Asap dan abu vulkanis menyembur dari kawah Gunung Agung pascaletusan freatik kedua terpantau dari Desa Culik, Karangasem, Bali, Minggu (26/11).
DENPASAR, KOMPAS — Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan status tanggap darurat bencana terkait bencana erupsi Gunung Agung dapat dievaluasi, bahkan untuk dicabut, karena berdampak terhadap situasi Bali secara keseluruhan.
Pastika menambahkan, pencabutan status tanggap darurat bencana itu diupayakan tidak menghentikan penyaluran logistik kebutuhan warga yang mengungsi dan terdampak bencana erupsi Gunung Agung.
Pemberlakuan status tanggap darurat bencana itu dinilai menimbulkan persoalan lain, terutama menyangkut situasi dan kondisi Bali secara keseluruhan. Bali sepi wisatawan lantaran calon pelancong menghindari Bali karena beranggapan Pulau Bali dalam bencana.
”Status tanggap darurat bencana itu dinyatakan agar ada jalan untuk menyalurkan logistik, seperti beras ataupun dana, untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Agung,” kata Pastika.
Ia menyampaikan itu mengikuti pertemuan dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait penanganan erupsi Gunung Agung di Gedung Keuangan Negara Denpasar, Denpasar, Jumat (22/12).
Pastika menyebutkan, pemberlakuan status tanggap darurat bencana itu dinilai menimbulkan persoalan lain, terutama menyangkut situasi dan kondisi Bali secara keseluruhan. Bali sepi wisatawan lantaran calon pelancong menghindari Bali karena beranggapan Pulau Bali dalam bencana.
ANGGER PUTRANTO
Erupsi Gunung Agung kembali terjadi pada Jumat (8/12) pukul 07.59 Wita. Erupsi Jumat pagi merupakan erupsi pertama setelah Gunung Agung beristirahat selama lebih seminggu sejak erupsi terakhir Kamis, 28 November.
”Padahal tidak. Memang ada persoalan kalau bandara ditutup. Namun, dampak erupsi, seperti lahar, sudah pasti tidak sampai ke Denpasar,” ujar Pastika.
Pihaknya menilai status tanggap darurat bencana di Bali sudah tidak diperlukan. Namun, pemerintah harus tetap menyiapkan logistik kebutuhan masyarakat yang mengungsi akibat erupsi Gunung Agung.
Secara terpisah, Luhut menyatakan, pihaknya menilai status tanggap darurat bencana di Bali sudah tidak diperlukan. Namun, pemerintah harus tetap menyiapkan logistik kebutuhan masyarakat yang mengungsi akibat erupsi Gunung Agung.
”Ini terkait kebutuhan logistik, misalnya, beras, yang harus disiapkan. Status tanggap darurat membenarkan pemerintah menyalurkan logistik. Nanti biar Presiden yang memberikan keputusan,” kata Luhut di Denpasar.
IMF dan Bank Dunia
Dalam kesempatan itu, Luhut juga menyampaikan persiapan Indonesia menyambut kegiatan Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia yang direncanakan dilangsungkan di Bali pada 2018 tetap berjalan dan tidak terganggu peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Agung.
Luhut, yang juga Ketua Panitia Nasional Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia 2018, menyatakan sejumlah persiapan, di antaranya pengerjaan proyek infrastruktur jalan terowongan (underpass) bundaran I Gusti Ngurah Rai, Badung, sedang berjalan dan direncanakan selesai sekitar Agustus atau September 2018.
Kompas/Ayu Sulistyowati
Gubernur Bali Made Mangku Pastika
Adapun kegiatan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali dijadwalkan pada Oktober 2018.
”Ibu Menteri Keuangan sudah berkomunikasi dengan counter part-nya di Bank Dunia. Diberi tahu tidak ada masalah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi,” kata Luhut, kemarin.
Adapun pertemuan di Gedung Keuangan Negara Denpasar pada Jumat siang itu diikuti, antara lain, Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Kepala Polda Bali Irjen Petrus Reinhard Golose, Panglima Kodam IX/Udayana Mayjen Komaruddin Simanjuntak, pihak Kementerian Perhubungan, Kadin Bali, Dewan Pariwisata Bali, dan lainnya. Pertemuan tersebut dinyatakan tertutup bagi kalangan media.
