Pemerintah Akui Masih Punya Banyak PR

Kompas

Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang dianggap dapat mewujudkan rencana aksi hak asasi manusia di wilayahnya, Minggu (10/12), di Solo, Jawa Tengah. Penghargaan diberikan di sela-sela acara peringatan hari Hak Asasi Manusia Internasional.

SOLO, KOMPAS — Tidak bisa dimungkiri, hingga saat ini masih banyak pekerjaan besar untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Begitu juga kasus pelanggaran HAM masa lalu, masih banyak yang perlu diselesaikan. Upaya ini perlu kerja keras semua pihak sehingga terwujud keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Peringatan Hari HAM se-Dunia ke-69 di Solo, Jawa Tengah, Minggu (10/12). Presiden menyampaikan apresiasinya kepada para pegiat HAM yang terus-menerus memperjuangkan rasa keadilan masyarakat. ”Saya menyadari masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah perihal penegakan HAM yang belum bisa tuntas diselesaikan, termasuk di dalamnya pelanggaran HAM masa lalu,” kata Presiden di hadapan para undangan.

Menurut Presiden, penegakan dan penuntasan masalah HAM membutuhkan kerja banyak pihak. Tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga seluruh komponen masyarakat. Presiden meyakini, melalui kerja bersama, keadilan HAM dan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Presiden mengajak agar langkah ini dimasukkan sebagai bagian untuk membangun fondasi HAM Indonesia yang kokoh, makmur, dan sejahtera.

Saya menyadari masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah perihal penegakan HAM yang belum bisa tuntas diselesaikan, termasuk di dalamnya pelanggaran HAM masa lalu.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Ibunda dari Wawan, korban Tragedi Semanggi 1, Sumarsih, mengikuti Aksi Kamisan Ke-500 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/7). Dalam aksi bertema ”500 Kamis Cuma Janji Manis” itu menuntut penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Ratusan pegiat HAM ikut menyemarakkan aksi itu.

Mendampingi Presiden di acara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, aparat penegak hukum, pegiat HAM, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan perangkat Sekretariat Kepresidenan.

Menkumham Yasonna Laoly dalam sambutannya menyampaikan bahwa persepsi negara lain terhadap penegakan HAM di Indonesia semakin positif. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan rencana aksi nasional HAM (Ran HAM) di pusat dan daerah. Menurut Yasonna, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan dan akan terus melanjutkan program Ran HAM 2015-2019.