0 rupiah hanya bisa diselenggarakan bila program itu adalah program pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
Pernyataan Anies itu berbeda dengan pernyataan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, Senin (26/2). Sandi menyatakan, groundbreaking rumah tapak akan dilakukan di lahan seluas 1,3 hektar dan akan diluncurkan tanggal 28 Februari ini.
Sandi, Rabu, mengatakan, rumah tapak di Rorotan belum sinkron harga dan skema pembayarannya dengan program DP nol rupiah Pemprov DKI Jakarta. Karenanya, rumah ini belum bisa masuk dalam program rumah pemerintah.
“Tadi malam, saya di-update ada beberapa yang perlu disinkronkan. Arahan saya, jangan dipaksakan kalau memang ada yang belum sinkron tunda saja dulu. Pastikan dari segi harga dan skema, itu kemarin belum ada sinkronisasinya,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengatakan, menurut peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, syarat untuk skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah susun dan rumah tapak berbeda. Untuk rumah tapak, skema FLPP hanya untuk rumah dengan harga kurang dari Rp 140 juta. Peruntukannya juga untuk warga dengan pendapatan kurang dari Rp 4 juta per bulan.
Adapun FLPP untuk rumah susun, syaratnya dengan harga maksimal Rp 350 juta untuk warga berpendapatan kurang dari Rp 7 juta per bulan. Skema FLPP rumah susun inilah yang digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk rumah DP nol rupiah di Klapa Village.
Agustino memastikan, rumah tapak di Rorotan itu bukan program DP 0 Rupiah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, programnya kemungkinan dengan uang muka Rp 0. Ia mengatakan, program uang muka Rp 0 dari swasta ini sangat membantu penyediaan rumah berbiaya murah di DKI Jakarta.
Berharap terealisasi
Warga yang datang ke lokasi calon Perumahan Pesona Rorotan berharap rumah bisa dijual dengan program DP nol rupiah. Sekitar 200 orang mendaftarkan namanya agar bisa mendapatkan unit, dengan memberikan salinan kartu tanda penduduk serta kartu nomor pokok wajib pajak.
Seorang karyawan swasta di Jakarta Barat, Fauzi Suherman (32), membawa serta istri dan dua anaknya untuk mendaftar serta melihat contoh unit rumah yang akan dibangun. “Lebih enak rumah tapak daripada rusun, soalnya kami ada anak kecil,” ucap dia.
Menurut Fauzi, rentang besar angsuran Rp 2,2 juta-Rp 2,4 juta per bulan masih masuk batas kemampuan dia. Itu lebih baik daripada mengontrak. Sejak 2002, perantau asal Medan, Sumatera Utara, ini mengontrak rumah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Saat ini, biaya kontrak Rp 1,6 juta per bulan.
Karyawan swasta di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Hengki Gunawan (31), juga ingin bisa tinggal di Rorotan dengan skema DP nol rupiah. Ia saat ini mengontrak di Rawa Badak Utara, Jakarta Utara. “Lokasinya masih pas, saya kerja juga di Jakarta Utara,” tutur dia.