JAKARTA, KOMPAS — Anggaran buat Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan masih belum disisir hingga akhir rapat Badan Anggaran. Belum ada kesepakatan pasti antara pemerintah dan DPRD dalam penetapan jumlah tim untuk gubernur ini.
Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) yang berlangsung di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (28/11), masih ada pro dan kontra mengenai pengurangan jumlah anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Wakil Ketua Komisi C Johny Simanjuntak mempertanyakan efisiensi jumlah anggota TGUPP yang direncakan 74 orang.
”Jumlah itu terlalu banyak dan malah mengganggu kinerja gubernur. Saya lebih melihat aspek pengorganisasian dan mengkahawatirkan tim ini menjadi lebih dominan daripada SKPD yang ada. Idealnya 30-45 orang saja,” ungkap Johny di Kantor DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (28/11).
Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, menuturkan, pembahasan TGUPP ini kemungkinan akan berlanjut di rapat paripurna tanggal 30 November. Jika pembahasan masih tetap alot di rapat paripurna, keputusan akhir akan ada di Kementerian Dalam Negeri. ”Kemendagri dengan segala hak dapat melakukan penyesuaian dan mengembalikan APBD itu setelah diteliti akhir,” ungkap Bestari.
Bestari menuturkan, TGUPP cukup penting sebagai tim pemikir untuk gubernur. Namun, jika jumlahnya tidak dibatasi, maka akan menimbulkan kekhawatiran bahwa tim ini akan malah menimbulkan perbedaan pendapat karena terlalu banyak masukan untuk gubernur.
Dalam rapat banggar tersebut juga dibahas mengenai jumlah kuota tim yang bertentangan dengab Pergub Nomor 411 Tahun 2016 tentang TGUPP. Sejumlah anggota fraksi mempertanyakan, seharusnya jumlah kuota tim baru bisa ditambah jika ada pergub baru.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan, bertambahnya kuota tim ini karena pemerintah merasa jumlah PNS di Jakarta semakin berkurang, baik di struktural maupun fungsional. Jumlahnya berkurang karena banyak yang pensiun dalam kurun waktu 3 hingga 4 tahun terakhir.
”Di tataran pengambilan keputusan pun masih ada kesenjangan. Kami kedodoran dalam menyiapkan regulasi dan kecepatan pemikiran orang-orang di Jakarta. Karena itu, Gubernur ingin setiap isu yang muncul pada hari itu akan kami munculkan jawaban dari anggota tim yang memuaskan untuk masyarakat,” kata Saefullah.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menjelaskan, dalam perencanaan bisa saja terjadi kenaikan anggaran. Ia menuturkan, sebaiknya jumlah anggota TGUPP ditentukan langsung oleh pemerintah.
”Dalam perencanaan anggaran boleh lebih dari kuota. Kalau semua mengacu pada pergub lama, ya, APBD-nya lebih baik menggunakan angka lama saja. Tapi, kan, sekarang gubernur punya perencanaan lain, untuk menambah jumlah anggota,” kata Taufik.
Sebelumnya, Presiden Institut Otonomi Daerah Djoehermansyah Djohan mengatakan, rencana penambahan anggota TGUPP yang diajukan gubernur baru sangat bertentangan dengan reformasi birokrasi. Menurut dia, seharusnya jumlah anggota diefisiensikan dan untuk menghindari dualisme antara SKPD terkait.
”Selain itu, dengan adanya TGUPP, anggaran pemerintah terlalu banyak untuk menggaji tim dan anggota. Sebaiknya hal tersebut bisa dialokasikan ke program lain yang lebih bermanfaat untuk masyarakat,” ungkap Djoehermansyah.
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mengatakan, harus ada kejelasan mengenai konsep TGUPP ini nantinya. Ia mengakui fungsi TGUPP ini sebenarnya tidak terlalu efisien sejak dibentuk oleh pemerintah sebelumnya. ”Fungsi TGUPP harus diperjelas, apakah nanti masuk ke dalam jajaran struktural atau fungsional jika memang pemerintah merasa perlu TGUPP,” ungkap Agus.
Dana hibah PAUD
Mengenai dana hibah RAPBD 2018 sebesar Rp 42 miliar, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Andrianto mengatakan, dana tersebut nantinya akan dialokasikan untuk Himpunan Pendidik dan Tenaga Kerja Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi).
”Kami baru tahun ini merencanakan RAPBD 2018 untuk PAUD. Dananya untuk guru PAUD. Menanggapi pemberitaan beberapa media, saya mau klarifikasi bahwa alamat yang tertera itu bukanlah alamat kantor Himpaudi DKI, tetapi alamat tempat bekerja suami Ketua Himpaudi Yufi AM Natakusumah,” kata Sopan.
Taufik setuju atas anggaran untuk guru-guru PAUD ini. Namun, ia menuturkan, harus ada kejelasan alamat kantor Himpaudi ini agar anggaran tidak menimbulkan kecurigaan sebagai anggaran fiktif.
Dalam pembahasan anggaran ini ada beberapa anggaran yang dikurangi seperti dana hibah untuk Laskar Merah Putih dan Menwa. Selain itu, ada beberapa anggaran yang dihilangkan, seperti anggaran untuk DPD DKI Jakarta dan anggaran untuk Yayasan Pensiunan Provinsi DKI Jakarta, serta Paguyuban Werdatama Jakarta. (DD05)