Gubernur Riau Syamsuar

Syamsuar merupakan mantan aparatur sipil negara (ASN) yang terpilih sebagai Gubernur Provinsi Riau periode 2019-2024. Ketua DPD Partai Golkar Riau ini sebelumnya menjabat Bupati Siak selama dua periode.

Nama Syamsuar sangat dikenal masyarakat Riau terutama di wilayah Siak dan Bengkalis. Ia merupakan pegawai negeri sipil yang merintis karier dari bawah di wilayah tersebut, mulai dari seorang camat kemudian terpilih sebagai Bupati Siak hingga karier puncaknya dipercaya masyarakat Riau sebagai orang nomor satu di provinsi tersebut.

Selama memimpin Kabupaten Siak, Syamsuar berhasil mengelola APBD kabupaten itu dengan transparan dan akuntabel. Hal itu ditunjukkan dengan penghargaan dari Kementerian  Keuangan atas pencapaian Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut periode 2013--2017. Adapun di tingkat provinsi, Siak berhasil meraih peringkat pertama atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dibanding daerah lainnya di Riau pada 2016.

Keberhasilan memimpin Kabupaten Siak menjadi modal Syamsuar meraih dukungan masyarakat Riau. Di ajang Pilkada Riau 2018, Syamsuar bersama wakilnya Edy Natar Nasution meraih suara terbanyak dan ditetapkan KPU Riau sebagai pemenang pilkada tersebut. Pasangan itu dilantik Presiden Jokowi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2019--2024 pada 20 Februari 2019.

Seusai dilantik sebagai Gubernur Riau, Syamsuar menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Di lembaga antirasuah itu Syamsuar mengatakan tak ingin bernasib sama dengan tiga Gubernur Riau sebelumnya yang tersandung kasus korupsi dan ditahan KPK. Ia bertekad mengelola sektor sumber daya alam, mekanisme penganggaran, dan perizinan secara transparan dan akuntabel.

Anak petani

Syamsuar yang lahir di Jumrah, Rimba Melintang, Rokan Hilir, Riau menghabiskan masa kecilnya di kampung halamannya di Rokan Hilir. Ia merupakan putra kedua dari pasangan Wahi Abdullah dan Rahimah  Sang ayah merupakan seorang petani padi dan karet di desanya, sementara sang ibu menjadi ibu rumah tangga.

Syamsuar mengawali pendidikan dasarnya di SDN 6 Jumrah dan lulus pada tahun 1966. Syam kecil Kemudian melanjutkan pendidikan SMP Thai Chong di Bagan Siapi-api karena di kampung halamannya belum ada SMP. Ia menyelesaikan pendidikan SMP selama tiga tahun dan lulus tahun 1969. Tak berselang kemudian ia meneruskan pendidikan menengahnya di SMA Negeri Bengkalis dan lulus tahun 1972. Selama menempuh pendidikan SMP, Syamsuar dititipkan dan tinggal di rumah kakak perempuan (Mak Cik) dari ayahnya, sementara di Bengkalis ia tinggal di rumah kakak laki-laki (Pak Cik) sang ayah.

Setelah lulus SMA, Syamsuar muda kemudian merantau ke Sawahlunto, Sumatera Barat dan bekerja di perusahaan tambang CV Batubara. Tiga tahun  kemudian ia kembali ke Bengkalis dan bekerja sebagai tenaga honorer di Dispenda Bengkalis. Setelah menjadi karyawan honorer Pemda selama satu tahun, ia pun lalu bekerja di Pemda Bengkalis sebagai calon pegawai negeri sipil mengantikan pegawai yang pensiun.

Di sela-sela kesibukannya sebagai PNS, ia bertekad belajar ilmu pemerintahan dengan mendaftar ke APDN Riau. Ia diterima di APDN Riau pada 1983. Setelah empat tahun menuntut ilmu di akademi tersebut, ia kembali menjadi PNS di Bengkalis pada 1987. Berselang beberapa bulan, ia ditugaskan belajar ke Universitas Sumatera Utara untuk meneruskan pendidikan sarjananya. Dia meraih gelar sarjananya di USU Medan pada tahun 1990 dan selanjutnya mendapatkan gelar master (S2) di Universitas Riau tahun 2005.

Karier

Setelah menyelesaikan pendidikan di SMAN Bengkalis, Syamsuar merantau ke Sawahlunto, Sumatera Barat. Ia bekerja di perusahaan tambang batubara CV Batubara di Sawahlunto. Setelah tiga tahun merantau, ia kembali ke Bengkalis dan bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Pendapatan Kabupaten Bengkalis, Riau.

Sesudah sekitar setahun menjadi tenaga honorer, pada Agustus 1977 Syamsuar diterima sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS setelah salah satu pegawai negeri di pemda tersebut pensiun. Ia ditugaskan di bagian umum.

Tahun 1983, ia ikut tes masuk di APDN Riau dan diterima di kampus tersebut. Sebelumnya ia berkali-kali gagal diterima di kampus yang mendidik calon pegawai negeri itu. Setelah empat tahun menimba ilmu pemerintahan di APDN Riau, Syamsuar kembali mengabdi di Pemda Riau. Tugas pertamanya ditempatkan di Kantor Gubernur selama enam bulan, kemudian kembali lagi ke Pemda Bengkalis sebagai PNS di bagian umum tahun 1987.

Selanjutnya Syamsuar memulai karier di struktural sebagai PNS di Kasubag Protokol Kabupaten Bengkalis (1987--1990).  Setelah tiga tahun di bagian protokol, ia menjabat Kasubbag Rumah Tangga Kabupaten Bengkalis (1990--1991), Sekretaris Camat Siak (1991--1994), dan kemudian kembali lagi ke Kabag Perlengkapan Kabupaten Bengkalis (1994--1996).

Tahun 1996, ia kembali ke kampung halamannya dan dipercaya menjabat Camat Siak. Tiga tahun terselang ia pindah tugas di Tanjung Pinang Barat dan menjabat camat daerah tersebut. Jabatan sebagai Camat Tanjung Pinang Barat diemban hingga tahun 2000.

Kariernya terus meroket di Pemda Siak. Awalnya menjabat Asisten Tata Praja Setdakab Siak, kemudian Kepala Dispenda Kabupaten Siak (2000--2001), dan menjabat Wakil Bupati Siak (2001--2006). Setelah itu dia ditunjuk menjadi Sekretaris KPU Riau (2008), Inspektur Provinsi Riau (2008--2010), dan pejabat Bupati Kepualuan Meranti (2009).

Saat Pilkada Kabupaten Siak 2011, Syamsuar mencalonkan diri sebagai calon bupati kabupaten tersebut. Ia mengandeng Alfredri sebagai wakilnya. Pasangan Syamsuar--Alfedri diusung tujuh partai, yakni PAN, Golkar, PKS, PPP, PKB, PBB dan PDS dengan jumlah 21 kursi atau 60 persen dari jumlah kursi DPRD Siak.

Dalam pilkada yang digelar pada April 2011, pasangan tersebut berhasil mendulang suara terbanyak atau sekitar 38 persen suara sah, unggul atas ketiga pasangan calon lainnya. Ia dilantik sebagai Bupati Siak oleh Gubernur Riau pada Juni 2011.

Lima tahun kemudian, ia kembali terpilih sebagai Bupati Siak untuk periode 2016--2021. Dalam pilkada yang digelar serentak 9 Desember 2015, pasangan petahana Syamsuar--Alfedri memperoleh 98.826 suara atau 59,60 persen. Pasangan yang diusung Partai Golkar dan sejumlah partai koalisi ini menyapu bersih delapan kecamatan yang ada di Siak. Pasangan itu berhasil mengalahkan lawannya pasangan Suhartono--Syahrul yang hanya meraih 66.977 atau 40,40 persen.

Setelah melalui proses sengketa di Mahkamah Konstitusi, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Siak Syamsuar dan Alfedri resmi dilantik secara langsung oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman pada 20 Juni 2016 di Balai Serindit, Gedung Daerah Provinsi Riau.

Belum genap masa tugasnya sebagai Bupati Siak, Syamsuar kembali maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada Riau 2018. Syamsuar dengan pasangannya, yakni Edy Nasution didukung PAN, PKS, dan Nasdem dalam pilkada tersebut.

Hasil Pilkada Riau yang digelar pada 27 Juni 2018, pasangan Syamsuar--Edy Natar Nasution meraih suara terbanyak dengan 799.289 suara atau 38,20 persen. Pasangan itu unggul jauh meninggalkan ketiga kandidat pasangan calon lainnya.  -Salah satu pasangan calon yang berhasil dikalahkan- yakni petahana Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang mendapat 507.187 suara atau 24,24 persen.

Presiden Joko Widodo melantik Syamsuar--Edy Natar Nasution menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau di ruang utama Istana Negara, Jakarta Pusat, pada 20 Februari 2019. Pelantikan Syamsuar dan Edy dilakukan berdasarkan Keppres Nomor 20/P Tahun 2019 tentang pengesahan dan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau masa jabatan 2019--2024. Selain pembenahan tata kelola pemerintahan daerah, Presiden punya perhatian besar terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Seusai pelantikan, Syamsuar dan Edy bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Di lembaga antirasuah itu Syamsuar menyampaikan tak ingin bernasib sama dengan tiga pendahulunya yang menjadi “pasien” KPK. Karena itu, ia meminta masukan dan pendampingan dari KPK secara spesifik terkait pengelolaan sektor sumber daya alam, mekanisme penganggaran, hingga perizinan.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Syamsuar dan Edy Natar Nasution menyapa para jurnalis sesaat sebelum dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2019-2024 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (20/2/2019). Pelantikan Syamsuar-Edy Natar sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau berdasarkan Keppres Nomor 20/P Tahun 2019 tentang pengesahan dan pengangkatan Gubernur dan Wagub Riau masa jabatan 2019-2024.

Penghargaan

Pengurus Besar Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PB PWRI) memberikan penghargaan Wredatama Utama Nugraha kepada Gubernur Riau Syamsuar pada April 2021. Penghargaan ini diberikan karena Syamsuar selama meniti karir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) menunjukkan kapabilitas dan integritas yang baik. Ia juga dinilai sudah sejak lama memberikan perhatian yang tinggi kepada para pensiunan pegawai pemerintah.

Penghargaan itu melengkapi penghargaan yang diterimanya selama menjabat Gubernur Riau, antara lain, Berita Satu Public Leader Awards 2021; penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2021 dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker); penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2020; penghargaan dari Kemenag kerena berkontribusi besar di bidang pendidikan agama dan keagamaan 2020; dan Innovative Goverment Award 2019 kepada Provinsi Riau sebagai provinsi terinovatif peringkat kelima dari Kemendagri.

Selain itu, saat menjabat Bupati Siak, Pemkab Siak menerima penghargaan atas pencapaian Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut pada periode tahun 2013--2017, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan ini menunjukkan bahwa semakin baiknya pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Siak, yang transparan dan akuntabel.

Mencegah Karhutla

Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah langganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tiap musim kemarau. Tak hanya mengganggu aktivitas masyarakat di provinsi itu, karhutla juga berdampak pada negara tetangga Malaysia dan Singapura yang bisa memengaruhi citra Indonesia di mata negara tetangga.

Untuk mencegah Karhutla, Gubernur Syamsuar menyampaikan enam arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2021. Arahan pertama, Presiden meminta upaya pencegahan diprioritaskan melalui deteksi dini, monitoring area rawan titik panas dan patroli di lapangan.

Kedua, Presiden menginginkan infrastruktur pemantauan dan pengawasan harus sampai ke tingkat bawah. Karena itu Babinsa, Babinkamtibmas dan Kepala Desa harus dilibatkan dalam penangan karhutla. Tokoh agama dan tokoh masyarakat juga diajak untuk memberikan edukasi terus-menerus kepada masyarakat. Ketiga, Presiden menekankan semua pihak harus mencari solusi yang permanen untuk menangani karhutla serta dia menegaskan agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Arahan keempat menurut Syamsuar, yakni penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan.  Sementara kelima, Presiden menekankan pentingnya untuk tidak membiarkan api membesar.  Adapun arahan keenam, Presiden meminta agar langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi dan sanksi yang tegas baik administrasi, perdata maupun pidana sehingga ada efek jera.

Selain mengikuti arahan tersebut, Syamsuar menyebutkan ia berharap kepada semua pemangku kepentingan di Riau bisa menggerakkan segala upaya dalam hal pencegahan dan penanggulangan karhutla. Adapun Pemprov Riau sudah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla mulai 15 Februari hingga 31 Oktober 2021 mendatang. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Berdasarkan laporan LHKPN terbaru yang diunduh dari situs KPK, secara periodik Syamsuar saat sudah dua kali melaporkan hartanya ke lembaga tersebut. Harta yang dilaporkan saat awal menjabat Gubernur Riau pada 2019 berjumlah Rp5,98 miliar atau mengalami kenaikan sekitar Rp356 juta dibandingkan pelaporan harta kekayaan tahun 2018  saat ia menjabat Bupati Siak yang tercatat sejumlah Rp5,62 miliar.

Total harta kekayaan sesuai dengan laporan LHKPN 2019, saat Syamsuar menjabat gubernur Riau, mencapai Rp5.979.737.801,00. Harta dimiliki mulai dari harta tanah dan bangunan mencapai Rp2.550.122.200,00 yang merupakan hasil sendiri bukan warisan atau hibah. Selanjutnya, ada harta alat transportasi dan mesin mempunyai nilai Rp624.459.000,00. Ada harta bergerak lainnya berjumlah Rp145.750.000,00. Ada juga harta kas dan setara kas senilai Rp2.659.406.601,00.

Adapun LHKPN periodik 2018 mencapai Rp5.623.585.700,00. Perinciannya, tanah dan bangunan senilai Rp2.437.460.700,00. Selanjutnya, harta alat transportasi dan mesin Rp374.459.000,00; harta bergerak lainnya Rp145.750.000,00; serta harta kas dan setara kas Rp2.665.916.000,00.

Referensi