KUPANG, KOMPAS — Ribuan institusi pendidikan swasta di Nusa Tenggara Timur terancam bubar jika tidak mendapat perhatian memadai dari pemerintah. Padahal, sebelum pemerintah hadir, sekolah swasta telah menjadi ujung tombak yang mencerdaskan generasi muda.
Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta H Suparwanto dalam seminar pendidikan swasta dan musyawarah kerja Provinsi NTT di Gedung DPRD NTT, Jumat (9/6/2017), menegaskan, pendidikan swasta adalah mitra pendidikan negeri. Sebelum kemerdekaan dan sebelum pemerintah menghadirkan pendidikan di desa-desa dan kecamatan terpencil, lembaga pendidikan swasta telah hadir melalui jalur lembaga keagamaan.
Namun, ketika pemerintah mulai memberi perhatian pada pendidikan, maka pendidikan swasta mulai terpinggirkan. ”Karena alokasi anggaran dalam jumlah besar, maka kesejahteraan dan sumber daya guru-guru negeri lebih diperhatikan. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah negeri lebih diprioritaskan. Sementara sekolah swasta sangat sulit berkembang karena keterbatasan anggaran,” kata Suparwanto.
Wem Nunuhitu, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Nehemia Gereja Kristen Masehi Injili di Timor, mengatakan, sekolah swasta kini makin terdesak. Jumlah siswa terus berkurang karena siswa lebih banyak masuk sekolah negeri. Ketika jumlah siswa terbatas, pendapatan sekolah swasta menurun.
”Jika kebijakan pemerintah untuk menarik guru-guru negeri dari sekolah swasta dilanjutkan, pendidikan swasta terancam bubar. Dana BOS pun tidak diizinkan pemerintah untuk bayar gaji guru sehingga kesejahteraan guru guru swasta sangat merana,” kata Nunuhitu.
Sekolah negeri kini dapat menampung siswa sebanyak-banyaknya. SMAN 1 Kota Kupang, misalnya, menerima siswa kelas I, paralel A hingga H dengan satu kelas dapat menampung 39 orang. Dengan daya tampung itu, lulusan SMP di Kota Kupang semuanya dapat tertampung di sekolah negeri.