logo Kompas.id
NusantaraMenunggu Sikap Kenegarawanan Menteri

Menunggu Sikap Kenegarawanan Menteri

Perusahaan selaku pihak yang diberikan izin mengelola tanah negara sudah seharusnya patuh pada aturan negara Jangan dibalik bahwa negara yang harus patuh pada aturan perusahaan Itu jelas salah kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Siaran Pers Biro Humas KLHK No SP310

Oleh SYAHNAN RANGKUTI
· 1 menit baca
Memuat data...
Kompas/Syahnan Rangkuti

Beberapa pekerja PT Riau Andalan Pulp and Paper yang sedang berdemo di depan Kantor Gubernur Riau pada Senin (23/10) melakukan sujud syukur setelah mengetahui Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Menteri LHK Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembangunan HTI.

”Perusahaan selaku pihak yang diberikan izin mengelola tanah negara sudah seharusnya patuh pada aturan negara. Jangan dibalik bahwa negara yang harus patuh pada aturan perusahaan. Itu jelas salah,” kata Menteri (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Siti Nurbaya. (Siaran Pers Biro Humas KLHK No SP.310/HUMAS/PP/HMS.3/10/2017)

Membaca siaran pers Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup yang beredar di media sosial, Senin (23/10), memunculkan pertanyaan besar di masyarakat. Bahkan, di sebuah grup media sosial yang anggotanya didominasi awak media di Riau, seseorang menyebutkan siaran pers itu mirip isi surat dari lembaga swadaya masyarakat.

Editor:
Bagikan
Memuat data..