Jamin Pengawasan Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter di Daerah

Kompas

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Arief M Edie di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/9).

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri menjamin pelaksanaan penguatan pendidikan karakter yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 akan berjalan di setiap daerah. Aturan turunan untuk melaksanakannya akan segera dibuat.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 mengenai Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) mengamanatkan beberapa kementerian sebagai koordinator, salah satunya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Arief M Edie mengatakan, pihaknya akan segera membuat peraturan turunan untuk melaksanakannya. ”Nanti akan ada Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk itu,” kata Arief di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/9).

Arief mengatakan, Kemendagri akan mengambil peran untuk mengawasi pelaksanaan PPK di daerah. Hal itu sejalan dengan fungsi Kemendagri yang juga mengoordinatori pemerintahan di daerah-daerah. ”Kemendagri itu, kan, poros pemerintah dari tingkat kelurahan sampai provinsi. Jadi, kami akan memantau pelaksanaan teknis kegiatannya dalam kerja pemerintah,” tutur Arief.

Selain itu, kata Arief, Kemendagri juga akan memastikan seluruh daerah melaksanakan PPK. Pasalnya, pemerintah daerah juga berkewajiban untuk melaksanakan setiap program nasional.

Arief menambahkan, dana penyelenggaraan PPK akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari porsi pendidikan. ”Untuk besarannya, akan kami informasikan lagi nanti,” kata Arief. (DD01)