Pemerintah Didorong Bentuk Lembaga Tinggi Pengelola Sumber Daya Iptek

Dhanang David untuk Kompas

Kunjungan Forum Nasional Profesor Riset ke Kantor Redaksi Kompas, di Jakarta, Kamis (22/2).

JAKARTA, KOMPAS — Forum Nasional Profesor Riset menilai, pemerintah perlu membentuk lembaga pengendali yang mampu mengatur mengenai seluruh sumber daya iptek secara terintegrasi. Selama ini, belum ada lembaga yang  mampu mengelola sumber daya iptek yang terpecah di sejumlah kementerian.

Ketua Forum Nasional Profesor Riset (FNPR) Syamsuddin Harris menjelaskan, perlu adanya Dewan Kebijakan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi (DK Iptekin) sebagai lembaga pengendali tertinggi terkait sumber daya iptek.

”DK Iptekin adalah badan eksekutif yang merumuskan kebijakan dasar dan koordinasi terpadu dalam pelaksanaan kebijakan iptek,” katanya dalam kunjungan ke Redaksi Kompas, Jakarta, Kamis (22/2).

Penasihat FNPR Erman Aminullah menyebutkan, DK Iptekin perlu dibentuk karena sumber daya iptek yang terpecah karena terikat sektoral pada tiap-tiap kementerian teknis. Selain itu, ketidakfokusan pemerintah dalam menentukan prioritas kebijakan iptek menjadi alasan lembaga ini perlu dibentuk.

”Ketidakfokusan ini menyebabkan bidang iptek belum mampu memberikan sumbangan besar terhadap perekonomian negara. Indonesia bahkan tertinggal dari Vietnam yang mampu meningkatkan nilai ekspor dari barang-barang yang memiliki inovasi teknologi,” tuturnya.

Dhanang David untuk Kompas

Ketua Forum Nasional Profesor Riset Syamsuddin Harris (tengah) dan Penasihat FNPR Erman Aminullah (kanan).

Pembentukan lembaga ini diusulkan seiring dengan perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2018. RUU ini diusulkan pemerintah untuk menggantikan UU Nomor 18 Tahun 2002 yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan nasional.

Kelemahan UU No 18/2002 adalah belum mengatur mekanisme koordinasi antarlembaga dan sektor di tingkat perumusan kebijakan, perencanaan program dan anggaran, serta pelaksanaannya secara jelas dan lugas. Selain itu, undang-undang tersebut belum mengatur secara jelas aspek pembinaan oleh pemerintah pada kelembagaan, sumber daya, dan jaringan penerapan iptek (Kompas, 31/8/2017).

”Indonesia memiliki Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Namun, kementerian ini tidak punya payung hukum yang kuat untuk mengelola para peneliti,” ucapnya.

Erman berharap, DK Iptekin nantinya dapat berperan seperti China Academic of Science (CAS) yang mampu menggenjot perkembangan teknologi di negeri tersebut. China berhasil menyinergikan sumber daya dan infrastruktur untuk  merealisasikan sasaran iptekin yang ditetapkan oleh Presiden.

Tahun 1990-an, misalnya, Presiden China menetapkan misiChina akan menciptakan high-speed train dalam 10 tahun. Hasilnya, China mampu menciptakan kereta cepat dan mengomersialkannya, bersaing dengan kereta Shinkansen dari Jepang.

CAS saat ini telah mengelola 104 lembaga riset dan 22 perusahaan holding teknologi (spin-off inovasi komersial dari teknologi yang dikembangan dari hasil riset). Selain itu, CAS telah mengelola 60.000 peneliti dan 24.000 profesor riset.

Di negara maju seperti Jepang, kebijakan iptekin ditetapkan oleh Council for Science, Technology, and Innovation dan dipimpin oleh perdana menteri. Anggotanya terdiri dari pakar dan industriawan nasional terkemuka.

Erman menjelaskan, dengan dibentuk DK Iptekin, nantinya diharapkan jumlah peneliti di Indonesia bisa meningkat menjadi 1.500 per sejuta penduduk atau setara dengan 540.000 orang pada tahun 2045. Saat ini, jumlah peneliti di Indonesia yang tercatat baru sekitar 23.500 orang.

Peneliti dari Badan Tenaga Nuklir, Evvy Kartini, mengatakan, butuh konsistensi dari pemerintah terhadap para peneliti. ”Perhatian pemerintah harus berkelanjutan, tidak hanya ketika sedang ada di pemerintahan tertentu,” katanya. (DD05)