Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti

Haryadi Suyuti adalah Wali Kota Yogyakata yang menjabat dua periode. Mantan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Daerah Istimewa Yogkarta ini sebelumnya menjabat Wakil Wali Kota dan pernah bekerja di PT Indofarma.

Haryadi Suyuti sudah menjadi orang nomor satu di Kota Yogyakarta selama hampir 10 tahun. Pria yang biasa disapa HS ini menjadi Wali Kota dan pelayan masyarakat sebagai panggilan hidup yang tak bisa dia hindari. Ia memaknai jabatan itu bukanlah soal kekuasan, tetapi sebagai pelayanan rakyat yang bekerja untuk kepentingan dan kersejahteraan rakyat.

Kiprahnya sebagai pelayanan masyarakat dimulai sejak ia menjabat sebagai Wakil Wali Kota Yogyakarta periode 2006-2011. Kemudian kewenangannya bertambah dengan menjabat sebagai Wali Kota untuk periode 2011-2016. Kinerjanya yang dinilai memuaskan membuat masyarakat kota pelajar ini kembali memilih Haryadi sebagai Wali Kota Yogyakarta untuk periode 2017-2022.

Pencapaian itu merupakan buah dari aktivitas organisasi yang digeluti Haryadi baik di kampus, Partai Golkar,  maupun di Muhamadiyah. Ia pernah menjadi Ketua Keluarga Mahasiswa Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM (1985-1987), kemudian menjadi anggota Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY (2006-2010),  Panitia Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (2010), dan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi DIY.

Keluarga Muhamadiyah

Haryadi Suyuti lahir di Yogyakarta pada 9 Februari 1964 adalah putera pertama dari Zarkowi Soejoeti dan Yayah Maskiyah. Sang ayah merupakan aktivis Muhamadiyah dan mantan Sekjen di Kementerian Agama RI. Sang ayah juga pernah menjadi Rektor IAIN Walisongo Semarang dan Duta Besar RI di Arab Saudi. Sedangkan ibunya pernah menjadi anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah.

Haryadi kecil tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan kultur Muhammadiyah. Ia menempuh pendidikan formalnya di SDN II IKIP Yogyakarta  dan lulus tahun 1976, kemudian keluarganya pindah ke Semarang dan  Haryadi kecil melanjutkan ke SMPN 5 Semarang hingga lulus tahun 1980.

Haryadi muda kembali lagi ke Yogyakarta setelah lulus SMP dan melanjutkan sekolah di SMAN 1 Yogyakarta. Ia lulus pada tahun 1983 dan lantas melanjutkan kuliah di Fisipol UGM Yogyakarta. Ia menyandang gelar sarjana ilmu sosial dari kampus tersebut pada tahun 1989.

Karier

Setelah lulus dari UGM, Haryadi mengawali kariernya di PT Bank Sampoerna International (Sampoerna Group) Jakarta sebagai tenaga Management Trainee (1990-1991), kemudian ia ditempatkan di PT Finance Corpindo Nusa (Sampoerna Group) Jakarta (1991-2006).  Di perusahaan itu, ia pernah menjabat Direktur Coorporate Finance & Goverment Relations PT Finance Corpindo Nusa (Anggota BEJ & BES)  (Sampoerna Group) Jakarta (2000-2003). Ia kemudian menjadi Anggota Komite Audit PT Indofarma (Persero) Tbk (2003), dan Corporate Secretary BOD non Directorate PT Indofarma (Persero) Tbk Jakarta (2003-2006).

Setelah merantau hampir 15 tahun di Jakarta, Haryadi memutuskan kembali ke Yogyakarta dan didaulat menjadi calon Wakil Wali Kota Yogyakarta mendampingi Herry Zudianto sebagai petahana. Pasangan Herry Zudianto - Haryadi Suyuti dicalonkan oleh Koalisi Rakyat Jogja (KRJ) gabungan Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, dan Partai Demokrat.

Dalam pilkada yang digelar pada 26 November 2006, pasangan itu meraih 61,5 persen suara, unggul atas pasangan Widarto-Syukri Fadloli yang meraih 38,5 persen. Herry Zudianto-Haryadi Suyuti kemudian ditetapkan dan dilantik sebagai Wali Kota dan wakil Wali Kota Yogyakarta periode 2006-2011.

Pada Pilkada Yogyakarta tahun 2011, Haryadi Suyuti yang sebelumnya wakil wali kota mencalonkan diri sebaggai calon wali kota Yogyakarta berpasangan dengan Imam Priyono sebagai wakilnya.  Pasangan itu diusung oleh Partai Golkar dan PDIP dalam pilkada tersebut.

Pemilukada Kota Yogyakarta yang digelar 25 September 2011, Haryadi-Imam berhasil mendulang suara terbanyak yakni 97.047 suara atau 48,347, mengalahkan dua pasangan lainnya yaitu Hanafi Rais - Tri Harjun Ismaji yang meraih 84.122 suara atau 41,908 persen, dan Zuhrif Hudaya-Aulia Reza Bastian yang meraih 19.557 suara (9,7 persen).

Pasangan Haryadi-Imam kemudian ditetapkan KPU Kota Yogyakarta sebagai Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta terpilih periode 2011-2016. Mereka dilantik oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X di di Ruang Rapat Paripurna DPRD Yogyakarta pada 20 Desember 2011.

Lima tahun berselang, Haryadi Suyuti kembali maju untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Yogyakarta dalam Pilkada 2017. Dalam pilkada itu, Haryadi Suyuti yang menggandeng Heroe Poerwadi sebagai wakilnya, didukung oleh Partai Golkar, PAN, PKS, Gerindra, dan Demokrat.

Dalam hasil rekapitulasi penghitungan di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, Haryadi-Heroe mendapat 100.333 suara, sedangkan Imam Priyono-Achmad Fadli yang diusung PDIP, Nasdem, dan PKB meraih 99.146. Selisih suara hanya mencapai 1.187 saja.

Selisih suara yang kurang dari satu persen itu digugat pasangan Imam -Fadli ke Mahkamah Konstitusi, namun MK memutuskan gugatan itu ditolak dan KPU Kota Yogyakarta kemudian memutuskan bahwa pasangan Haryadi-Heroe sebagai pemenang pilkada.

Haryadi dilantik sebagai Wali Kota Yogyakarta oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hemengkubuwono X di Bangsal Kepatihan pada 22 Mei 2017. Usai pelantikan, ia mengajak seluruh masyarakat Kota Yogyakarta untuk bersama-sama mewujudkan Kota Yogyakarta yang lebih baik. Ia bertekad untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang bersih, tertib dan aman.

Selain menjadi pejabat publik, Haryadi juga aktif berorganisasi. Haryadi Suyuti pernah menjadi anggota Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY (2006-2010), Kapala Bidang III Kepanitiaan Muktamar I Abad Muhammadiyah (2010). Ketua PERBAI DIY (2007-2011, 2011-2016), Ketua Badan Narkotika Kota Yogyakarta (2007-2011),

Kemudian ia juga dipercaya menjabat Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota (TKPK) Yogyakarta (2007-2011), Anggota Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (2010-2014), Wakil Ketua Pembina Ikatan Persaudaraan Haji Yogyakarta (2010-2015), Ketua Umum PERBASI DIY (2011-2015), Ketua Umum PSIM Yogyakarta (2010-2013), dan Ketua DPD Partai Golkar DIY (2015-2020).

Kompas/Ferganata Indra Riatmoko

Presiden Joko Widodo didampingi Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti (kiri) menyapa warga saat hendak meninjau kegiatan vaksinasi massal Covid-19 di Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta, Senin (1/3/2021). Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi kalangan pedagang dan pekerja di Pasar Beringharjo dan Museum Benteng Vredeburg. Sebanyak 3.200 warga dari kalangan pedagang, buruh gendong, petugas keamanan, serta petugas parkir, di Yogyakarta mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 pada hari itu.

Penghargaan

Selama menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta, Haryadi mendapat banyak penghargaan dari dalam negeri maupun dari internasional. Penghargaan dalam negeri yang didapat antara lain Penghargaan otonomi daerah dari Presiden Jokowi (2015), Regional Leader Enterpreneur Award 2019 kategori kemiskinan dari MarkPlus (2019), Tokoh Pria Inspiratif 2019 dari TIMES Indonesia, Satya Lencana Pembangunan bidang Kependudukan (2019), dan Nugra Jasa Dharma Pustaloka Kategori Pejabat Publik dari Perpusnas (2021)

Selama Haryadi memimpin Kota Yogyakarta, Pemkot Yogyakarta juga meraih banyak penghargaan antara lain Anugerah Kihajar (Kita Harus Belajar) dari Kemendikbud di kategori Kebijakan dan Program Tingkat Utama  keempat kalinya yang berturut-turut 2012-2015, Penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 12 kali secara beruntun 2008-2021, dan penghargaan dari Bank Indonesia sebagai salah satu pemerintah daerah yang paling adaptif dalam mengimplementasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (2021).

Penataan Malioboro

Pemerintah Kota Yogyakarta berencana menata tempat berjualan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan wisata Malioboro. Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan penataan ini untuk kerapian Malioboro dan memberi ruang yang lebih luas untuk pengunjung. Selain itu, penataan itu merupakan bagian proyeksi sumbu filosofi sebagai sebuah kawasan heritage yang diakui UNESCO.

Selama ini, kawasan wisata Malioboro dikenal sebagai tempat berdagang ribuan pedagang kaki lima (PKL). Mereka menempati trotoar sisi barat dan timur Malioboro. Sebagian PKL berjualan makanan dan minuman, tetapi banyak pula yang berjualan kaus, suvenir, dan aneka jenis oleh-oleh.

Berdasarkan rencana Pemerintah Kota Yogyakarta, penataan itu akan dilakukan kepada PKL yang berjualan di trotoar sisi barat kawasan Malioboro, baik di Jalan Malioboro maupun Jalan Ahmad Yani atau Jalan Margomulyo. Selama ini, trotoar sisi barat Malioboro dihuni dua kelompok PKL yang berjualan berhadapan.

Pemkot Yogyakarta memberikan jaminan kepada para pedagang PKL di kawasan Malioboro, bahwa tempat relokasi yang tengah disiapkan untuk menampung mereka nanti, tetap ramai pengunjung. Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengungkapkan Pemkot bakal menempuh segala upaya untuk meramaikan tempat tersebut agar seluruh pelaku usaha kecil ini bisa senantiasa eksis.

Oleh sebab itu, Haryadi berharap pedagang tidak tergesa-gesa mengutarakan penolakan terkait relokasi tersebut. Haryadi mencatat, terdapat 1.800 PKL yang terdampak relokasi tersebut, baik sisi barat, maupun timur. Beberapa lokasi yang direncanakan menampung PKL, seperti eks Gedung Bioskop Indra di depan Pasar Bringharjo dan eks Kantor Dinas Pariwisata DIY.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) yang dilaporkan Haryadi Suyuti ke KPK pada 31 Maret 2021, harta kekayaannya tahun 2020 sebesar Rp 10,55 miliar. Harta itu terdiri dari tujuh bidang tanah dan bangunan senilai Rp 6,3 miliar yang tersebar di Kota Yogyakarta, Bantul, dan Sleman. Lebih dari separuh tanah dan bangunan itu merupakan hasil sendiri dan hanya tiga bidang tanah dan bangunan berupa warisan yang berlokasi di Sleman dan Kota Yogyakarta.

Harta lainnya yakni 10 kendaraan bermotor  senilai Rp 399 juta, harta bergerak lainnya Rp 4,8 miliar, kas dan setara kas senilai Rp 185 juta, dan harta lainnya Rp 5,7 juta. Dalam laporan itu HS tercatat memiliki hutang Rp 1,18 miliar, sehingga total hartanyasedtelah dikurangi hutang pada tahun 2020 tercatat Rp 10, 55 miliar.

Harta itu meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan saat Haryadi menjabat awal Wali Kota Yogyakarta pada 2010. Pada LHKPN tahun 2010, hartanya yang tercatat Rp 5,6 miliar.  Sementara saat awal menjabat Wali Kota untuk periode keduanya tahun 2017,  Haryadi melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN sebesar Rp 8,3 miliar

Referensi