Kontestan Pilgub Jatim Melupakan Pelestarian Lingkungan

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak (kiri) dan pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno saat rapat pleno terbuka pengundian dan pengumuman nomor urut peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018 KPU Jatim di Gotel Mercure, Surabaya, Selasa. Agenda selanjutnya adalah Deklarasi Kampanye Damai bersama pasangan calon pada Minggu (18/2).

SURABAYA, KOMPAS — Visi dan misi kontestan Pilgub Jatim lebih banyak menekankan aspek ekonomi, sosial, politik, seni, budaya, pendidikan, kesehatan,  serta antikorupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka sepertinya lupa dengan persoalan pelestarian atau perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Padahal, kasus dan konflik akibat pencemaran masih sangat tinggi dan akan terus terjadi di Jawa Timur (Jatim). Pilgub Jatim diikuti oleh dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

”Dari visi, misi, sampai program kerja tidak ada kandidat yang merangkul, apalagi peduli lingkungan,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basar (Ecoton) Prigi Arisandi, Minggu (18/2).

Direktur Eksekutif Walhi Jatim Tri Jambore Christanto mengatakan, Pemprov Jatim masih memarjinalkan peran masyarakat adat dalam pelestarian hutan dan lingkungan. Pada 2016, Pemprov Jatim mengeluarkan 69 regulasi yang mengancam kelestarian ekologi.

Selain itu, kata Tri, ada lebih dari 150 kasus konflik sosial ekologi yang muncul dua tahun terakhir dan belum tersentuh oleh Pemprov Jatim.

Mereka mempersoalkan visi dan misi dari kedua pasangan calon Pilgub Jatim, yakni pasangan mantan Mensos Khofifah Indar Parawansa-Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak, dan pasangan Wagub Jatim Saifullah Yusuf-anggota DPR Puti Guntur Soekarno.

Pasangan nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, diusung koalisi partai pemilik 42 kursi di DPRD Jatim, yakni Demokrat (13), Golkar (11), PAN (7), PPP (5), Nasdem (4), dan Hanura (2).

Nomor urut 2, Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno, diusung koalisi partai pemilik 58 kursi di parlemen provinsi, yakni PKB (20), PDI-P (19), Gerindra (13), dan PKS (6).

Visi Khofifah-Emil ialah kerja bersama untuk Jatim sejahtera, bermartabat dengan semangat gotong royong, religius, dan berkeadilan sosial. Misi mereka berfokus pada keseimbangan pembangunan ekonomi, kebutuhan dasar rakyat, kelola pemerintahan, keunggulan industri daerah, dan karakter masyarakat.

Mereka menjabarkan dalam Nawa Bhakti Satya, yakni Jatim sejahtera, kerja, cerdas dan sehat, akses, berkah, agro, derdaya, amanah, dan harmoni.

Saifullah-Puti memiliki lima visi besar, yakni terkait dengan perubahan berkelanjutan untuk Jatim makmur.

Kelima visi berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, karakter masyarakat, ekonomi ditopang pusat pertumbuhan, hubungan dan kerja sama antarwilayah, dan tata kelola pemerintahan.

Pasangan Saifullah-Puti menjabarkan visinya pada 33 janji kerja dalam 9 agenda prioritas, antara lain dik dilan (pendidikan digratiskan berkelanjutan), satria Madura (satu triliun untuk Madura), desa cemara (desa cerdas maju sejahtera), tebar jala (pusat ekonomi baru jalur selatan), madin (madrasah diniyah) plus, PKH (program keluarga harapan) super, mas metal (masyarakat melek digital), dan seribu dewi (seribu desa wisata).

Khofifah dan Saifullah yang ditemui saat deklarasi kampanye damai, Minggu, itu mengatakan, berjanji tidak akan melupakan aspek lingkungan dalam program kerja mereka.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Anggota KPU dan kedua pasangan calon melepas burung merpati saat berlangsung Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018 yang diselenggarakan KPU Jawa Timur di halaman Maspion Square, Surabaya, Minggu (18/2). Kampanye damai tersebut merupakan bentuk komitmen dari pihak-pihak yang terlibat termasuk melawan kegiatan kampanye yang berbau SARA dan politik uang. Selain itu, deklarasi kampanye damai juga dimaksudkan untuk melawan ujaran kebencian dan memerangi berita-berita bohong.

Jika tidak masuk dalam visi dan misi, akan diperjuangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) yang berlaku lima tahun atau satu periode pemerintahan.

Kapolda Jatim Irjen Mahfud Arifin di sela-sela lunjungan ke Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Sabtu, mengatakan, Jawa Timur tidak termasuk dalam zona merah keamanan pilkada serentak.

Namun, Polda Jatim tetap memaksimalkan kewaspadaan untuk setiap tahapan pilkada, termasuk yang saat ini sedang berlangsung, yakni tahapan masa kampanye.

”Polda Jatim sebagaimana Polda lainnya se-Indonesia mengambangkan teknik simulasi pengamanan wilayah,” katanya.