Pembahasan KLHS Tahap II Dimulai

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, Pegunungan Kendeng Utara, di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, sejak tahun 1995 telah menjadi areal pertambangan. Hingga kini, 21 perusahaan memegang izin pemegang izin usaha pertambangan di kawasan tersebut. Tampak kondisi areal pertambangan pada Juli 2017.

JAKARTA, KOMPAS — Proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tahap II untuk seluruh wilayah Pegunungan Kendeng di tujuh kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur masih berlangsung. Sejak Senin (18/9) hingga Rabu (20/9) ini, tim KLHS tersebut menggelar konsinyering atau pertemuan yang membahas hal-hal yang terkait seluruh ekosistem di Pegunungan Kendeng.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahap II ini meliputi Kabupaten Grobogan, Pati, Blora, dan Rembang di Jawa Tengah serta Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan di Jawa Timur.

Ketua Tim Penjaminan Mutu KLHS Tahap II Sudharto P Hadi mengungkapkan, selama tiga hari konsinyering tersebut, ada tiga agenda yang dibahas. Pertama, menetapkan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan Pegunungan Kendeng yang berhubungan sumber daya air, fungsi kawasan, serta sosial ekonomi dan sosial budaya.

Kedua, mengidentifikasi kebijakan rencana dan program, di antaranya tata ruang, di tujuh kabupaten itu yang diduga menimbulkan dampak pada lingkungan. Ketiga, menyepakati kerangka laporan untuk KLHS Tahap II untuk tujuh kabupaten di kedua provinsi tersebut.

”Jadi, pembahasan ini masih garis-garis besarnya. Nanti akan dielaborasi pada konsinyering tahap kedua dan ketiga. Hingga disusun secara lengkap laporanya,” ujar Sudharto disela-sela konsinyering tahap pertama di Jakarta, Selasa (19/9).

Menurut Sudharto, tim juga akan menetapkan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan Pegunungan Kendeng, misalnya mengenai sumber daya air karena perubahan adanya banjir, berkurangnya air, dan kekeringan. Begitu juga soal fungsi kawasan, misalnya penurunan fungsi hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Untuk sosial ekonomi, kajian menyangkut kesejahteraan masyarakat dan konflik di wilayahnya.

”Ini masih garis-garis besarnya. Nanti akan dielaborasi pada konsinyering tahap kedua dan ketiga. Hingga disusun secara lengkap laporannya,” lanjutnya.

Seluruh ekosistem

Menurut Sudharto, dari pertemuan tersebut, akan ditetapkan juga pembagian tugas dari tim KLHS Tahap II sebelum menggelar konsinyering kedua dan ketiga. Pada proses KLHS II, tim mengumpulkan data sekunder yang belum lengkap dari tujuh kabupaten, termasuk mengumpulkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah dari kabupaten-kabupaten tersebut.

”Yang perlu dicatat ini adalah KLHS untuk seluruh ekosistem Pegunungan Kendeng, mulai dari Grobogan, Pati, Rembang, Blora, Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Jadi, KLHS ini bukan administratif. Sebab, lingkungan itu tidak bisa dibatasi dengan patokan administrasi, tapi batasan sebuah ekosistem,” tutur Sudharto.

Itu sebabnya, lanjutnya, tim KLHS harus bekerja secara holistik multidisiplin. ”Selain itu, ada tanggung jawab akademis dan moral untuk memberikan rekomendasi tentang pemanfaatan dan pengelolaan Pegunungan Kendeng secara berkelanjutan,” papar Sudharto, yang berharap KLHS II selesai paling lambat pertengahan November mendatang.

Masih analisis

Terkait proses Kajian Komprehensif atas Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih yang dilaksanakan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga akhir pekan lalu Badan Geologi masih melakukan analisis atas hasil penelitian di lapangan.

”Rencana minggu ini hingga minggu depan akan dilakukan kajian secara menyeluruh,” ujar Andiani, Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi Kementerian ESDM.

Menurut Andiani, pada Senin (18/9) lalu, hasil laboratorium inti bor baru selesai sehingga untuk proses analisis selanjutnya harus menunggu hasil tersebut.

PRAYOGI DWI SULISTYO untuk KOMPAS

Warga sekitar Pegunungan Kendeng masih melakukan aksi mendirikan tenda di kawasan Monumen Nasional di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/9). Sudah 10 hari mereka menunggu Presiden Joko Widodo agar mau menemui mereka dan menghentikan aktivitas penambangan di CAT Watuputih, Rembang, Jawa Tengah.