Operator Asing untuk Bandara Internasional Jawa Barat
Oleh
Nikson Sinaga
·4 menit baca
MAJALENGKA, KOMPAS – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro meminta Bandar Udara Internasional Jawa Barat menjajaki kerja sama dengan operator bandara luar negeri. Selain meningkatkan kualitas pelayanan, kerja sama untuk menutupi pembiayaan yang masih kurang Rp 1 triliun dari total Rp 2,64 triliun.
“PT Angkasa Pura II mungkin berminat menjadi operator Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), tetapi punya hambatan dalam ekuiti. Posisi pemerintah juga sudah jelas, untuk pembangunan bandara tidak ada lagi PMN (penyertaan modan negara), hutang negara bisa bertambah,” kata Bambang ketika berkunjung ke BIJB, di Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Jumat (3/11).
Untuk pembangunan bandara tidak ada lagi penyertaan modan negara, hutang negara bisa bertambah
Bambang mengatakan, selama ini hampir semua pembiayaan pembangunan bandara di Indonesia ditanggung pemerintah melalui Kementerian Perhubungan atau Badan Usaha Milik Negara. Pembiayaannya pun dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keikutsertaan BUMN juga biasanya diikuti dengan PMN. Ini membuat pembangunan bandara selalu memakan waktu sangat lama karena kemampuan APBN sangat terbatas. Pembangunan BIJB sendiri dirintis 2003, tetapi konstruksi mulai 2014.
Menurut Bambang, peluang pendapatan dan prospek pengembangan BIJB sangat menjanjikan sehingga menarik bagi investor. Pembangunan bandara merupakan sektor yang paling dimintati selain jalan tol dan pembangkit listrik. Pemerintah bersama BIJB akan menjajaki kerja sama dengan operator bandara terkemuka yang selama ini mengoperasikan bandara-bandara terbaik dunia seperti Bandara Changi Singapura, Bandara Hongkong, atau bandara-bandara di Eropa.
Pemerintah bersama BIJB akan menjajaki kerja sama dengan operator Bandara Changi Singapura, Bandara Hongkong atau bandara-bandara di Eropa
“Yang harus diutamakan adalah operator yang mempunyai kemampuan ekuiti yang besar yang bisa menjadi partner bagi Angkasa Pura II. Ini juga akan menjadi model pembiayaan alternatif untuk membangun bandara lainnya,” katanya.
Konektivitas
Bambang menyatakan, selain menjadi bandara utama di Jabar, BIJB juga disiapkan menjadi alternatif Bandara Soekarno Hatta di Tangerang, Banten, yang saat ini sudah sangat padat dan sulit dikembangkan karena keterbatasan lahan. BIJB juga menjadi penopang penerbangan bagi warga Jawa Tengah bagian barat. Namun, konektivitas bandara terutama dari Bandung dan dari Jakarta masih harus diperbaiki agar bisa ditempuh kurang dari dua jam. Selain jalan tol, harus dipersiapkan kereta api bandara atau kereta cepat.
Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra menyatakan, BIJB pada prinsipnya mengikuti perencanaan pemerintah pusat, termasuk jika harus bekerja sama dengan operator luar negeri. Virda menyatakan, saat ini BIJB masih membutuhkan pembiayaan sekitar Rp 1 triliun dari total kebutuhan Rp 2,64 triliun untuk pembangunan tahap pertama.
Menurut rencana, pembiayaan pembangunan tahap pertama akan ditutupi 30 persen dari pinjaman atau sekitar Rp 906 miliar dan 70 persen dari ekuiti atau sekitar Rp 1,7 triliun. Porsi pembiayaan dari pinjaman sudah didapatkan dari perbankan. Namun, untuk ekuiti baru sekitar Rp 795 miliar dari Pemprov Jabar dan 12,5 miliar dari PT Jasa Sarana sehingga masih ada kekurangan sekitar Rp 1 triliun. Kekurangan ini akan ditutupi dari reksa dana penyertaan terbatas yang rencananya berasal dari operator bandara baik dari Angkasa Pura II maupun dari operator bandara luar negeri.
Beroperasi 2018
Virda menyatakan, pihaknya optimistis BIJB dapat beroperasi Februari 2018 dan dapat melayani penerbangan jamaah haji, Juli 2018. Saat ini pengerjaan di sisi darat seperti terminal dan lahan parkir sudah rampung 67 persen. Pekerjaan sisi udara yang meliputi landasan pacu, landasan, dan apron sudah rampung 90 persen. Namun, landasan pacu masih 2.500 meter dengan lebar 60 meter. Untuk melayani pesawat berbadan besar seperti Boeing 737 harus diperpanjang minimal 3.000 meter.
Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan, pemerintah daerah akan fokus membenahi konektivitas BIJB ke berbagai daerah di Jabar, terutama ke Bandung Raya. Ia menargetkan Bandung – BIJB dapat ditempuh satu jam jika jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) beroperasi. “Saat ini, waktu tempuh Bandung - BIJB masih sekitar dua jam meskipun telah terkoneksi jalan tol karena harus memutar via Cikampek,” katanya.
Ia menargetkan Bandung – BIJB dapat ditempuh satu jam jika jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan beroperasi
Selain jalan tol, pihaknya juga menyiapkan kereta api bandara atau kereta api cepat/semi cepat untuk meningkatkan konektivitas.