Presiden Kecam MA, Kecemasan Muncul

NAIROBI, SABTU — Media massa, diplomat, dan publik, Sabtu (2/9), mengapresiasi perintah digelarnya kembali Pemilihan Presiden atau Pilpres Kenya oleh Mahkamah Agung. Namun, apresiasi ini diiringi kekhawatiran atas perkembangan politik dan stabilitas keamanan di Kenya. Kekhawatiran muncul setelah petahana atau presiden negeri itu, Uhuru Kenyatta, yang sebelumnya dinyatakan memenangi pilpres, mengeluarkan kritik tajam dua kali secara beruntun atas perintah MA tersebut.

Sehari sebelumnya, MA memerintahkan pilpres digelar kembali dalam 60 hari mendatang atau 31 Oktober 2017. Putusan itu diambil setelah MA membatalkan hasil pemungutan suara yang berlangsung bulan lalu. Ketua MA David Maraga menyatakan, lima dari tujuh hakim yang menangani perkara gugatan oposisi terhadap hasil pilpres mendapati presiden petahana terpilih secara tidak valid. Menurut dia, Komisi Pemilihan Umum Kenya gagal menyelenggarakan pilpres sesuai konstitusi. Pilpres diikuti banyak calon, dua yang terkuat Kenyatta dan capres dari kubu oposisi, Raila Odinga.

Editorial surat kabar Kenya, Nation, menyatakan, perintah MA Kenya patut diapresiasi karena menyajikan sinyal berakhirnya era impunitas yang secara menyakitkan mendera negeri itu dalam waktu lama. ”Warga Kenya berjuang beberapa dekade untuk melembagakan penegakan hukum. Kita telah berselisih, berdarah-darah, kehilangan nyawa ataupun harga dalam mencari penegakan hukum itu,” demikian dikatakan surat kabar Nation.

Presiden Masyarakat Hukum Kenya Isaac Okero menyatakan, sejarah pilpres di Kenya, kecuali Pilpres 2002, dipenuhi protes, kekacauan, dan kecurigaan. Tidak ada lembaga peradilan yang mampu menyelesaikan sengketa pilpres. Diharapkan, langkah MA Kenya menjadi preseden bagus bagi masa depan negeri itu sekaligus Afrika secara keseluruhan.

Perintah pemilihan ulang di Kenya ini memang kasus pertama di Afrika. Perintah pilpres ulang oleh MA pernah terjadi di sejumlah negara, antara lain Austria, Haiti, Ukraina, Serbia, dan Maladewa. Atas langkah itu, apresiasi dinyatakan para diplomat asing yang bertugas di Kenya. Lewat pernyataan bersama, mereka berharap pilpres ulang dapat berlangsung adil dan bermartabat.

Sebaliknya, kemarahan dinyatakan capres petahana. Kemarin, Kenyatta menuding lembaga hukum Kenya bermasalah. ”Siapa yang memilih kalian? Di mana kalian?” ujarnya. Para analis melihat pernyataan Kenyatta mengkhawatirkan. Tak sepatutnya pernyataan itu keluar dari pemimpin negara.

Dalam Pilpres 2007, lebih dari 1.000 orang meninggal di kota Kondele, pusat kericuhan, dan 600.000 warga mengungsi akibat kerusuhan selama dua bulan setelah pemungutan suara. Pada Pilpres 2017, belasan warga meninggal akibat kekerasan dalam demonstrasi. (AFP/REUTERS/BEN)