Komitmen Menjaga Persatuan Ditegaskan
JAKARTA, KOMPAS — Komitmen untuk menjaga agar kontestasi di Pemilu 2019 berjalan santun dan beradab ditegaskan sejumlah unsur pimpinan partai politik yang hadir dalam pengundian dan penetapan nomor urut 14 parpol peserta Pemilu 2019, Minggu (18/2), di Komisi Pemilihan Umum, Jakarta.
Selain menyampaikan komitmen tersebut, sejumlah parpol juga segera menyusun langkah untuk menyosialisasikan nomor urut mereka pada Pemilu 2019 meski masa kampanye baru dimulai September mendatang. Di saat yang sama, sejumlah hasil survei tentang bakal calon presiden dan wakil presiden pada pemilu mendatang juga mulai dirilis.
- English Version: Commitment to Maintain Unity Underlined
Hadir dalam rapat pleno KPU semalam hampir semua unsur pimpinan tertinggi parpol yang telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan faktual untuk menjadi peserta Pemilu 2019. Mereka antara lain Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Saat diberi kesempatan berpidato seusai penetapan nomor urut parpol peserta pemilu, Megawati antara lain mengatakan, pemilu adalah hak rakyat.
”Biarkan rakyat memilih dengan baik. Sudah banyak persoalan yang kita hadapi, tidak perlu melakukan hal-hal yang sifatnya SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) karena apa pun juga ini demi kesejahteraan dan kebaikan rakyat supaya NKRI tetap kokoh berdiri,” ujar Megawati.
Hal senada diingatkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy. ”Kami mengajak seluruh pimpinan partai politik untuk bersama-sama menghindarkan diri dalam kontestasi politik ke depan, dengan aneka ujaran kebencian, caci maki, hinaan, dan fitnah. Mari kita ciptakan pemilu yang sportif, pemilu yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan di tengah kebinekaan yang kita miliki,” ujarnya.
Menurut dia, ada 39 persen pemilih muda atau berusia di bawah 40 tahun pada Pemilu 2019. Menjadi tugas peserta pemilu untuk memberikan pendidikan politik yang santun dan beradab kepada mereka demi masa depan bangsa yang lebih baik.
Prabowo juga menegaskan, demokrasi merupakan sistem terbaik. Oleh karena itu, demokrasi dalam pemilu harus dijalankan sebaik-baiknya.
Ketua Komandan Satuan Tugas Bersama untuk Pemilu 2019 Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pun menekankan, keinginan meraih kemenangan pada 2019 jangan membuat bangsa terpecah belah. ”Jangan sampai persatuan dan kesatuan NKRI kita gadaikan demi transaksi politik jangka pendek,” katanya.
Sosialisasi
Setelah penetapan nomor urut, Wakil Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan, partainya segera
menginstruksikan pengurus Golkar di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menyosialisasikan nomor urut partai.
”Sosialisasi lebih dini penting agar nomor urut partai kami masuk dalam memori masyarakat. Apalagi, nomor urut sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya. Kami tidak ingin calon pemilih yang ingin memilih Golkar justru tidak tahu nomor urut Golkar atau justru mencoblos nomor urut lama,” katanya.
Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan, partainya pun akan langsung menggerakkan mesin partai, khususnya menyosialisasikan nomor urut partai ke publik. ”PPP langsung tancap gas untuk merealisasikan target tiga besar (peraih suara terbanyak pada Pemilu 2019),” ujarnya.
Dia berharap sosialisasi nomor urut yang dilakukan PPP tidak dihambat penyelenggara pemilu karena dikategorikan sebagai kampanye. Definisi kampanye di undang-undang jelas, yaitu ada unsur pemaparan visi, misi, dan program. Jadi, kalau sebatas sosialisasi nomor urut tidak masuk kategori kampanye sehingga bisa dilakukan sebelum masuk masa kampanye.
Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan, sosialisasi nomor urut juga langsung dilakukan PSI. Sosialisasi lebih awal penting karena PSI baru mengikuti pemilu pada 2019. Selain sosialisasi langsung ke masyarakat, PSI menggerakkan tim media sosial mereka untuk menyosialisasikan nomor urut partai melalui media sosial.
Sementara itu, sejumlah hasil survei terkait bakal calon presiden dan wakil presiden juga mulai dirilis. Menurut hasil survei Poltracking Indonesia yang dirilis, kemarin, kontestasi dalam Pemilihan Presiden 2019 berpotensi mengulang kontestasi yang terjadi pada 2014. Pasalnya, saat ini hanya Prabowo yang mampu jadi pesaing kompetitif Presiden Joko Widodo.
Melalui metode pertanyaan terbuka atau kandidat calon presiden dipilih langsung responden, Jokowi memiliki elektabilitas 45,4 persen, sedangkan Prabowo berada di urutan kedua dengan tingkat keterpilihan 19,8 persen. Elektabilitas tokoh politik lainnya tidak ada yang mencapai 1 persen.
Kemudian dengan metode pertanyaan semi terbuka dengan menyebutkan 30 calon presiden, tingkat elektabilitas Jokowi berada di angka 51,1 persen, sedangkan Prabowo berada di angka 26,1 persen. Adapun 28 nama lain tidak ada yang memiliki tingkat elektabilitas mencapai 2 persen.
Melihat hasil survei itu, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, Jokowi dan Prabowo adalah dua tokoh yang paling kuat untuk bertarung dalam Pilpres 2019. ”Prabowo masih menjadi pesaing paling kompetitif Jokowi karena hanya memiliki selisih elektabilitas 10-20 persen, sedangkan dengan tokoh politik lain, kekuatan elektabilitas Jokowi terlalu dominan,” katanya.
Hasil survei Poltracking Indonesia ini tidak jauh berbeda dengan hasil survei lembaga lain, seperti Indo Barometer. Namun, dalam rilisnya pekan lalu Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa menjadi kuda hitam penantang Jokowi pada Pilpres 2019. (SAN/DD14/APA)