Pada awalnya, isu agama belum mengemuka secara terang-terangan. Baru pada Kamis (22/2/2018), anggota DPR asal Maluku dari Partai Golkar, Edison Betaubun, dalam konsolidasi internal Golkar di Kota Ambon, mengatakan, pada periode kali ini jabatan gubernur masih menjadi jatah bagi figur dengan latar belakang beragama Islam.
Edison beralasan, hal itu sudah menjadi kesepakatan dalam perjanjian Malino, perjanjian damai antara umat Muslim dan Kristiani pascakonflik sosial bernuansa agama belasan tahun silam. Bagi Edison, figur dari kalangan Kristiani perlu memberikan kesempatan kepada figur Muslim.
Sepuluh tahun setelah konflik, memang gubernur Maluku berasal dari tokoh Kristen dengan wakilnya tokoh dari Islam. Karel Albert Ralahalu yang memimpin Maluku 2003-2013 merupakan umat Gereja Protestan Maluku. Pada periode 2003-2008, Karel didampingi M Abdullah Latuconsina sebagai wakil, sementara pada periode 2008-2013 Karel didampingi Said Assagaff.
Said kemudian naik menjadi gubernur pada periode 2014-2019 dengan wakil Zeth Sahuburua. Menurut Edison, periode ke depan masih menjadi jatah figur Islam, termasuk Said yang kini juga memimpin Partai Golkar di Provinsi Maluku. Pernyataan Edison itu disebar di medis sosial dan mendapat tanggapan beragam.
Lebih ramai lagi, Edison mengatakan, Said didukung penuh oleh Ketua Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) Ates Werinussa. Kader GPM di birokrasi Provinsi Maluku, lanjutnya, akan dijatahi jabatan sekretaris daerah atau orang nomor 3 di birokrasi Maluku. Edison menegaskan keberimbangan sebab Said berasal dari komunitas Muslim, pasangan wakilnya Anderias berlatar belakang Katolik. Seberapa kuat pengaruh GPM di Maluku?
Dari jumlah penduduk Maluku sekitar 1,8 juta jiwa, GPM dan Islam menjadi kekuatan yang besar karena memiliki paling banyak pengikut di daerah itu. Selanjutnya disusul Katolik yang jumlahnya kurang dari separuh masing-masing kekuatan besar itu. Kondisi inilah yang kerap dijadikan komoditas politik.
Politik identitas yang belakangan menjadi senjata di sejumlah hajatan politik di Tanah Air berlaku juga di Maluku. Rasa saling curiga pascakonflik memperteguh hal itu. ”Katong pilih katong pung orang saja”. Ungkapan yang sering terdengar itu menjurus pada ajakan untuk memilih orang yang seiman dengan mereka. Ungkapan itu ramai terdengar sejumlah obrolan lepas.
Pernyataan Edison tentang jatah figur Muslim itu tak lepas dari lolosnya pasangan Herman-Abdullah melalui jalur perseorangan. Herman merupakan satu-satunya calon gubernur dari GPM. Dua calon gubernur kompetitornya, yakni Said dan Murad, berasal dari latar belakang Islam.
Pengguna media sosial, terutama umat GPM, termasuk para pendetanya, murka dengan pernyataan Edison. Mereka menilai, GPM ditarik dan diseret-seret ke dalam pusaran politik kekuasaan. Edison dikecam, didemo, dan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Maluku.
Jacky Manuputty, pendeta GPM, dalam akun media sosialnya beberapa kali menulis tentang harapan agar Pilkada Maluku berjalan dengan damai tanpa politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan. Jacky, tokoh perdamaian yang ikut dalam proses perjanjian Malino, juga mengunggah isi perjanjian itu di Facebook miliknya. Memang tak ada pembagian jatah gubernur atau wakil atau sekretaris daerah berdasarkan agama seperti yang disampaikan Edison.
Tergantung figur
Masyarakat Maluku pernah membuktikan, figur dan kedekatan seseorang dengan masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan kemenangan. Pada Pilkada Maluku 2008, Karel, calon gubernur yang merupakan figur dari GPM, menang telak di daerah dengan basis Islam sangat kuat, seperti Jazirah Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah; Kabupaten Seram Bagian Timur; dan kantong komunitas Islam lainnya.
Padahal, pada saat itu ada calon gubernur, kompetitor Karel yang berasal dari umat Islam. Terlepas dari posisi Karel sebagai calon petahana, kendekatan dirinya dengan masyarakat membuat dia dicintai. Bahkan, hingga hari ini banyak orang, termasuk umat Islam, masih menginginkan dia memimpin Maluku. Sayangnya, undang-undang tak memperbolehkan hal itu.
Kuncinya, kini ada pada para calon, tim sukses, dan pendukungya. Mereka yang berperan memenangkan pertarungan, termasuk memilih ya atau tidak menggunakan isu agama, pragmatis atau kerja keras untuk meyakinkan hati sekitar 1,2 juta potensi pemilih. Calon pemilih tersebar di 11 kabupaten/kota, 118 kecamatan, dan 1.133 desa/kelurahan.
Harapannya, jualan visi dan misi harus dikedepankan. Said-Anderias didukung Golkar, PKS, dan Demokrat dengan total 18 kursi dari 45 kursi di DPRD Maluku atau lebih dari syarat minimal, yakni 9 kursi. Said merupakan Gubernur Maluku periode 2014-2019, sementara Anderias Bupati Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, periode 2008-2018.
Adapun Murad-Barnabas diusung PDIP, Nasdem, Gerindra, Hanura PKPI, PKB, PPP, dan PAN dengan total 27 kursi. Murad adalah mantan Kepala Korps Brigade Mobil Polri, sedangkan Barnabas menjabat sebagai Bupati Maluku Barat Daya, Maluku, periode 2011-2021.
Pasangan Herman-Abdullah menempuh jalur independen dengan modal 145.414 kartu tanda penduduk atau melampaui jumlah dukungan minimal, yakni 122.985 dukungan. Herman adalah mantan Inspektur IV Jaksa Agung Muda Perseorangan Kejaksaan Agung, sementara Abdullah adalah Bupati Seram Bagian Timur, Maluku, periode 2005-2015.
Ketiga pasangan itu merupakan putra terbaik Maluku. Jangan pilih mereka hanya karena seagama dengan mereka. Pilihlah mereka karena Anda yakin bahwa mereka dapat membawa Maluku lebih baik.
Jangan terpengaruh dengan isu agama yang dapat merusak kerukunan di Maluku yang pernah porak-poranda akibat isu agama belasan tahun silam. Cukup itu jadi pelajaran. Kedamaian itu mahal, kawan eee....
Ayo mari memilih. Berdasarkan hasil undian, no 1 Said-Anderias, 2 Murad-Barnabas, dan 3 Herman-Abdullah.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2F20180227FRN1.jpeg){kind=logo}
