JAKARTA, KOMPAS — Partai Hanura di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang ”bersih-bersih”. Orang-orang Hanura di DPR yang berseberangan dengan pria yang kerap dipanggil Oso itu dicopot dari jabatan pimpinan alat kelengkapan DPR dan ada pula yang dipindahkan ke alat kelengkapan DPR lain.
Kamis (22/2) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hanura di bawah pimpinan Oesman, Herry Lontung Siregar, menyerahkan daftar reposisi pimpinan fraksi dan alat kelengkapan DPR kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo.
Di daftar itu, Rufinus Hotmaulana Hutauruk yang sebelumnya di Komisi II dipindahkan ke Komisi VIII. Selain Rufinus, anggota DPR dari Hanura Sarifudin Sudding yang semula di Komisi III juga digeser ke Komisi VIII. Tak hanya itu, Sudding juga dicopot dari jabatan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Anggota DPR dari Hanura Sarifudin Sudding yang semula di Komisi III digeser ke Komisi VIII.
Begitu pula Nurdin Tampubolon yang dicopot dari jabatan sebagai ketua fraksi Hanura di DPR, Dadang Rusdiana yang dicopot dari sekretaris fraksi, dan Dossy Iskandar Prasetyo yang dicopot dari jabatan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Posisi ketua fraksi kini dijabat Inas Nasrullah Zubir, sedangkan sekretaris fraksi dijabat Fauzih H Amro. Adapun untuk Wakil Ketua MKD dijabat Samsudin Siregar, sedangkan untuk Wakil Ketua Baleg DPR dijabat Arief Suditomo.
Selain di DPR, Hanura juga merombak kepengurusan fraksi di MPR. Sudding, misalnya, yang semula menjabat Ketua Fraksi Hanura di MPR digantikan Djoni Rolindrawan.
Seperti diketahui, Sudding, Nurdin, Rufinus, Dadang, dan Dossy merupakan bagian dari kelompok di Hanura yang telah menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk memberhentikan Oesman dan mengangkat Daryatmo sebagai penggantinya.
Namun, Sekjen Hanura di bawah pimpinan Oesman, Herry Lontung Siregar, membantah reposisi untuk menyingkirkan orang-orang yang berseberangan dengan Oesman. ”Tidak ada itu. Ini murni untuk penyegaran saja agar ke depan lebih bagus,” katanya.
Sebaliknya, Sudding menuding reposisi merupakan upaya kubu Oso menyingkirkan orang-orang yang berseberangan dengannya. ”Ini pembumihangusan Hanura namanya,” katanya.
Pasalnya, selain di DPR dan MPR, setidaknya 19 ketua DPD Hanura di tingkat provinsi, dan lebih banyak lagi ketua DPC di tingkat kabupaten/kota, yang berseberangan dengan Oso, juga dipecat.
Dia pun meminta pimpinan DPR tidak memproses permohonan reposisi itu. Ini karena Hanura kubu Daryatmo sedang menggugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Oesman dan Herry Lontung sebagai sekjennya di pengadilan tata usaha negara (PTUN). Gugatan dilayangkan karena kubu Daryatmo telah menggelar munaslub untuk memberhentikan Oesman.
”Selama ada sengketa di pengadilan, pimpinan DPR harusnya tidak memproses surat reposisi itu sampai pengadilan mengeluarkan putusannya,” katanya.