Saifullah Tunggu Pengganti Anas

SURABAYA, KOMPAS — Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menunggu keputusan PDI-P terkait pengganti Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas sebagai cawagub untuk Pilkada Jatim 2018.

”Saya sudah mengetahui Mas Anas mengembalikan mandat penugasan ke PDI-P. Sebelumnya, saya juga menerima pesan dari Mas Anas tentang keinginan mundur,” ujar Saifullah, Sabtu (6/1) di Surabaya.

Saifullah-Anas merupakan pasangan yang diusung PKB (20 kursi di DPRD Jatim) dan PDI-P (19 kursi) untuk pilgub Jatim. Saifullah dengan dukungan PKB dipercaya sebagai cagub, sedangkan yang didukung PDI-P sebagai cawagub. Namun, pengembalian mandat dari Anas ke PDI-P pada Sabtu jelas membuat Saifullah terpaksa berpasangan dengan orang lain.

”Cawagub itu domain PDI-P dan saya menunggu keputusan PDI-P tentang pengganti Mas Anas,” kata Saifullah, mantan Ketua Umum GP Ansor, sayap organisasi NU itu.

KELVIN HIANUSA

Gus Ipul dan Abdullah Azwar Anas diusung PDI-P sebagai cagub dan cawagub Jatim 2018, Minggu (15/10), di gedung DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat.

Saifullah mengatakan, dirinya masih tetap cagub yang diusung oleh koalisi PKB dan PDI-P. Memang kedua partai, terutama PKB, bisa mengajukan sendiri pasangan karena syarat minimal 20 kursi. PDI-P juga bisa mengajukan sendiri, tetapi harus berkoalisi dengan partai pemilik minimal 1 kursi.

”Kami masih solid dan saya menunggu keputusan siapa pengganti Mas Anas dari PDI-P,” ujar Saifullah yang juga Ketua PBNU itu.

Saifullah mengharapkan pengganti Anas merupakan sosok yang setara atau malah lebih baik. Antara lain, dalam tingkat kepopuleran dan tingkat keterpilihan. Itu dibutuhkan untuk menjaga peluang memenangi pilgub Jatim. Apalagi lawan yang dihadapi cukup kuat, yakni pasangan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak.

”Saya masih yakin bisa menang. Saya harap pengganti Mas Anas nanti kian melengkapi,” katanya.

Ketua PDI-P Jatim Kusnadi yang dihubungi terpisah mengatakan, sedang membahas pengganti Anas bersama Dewan Pengurus Pusat (DPP). Mundurnya Anas sebenarnya amat disesalkan oleh jajaran partai berlambang Banteng Moncong Putih itu.

”Mas Anas itu berprestasi dan berkinerja luar biasa,” katanya yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim itu.

Serangan terhadap Anas melalui penyebaran foto pribadi Anas oleh pihak-pihak tertentu merupakan tindakan tidak terpuji dan merupakan kampanye hitam. Itu pembunuhan karakter terhadap Mas Anas.

Kusnadi mengatakan, serangan terhadap Anas melalui penyebaran foto pribadi Anas oleh pihak-pihak tertentu merupakan tindakan tidak terpuji dan merupakan kampanye hitam. ”Itu pembunuhan karakter terhadap Mas Anas,” katanya.

Menurut Kusnadi, sebenarnya Anas tidak perlu mundur meski terkena serangan pembunuhan karakter. PDI-P amat tegas menghukum kader yang terlibat korupsi, peredaran narkotika, dan kejahatan seksual terhadap anak.

”Yang dilakukan oleh Mas Anas itu wilayah pribadi. Namun, kami amat menghormati keputusan beliau dan akan segera mencari pengganti,” ujarnya.

Kusnadi mengatakan, koalisi bersama PKB masih tetap solid. Namun, PDI-P harus segera menentukan pengganti Anas agar dapat didaftarkan ke KPU Jatim kurun 8-10 Januari 2018 ini.

Ketua PKB Jatim Abdul Halim Iskandar yang dihubungi terpisah mengatakan, koalisi dengan PDI-P masih solid. Tidak terpikir bagi PKB untuk berpisah dan mengusung Saifullah sendirian meskipun hal itu memungkinkan.

”Koalisi masih solid dan akan terus bekerja keras,” katanya yang juga Ketua DPRD Jatim itu.

Koalisi PKB dengan PDI-P masih solid. Tidak terpikir bagi PKB untuk berpisah dan mengusung Saifullah sendirian meskipun hal itu memungkinkan. Koalisi masih solid dan akan terus bekerja keras.

Djarot temui Risma

Secara terpisah, politikus PDI-P, Djarot Saiful Hidayat, menemui Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di rumah dinas Risma di Jalan Sedap Malam, Surabaya. Kedatangan Djarot ke Surabaya untuk meminta informasi terkait penyebab mundurnya Anas dari cawagub PDI-P. Pertemuan kedua politisi PDI-P tersebut berlangsung sekitar 1 jam, mulai dari pukul 10.00 hingga 11.00.

”Saya dimintai masukan terkait peristiwa yang menimpa Pak Anas di kancah pilgub Jatim dan bagaimana ke depannya,” kata Risma.

KELVIN HIANUSA untuk Kompas

Bakal calon gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf, dan bakal calon wakil gubernur Azwar Anas. Belakangan Anas dikabarkan mundur dari pencalonannya sebagai wakil gubernur. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dikabarkan menggantikan posisi Anas sebagai bakal calon wakil gubernur Jatim mendampingi Syaifullah Yusuf.

Menurut dia, Anas adalah korban kampanye hitam. Serangan kepada Anas bisa menimpa siapa pun karena ingin menyingkirkan lawan politiknya dengan cara yang tidak benar. Sebab, semua orang punya kekurangan, termasuk Anas. Dan jika dicari-cari kekurangannya, semua calon pasti ada.

”Padahal Anas adalah salah satu kader yang berhasil memajukan daerahnya,” ujarnya.

Menanggapi mundurnya Anas dari cawagub dari PDI-P, Risma menegaskan menolak jika diminta menggantikan posisi Anas. Menurut Risma, masih ada kader PDI-P lain yang mampu mengemban amanah menjadi cawagub dari PDI-P. Namun, Risma enggan menyebutkan kader tersebut.

Saya sudah sampaikan kepada Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri sejak awal bahwa masih ingin memimpin Surabaya. Jika saya tertarik, saya sudah sejak awal ditawari Ibu Megawati jauh hari sebelum munculnya nama Saifullah-Anas.

”Saya sudah sampaikan kepada Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri sejak awal bahwa masih ingin memimpin Surabaya. Jika saya tertarik, saya sudah sejak awal ditawari Ibu Megawati jauh hari sebelum munculnya nama Saifullah-Anas,” tutur Risma.

Selain di Jatim, Risma juga menegaskan tidak ingin maju menjadi cagub PDI-P untuk Kalimantan Timur, tempat Djarot yang kini menjadi Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Kalimantan Timur. ”Nanti saya dikira pilih-pilih daerah, lha di DKI Jakarta saja saya tidak mau,” katanya.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini

Karangan bunga

Pantauan Kompas, lima karangan bunga berjajar di trotoar depan rumah dinas Risma. Karangan bunga tersebut berukuran 1,5 meter x 2 meter yang dikirim warga Surabaya.

Karangan bunga itu berisi dukungan agar Risma tak maju sebagai cawagub. Kalimat yang tertulis di karangan bunga tersebut adalah ”Tolak! Mak Risma Jadi Cawagub Jatim. (Risma lover)”, ”Bu Risma Walikotaku, Jangan Diganggu! (Warga Peduli Surabaya)”, ”Bu Mega... Jangan kau usik Ibu e Arek Suroboyo”, ”Biarkan Bu Risma Tetap di Surabaya (Risma lovers)”, ”Warga Masih Butuh Bu Risma Biarkan Tetap di Surabaya. Dari Kami yang Mencintaimu”.

Imam Budi Utomo dari Humas Forum Relawan Saya Surabaya mengatakan, Risma harus di Surabaya untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Wali Kota Surabaya hingga akhir masa jabatan tahun 2020. Sebab, masih ada janji politik yang belum diselesaikan Risma, di antaranya memberikan pendidikan gratis, mulai tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

Jangankan Risma dicalonkan menjadi wakil gubernur, dicalonkan jadi gubernur pun kami menolak. Jangan jadikan Risma sebagai alat politik untuk sekadar mencari kekuasaan. Masih ada calon lain yang bersedia menjadi cawagub Jatim.

”Jangankan Risma dicalonkan menjadi wakil gubernur, dicalonkan jadi gubernur pun kami menolak. Jangan jadikan Risma sebagai alat politik untuk sekadar mencari kekuasaan. Masih ada calon lain yang bersedia menjadi cawagub Jatim,” katanya.

Menurut Imam, pihaknya sudah berjuang mati-matian mendukung dan memobilisasi massa saat pemilihan wali kota 2015. Saat itu, mereka mengampanyekan Risma untuk menjabat sebagai wali kota selama lima tahun. ”Jika tetap mencalonkan Risma, kami akan menggelar demo besar-besaran setiap hari,” katanya.

Gabriel Mascot, anggota Ikatan Keluarga Besar Masyarakat Papua Surabaya, mengatakan, Risma sudah menjadi ”Mama Papua”. Risma amat berjasa tidak hanya bagi warga asli Surabaya, tetapi warga pendatang, termasuk dari Papua. ”Kami ingin Risma tetap memimpin Surabaya karena mencari sosok seperti Risma amat sulit,” tuturnya.

KOMPAS/NUT/BAH

Pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak mendapat rekomendasi dari Partai Demokrat untuk bertarung di pemilihan gubernur Jawa Timur 2018.

Nasdem: Dukungan terhadap Khofifah-Emil Final

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Jawa Timur Rendra Kresna menyatakan, hingga Sabtu (6/1) siang, pihaknya tetap mendukung pasangan bakal calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan bakal calon wakil gubernur Emil Elestianto Dardak untuk maju dalam Pilkada Jatim 2018.

Rendra mengaku mendengar Nasdem tengah menyiapkan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni untuk menggantikan posisi Abdullah Azwar Anas, justru dari Kompas. Seperti diketahui, Sabtu pagi, Anas mengembalikan mandat sebagai bakal calon wakil gubernur ke PDI-P. Anas pun urung menjadi pendamping Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) maju dalam pilkada.

Kami sudah konsis (konsisten) mendukung Khofifah. Tidak mungkin kami ikut campur dalam pemenangan dari Gus Ipul yang didukung PKB dan PDI-P.

”Kami sudah konsis (konsisten) mendukung Khofifah. Tidak mungkin kami ikut campur dalam pemenangan dari Gus Ipul yang didukung PKB dan PDI-P. Tapi mana kala memang dibutuhkan, saya kira Ipong, Hasan (Hasan Aminudin mantan Bupati Probolinggo), itu adalah tokoh Jatim yang representatif memiliki keterpilihan manakala diambil,” ujar Rendra yang dihubungi melalui telepon.

Menurut Rendra yang juga Bupati Malang, Ipong dan Hasan merupakan dua nama yang sempat diusulkan untuk mendampingi Khofifah Indar Parawansa sebelum Khofifah memutuskan memilih Emil Elestianto Dardak. Baik Ipong maupun Hasan merupakan kader Nasdem.

Disinggung apakah bakal ada perubahan dukungan dari Nasdem seiring waktu yang masih tersisa, sebelum pendaftaran ke KPU, Rendra menjawab belum ada pembicaraan tentang itu. Sekali lagi, ia menyatakan bahwa kabar soal perubahan dukungan baru didengar dari Kompas.

”Betul, mutlak (dukungan terhadap Khofifah),” ucap Rendra yang menyatakan bahwa dukungan terhadap Khofifah dan Emil sudah final.

Kompas/Alif Ichwan

Bakal calon gubernur Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat (tengah) mengangkat tangan bersama sejumlah bakal calon gubernur untuk NTB, Tuan Guru Haji Ahyar Abduh (kiri); Lampung, Herman Hasan Nusi (kedua dari kiri); Papua, Jhon Wempi (kedua dari kanan); dan Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba (kanan), seusai acara pengumuman bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDI-P di Jakarta, Kamis (4/1).

Pilkada Sumut

Pencalonan gubernur dan wakil gubernur Sumut terus menjadi perhatian warga Sumut, terutama setelah sejumlah partai, yakni Golkar, Nasdem, dan PKPI, mengurungkan dukungan pada petahana Tengku Erry Nuradi.

Golkar dan Nasdem sepakat mengusung pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajeksah bersama Gerindra, PAN, dan PKS. Pasangan ini mengantongi 50 kursi di DPRD Sumut. Lima partai itu akan mendeklarasikan pasangan Edy dan Musa Minggu (7/1) ini di Lapangan Merdeka, Medan, pukul 09.00.

Sementara PKPI yang mempunyai tiga kursi memberikan dukungan kepada JR Saragih, Ketua DPD Partai Demokrat Sumut. Demokrat sendiri mengantongi 14 kursi di Sumut. Syarat pengusungan kandidat adalah 20 kursi DPRD Sumut.

Adapun PDI-P, akan mengumumkan wakil Djarot Saiful Hidayat, Minggu pagi ini di Lenteng Agung, Jakarta, berikut koalisi partai yang bergabung mengusung Djarot.

PDI-P akan mengumumkan wakil Djarot Saiful Hidayat, Minggu pagi ini di Lenteng Agung, Jakarta, berikut koalisi partai yang bergabung mengusung Djarot.

Ketua DPD PKPI Sumut Juliski Simorangkir saat dihubungi mengatakan, pihaknya mendukung JR Saragih untuk maju dalam Pilkada Sumut. ”Kami terus berkomunikasi dengan beliau untuk memastikan bahwa beliau mendapatkan perahu di Demokrat,” kata Juliski.

Sebelumnya, PKPI menyatakan mendukung Erry, tetapi kemudian beralih kepada JR Saragih. ”Jika kemudian ada perubahan, itu sepenuhnya kewenangan DPP,” kata Juliski.

Sementara Sekretaris DPD PDI-P Sumut Soetarto mengatakan, DPD sepenuhnya menjalankan perintah DPP untuk mengamankan pencalonan Djarot. ”Belum ada perubahan. Siapa pun yang ditunjuk DPP, DPD akan tegak lurus all out untuk memenangkannya di Sumut,” kata Soetarto.

Sejauh ini, kata Soetarto, PDI-P yang mengantongi 16 kursi di DPRD Sumut terus berkomunikasi intes dengan Partai Hanura yang memiliki 10 kursi di DPRD Sumut agar bisa mengusung Djarot. Selain itu, pihaknya juga berkomunikasi dengan partai-partai lain, seperti PKB yang memiliki tiga kursi dan PPP dengan empat kursi. Partai mana yang berkoalisi dengan PDI-P dan siapa wakil yang bakal diusung, akan diumumkan di Lenteng Agung, Jakarta, Minggu ini pukul 9.30.

Menurut Soetarto, nama-nama yang muncul dan digodok di DPP PDI-P untuk bakal calon wakil gubernur Sumut di antaranya Ketua DPD PDI-P Sumut Japorman Saragih, pengusaha dan pegiat bola Sihar Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Nurhajizah Marpaung, Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, juga mantan Gubernur Sumut Syamsul Arifin.

PDI-P yang mengantongi 16 kursi di DPRD Sumut terus berkomunikasi intes dengan Partai Hanura yang memiliki 10 kursi di DPRD Sumut agar bisa mengusung Djarot.

”Dibutuhkan penggodokan yang komprehensif agar wakil benar-benar menyatu dengan calon gubernur sehingga bisa mengimplementasikan program-program kerja,” kata Soetarto.

Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut Irham Buana Nasution mengatakan, deklarasi Minggu pagi ini akan dihadiri 30.000 simpatisan kelima partai pengusung. Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto dijadwalkan hadir dalam deklarasi hari ini. (BRO/SYA/WER/WSI)