Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah

Mahyeldi Ansharullah adalah Gubernur Sumatera Barat yang dilantik Presiden Joko Widodo pada 25 Februari 2021. Mahyeldi yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebelumnya adalah Wali Kota Padang selama dua periode.

Nama Mahyeldi Ansharullah sudah sangat populer di Kota Padang. Dua periode menjadi orang nomor satu di Ibu Kota Sumatera Barat itu menjadi bukti dirinya dipercaya dan dicintai masyarakat Kota Padang. Ditampuk kepemimpinannya Kota Padang banyak mengalami kemajuan pascagempa bumi 2009 yang memporakporandakan Padang.

Program unggulan putra asli Minang ini adalah peningkatan kualitas infrastruktur, pengelolaan kebersihan dan pembenahan obyek wisata. Semua programnya itu telah ia jalankan, dan hasilnya kini dapat dinikmati masyarakat Kota Padang. Keberhasilannya memajukan Kota Padang juga dapat dilihat dari banyaknya penghargaan dari pemerintah pusat, instansi publik, maupun media.

Keberhasilannya memajukan Kota Padang membuat Mahyeldi kemudian dipinang PKS sebagai calon Gubernur Sumatera Barat periode 2021--2026. PKS  mencalonkan dirinya menjadi calon Gubernur Sumbar berpasangan dengan Audy Joinaldy yang menjadi wakilnya.

Pasangan calon kepala daerah Sumbar ini pun keluar sebagai pemenang Pilkada Sumbar pada 9 Desember 2020 dengan perolehan 726.853 suara atau 32,43 persen dari seluruh suara. Sempat terjadi gugatan hasil pemilu dari lawannya. Namun, gugatan itu akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada 16 Februari 2021. Mahyeldi Ansharullah dan Audy Joinaldy akhirnya dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Maret 2021.

Anak tukang becak

Mahyeldi lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada 25 Desember 1966. Ia merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara  pasangan Mardanis St. Tanameh dan Nurmi. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai seorang tukang becak dan buruh angkat di Pasar Atas, Bukittinggi, sementara ibunya sebagai ibu rumah tangga membantu suami dengan membordir mukenah di rumah.

Masa kecil Mahyeldi dijalani di Nagari Gadut, Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Sebagai anak pertama, Mahyeldi sudah bekerja membantu ayahnya sejak masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas tiga SD. Saat ia kelas lima SD, keluarganya pindah ke Kota Dumai. Di kota itu, ia tetap bekerja membantu ekonomi keluarga dengan menjajakan kue milik orang lain, menjual ikan di pasar, dan menjadi loper koran. Pekerjaan itu tetap dijalaninya hingga ia masuk SMP. Tamat SMP, Mahyeldi kembali ke Bukittinggi dan sekolah di SMA Negeri 1 Bukittinggi. Selama di SMA Mahyeldi tetap terus bekerja, yaitu berjualan koran pada pagi hari dan menjual kue pada sore hari. Ia pernah pula beternak kerbau sehingga bisa menabung untuk biaya kuliah.

Usai SMA, Mahyeldi diterima di Program Studi Pembangunan Pedesaan, Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Di kampus ia aktif dalam kegiatan keagamaan. Dirinya ikut menggerakkan kegiatan dakwah kampus. Namanya pun populer di kalangan aktivis dakwah kampus era 90-an di Kota Padang. Kala itu, Mahyeldi muda telah dikenal sebagai seorang ustadz muda yang aktif mengisi berbagai pelatihan dan dakwah di beberapa kampus besar di Kota Padang. Meskipun dirinya tidak memiliki latar belakang pendidikan agama formal, Mahyeldi sangat piawai dalam mendakwahkan Islam. Hingga ia digelari sebagai “Umar”nya dakwah kampus Kota Padang kala itu.

Setamat kuliah, Mahyeldi sangat dikenal sebagai pendakwah atau ustadz, bahkan ia mempunyai jemaah yang banyak. Ia bukan tamatan pesantrean dan bukan pula alumni perguruan tinggi Islam, namun putera Minang bergelar Sarjana Pertanian ini mendapat sebutan “Buya” (sebutan untuk ulama di Sumbar) karena ia berilmu agama dan rajin menyampaikan tausiah di berbagai masjid atau mushala seantero Sumatera Barat.

Mahyeldi Ansharullah menikah dengan Harneli Bahar dan dikaruniai sembilan anak.

Karier

Aktivitasnya di bidang dakwah membawanya memasuki dunia politik dengan bergabung di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ini menjadi awal dirinya terjun ke dunia politik.

Pada Pemilu Legislatif 2004, PKS mengusung dirinya menjadi calon anggota legislatif untuk DPRD Sumatera Barat. Di tanah Minang ini, PKS merajai perolehan suara dan sebagai pemenang. Mahyeldi juga meraih suara terbanyak, ia kemudian duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat periode 2004--2009. Namun, mengundurkan diri setelah ia terpilih sebagai Wakil Wali Kota Padang 2009.

Pada Pemilu Wali Kota Padang 2008 Mahyeldi terpilih sebagai Wakil Wali Kota Padang mendampingi Fauzi Bahar. Pasangan ini dilantik pada 18 Februari 2009 untuk periode 2009--2014. Kiprahnya sebagai wakil wali kota, di antaranya, ia memprakarsai berdirinya koperasi berbasis syariah di Padang yang memberi akses permodalan dan lapangan kerja bagi warga. Berkat koperasi ini, Padang meraih penghargan Bakti Koperasi dan UMKM dari Menteri Koperasi dan UMKM.

Tahun 2013 Mahyeldi mencalonkan diri sebagai Wali Kota Padang dalam Pemilu Walkot Padang 30 Oktober 2013. Pada putaran pertama, ia menang 29,45 persen suara bersama pasangannya Emzalmi. Kemudian, pada putaran kedua, 5 Maret 2014 Mahyeldi unggul, berhasil meraih 50,29 persen suara. Pelantikannya baru bisa dilakukan pada 13 Mei 2014 setelah tertunda beberapa kali karena adanya gugatan dari pasangan calon yang kalah ke Mahkamah Konstitusi, serta adanya pemilihan umum legslatif 2014.

Sebagai Wali Kota Padang, Mahyeldi menawarkan program unggulan, yakni peningkatan kualitas infrastruktur, pengelolaan kebersihan, dan pembenahan obyek wisata. Semua program unggulan tersebut dapat terlaksana dan memberi wajah baru bagi Kota Padang yang bertahun-tahun kondisinya semrawut pasca gempa bumi tahun 2009. Program Padang Bersih yang dicanangkan membuat kota ini kembali meraih Adipura pada 2017 setelah lepas selama delapan tahun sejak gempa bumi 2009.

Hasil nyata kerjanya membuat warga Padang menaruh kepercayaan pada dirinya untuk kembali memimpin Kota Padang hingga dua periode. Periode kedua ia berpasangan dengan Hendri Septa. Pasangan ini diusung oleh PAN dan PKS dan berhasil mengalahkan pasangan nomor urut satu, Emzalmi--Desri Ayunda dengan perolehan suara 212.156 atau 62,5 persen. Mahyeldi dan Hendri Septa  resmi ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang pada 25 Juli 2018.

Keberhasilannya memajukan Kota Padang menjadikan dirinya memiliki posisi tawar dalam mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumbar. Di samping itu, memang sebelumnya sudah tersebar isu bahwa dirinya bakal maju menjadi calon Gubernur Sumbar sejak ia menjadi Wali Kota Padang pada periode pertama di akhir 2018.

Pria yang akrab disapa Buya ini pun kembali diusung PKS yang kali ini bersama PPP untuk maju di Pemilihan Gubernur Sumbar pada Pilkada Serentak 2020. Mahyeldi maju berpasangan dengan Audy Joinaldi. Pada Pemilu Gubernur 2020 Mahyeldi dan Audy Joinaldi berhasil menarik simpati masyarakat Sumbar dan keluar sebagai pemenang. Meraih 726.853 suara mereka unggul atas pasangan nomor urut dua dari Partai Gerindra Nasrul Abit dan Indra Catri yang memperoleh 679.069 suara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Hasil Pilkada Tahun 2020 hanya 3,5 tahun dan pada tahun 2024 akan kembali dilakukan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar.

Dikenal dekat dengan masyarakat, Mahyeldi hampir setiap hari tanpa kenal lelah, tanpa kenal jarak dan waktu mengunjungi masyarakat dari satu daerah ke daerah lain. Ada 19 kabupaten/kota memiliki 12 bupati, 12 wakil bupati, 12 DPRD kabupaten, 7 wali kota dan 7 wakil wali kota dan 7 DPRD kota. Semua daerah ia usahakan untuk dikunjungi. Kedekatannya dengan masyarakat juga tampak pada saat Ramadhan, ia selalu mengadakan Program Singgah Sahur yang ditujukan kepada warga yang kurang mampu. Program ini sudah berjalan sejak 2014.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menjalani vaksinasi Covid-19 di Istana Gubernur Sumbar, Padang, Sumbar, Senin (8/3/2021). Selain gubernur, wakil gubernur, asisten, dan kepala satuan kerja perangkat daerah juga menjalani vaksinasi Covid-19 dalam kesempatan itu.

Penghargaan

Selama memimpin Kota Padang dua periode, prestasi Mahyeldi sangat mencolok. Ia berhasil membenahi Kota Padang di segala lini yang menuai pujian dan penghargaan di tingkat nasional. Penghargaan diperoleh baik dari pemerintah pusat, lembaga swasta dan  publik serta media, di antaranya:

• “Kinerja Walikota Terbaik Pemimpin Pembawa Perubahan” dari Indonesia Award Magazine (IAM). (28 Agustus 2020)
• Best Government Officer dalam People of The Year 2020 dari Metro TV. Penghargaan itu diperoleh berkat dukungan masyarakat Kota Padang. (20 November 2020)
• Green Leadership “Nirwasita Tantra” Tahun 2019. (18 Desember 2020)

Memajukan Sumbar

Dalam rapat paripurna DPRD, Mahyeldi menyampaikan paparannya mengenai pembangunan yang bersifat strategis memerlukan dua pendukung utama, yaitu anggaran yang mencukupi, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional.

Arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ada tiga target utama yang ingin dicapai Pemprov Sumbar, yaitu peningkatan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Target ini akan dapat dicapai dengan didukung oleh peningkatan SDM, pengembangan pola ekonomi kreatif, dan mewujudkan pelayanan pemerintahan yang bersih.

Namun, menjadi kepala daerah atau gubernur di masa sekarang tidaklah mudah. Tantangan berat yang harus dihadapi adalah penanganan Covid 19, recovery sektor ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran pasca pandemi, memajukan sektor pariwisata, pertanian serta meningkatkan profesionalisme birokrasi.

Mahyeldi menyadari ini menjadi pekerjaan rumah Pemprov Sumbar yang tidak mudah untuk bisa menyelesaikan semua rencana yang normalnya dilakukan dalam lima tahun,  tetapi harus dilaksanakan hanya dalam waktu 3,5 tahun masa jabatan.

Total kekayaan Mahyeldi tahun 2019 sebesar Rp3,35 miliar. Jumlah kekayaan yang dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 18 Maret 2020 terdiri dari harta tanah dan bangunan senilai Rp2,47 miliar yang tersebar pada 10 bidang di Kota Padang.

Dalam laporan itu Mahyeldi juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp167,5 juta yang terdiri dari satu mobil dan dua motor, harta bergerak lainnya Rp798,925 juta, kas dan setara kas Rp317,72 juta, serta harta lainnya sebesar Rp25 juta. Dalam laporan itu Mahyeldi juga mencatatkan hutang sebesar Rp430,72 juta, sehingga total harta kekayaan tahun 2019 tercatat sebesar Rp3,354 miliar.

Total kekayaannya ini meningkat dibandingkan saat ia menjadi Wali Kota Padang selama dua periode dan awal mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumbar pada 2018. Tahun 2018, Mahyeldi melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN sebesar Rp1,49 miliar yang terdiri atas tanah dan bangunan sebanyak tujuh bidang di Kota Padang senilai Rp808,776 juta.

Rincian kekayaan tahun 2018 terdiri dari tanah dan bangunan sebanyak tujuh bidang senilai Rp808,77 juta, alat transportasi dan mesin senila Rp176,47 juta, harta bergerak lainnya Rp686,65 juta, kas dan setara kas Rp272,73 juta, harta lainnya Rp125 juta. Mahyeldi juga mencatatkan hutang sebesar Rp576,1 juta.

Mahyeldi tercatat telah menyampaikan laporan kekayaannya sebanyak delapan kali. Laporan tersebut dibuat saat ia menjabat sebagai Anggota DPRD Sumbar pada 2004 dan 2008; sebagai Wakil Wali Kota Padang pada 2009 dan 2013; sebagai Wali Kota Padang pada 2014, 2018 (2 Januari dan 31 Desember), dan 2019.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat

• Laporan 19 Januari 2004, harta kekayaan sebesar Rp170.921.905,00
• Laporan 8 April 2008, harta kekayaan sebesar Rp73.301.916,00

Wakil Wali Kota Padang

• Laporan 11 Agustus 2009, harta kekayaan sebesar Rp132.625.916,00
• Laporan 9 Juli 2013, harta kekayaan sebesar Rp281.509.177,00

Wali Kota Padang

• Laporan 21 November 2014, harta kekayaan sebesar Rp911.106.726,00
• Laporan khusus sebagai Calon Wali Kota Padang 2 Januari 2018, harta kekayaan sebesar Rp1.183.798.821,00
• Laporan 31 Desember 2018, harta kekayaan sebesar Rp1.492.820.398,00
• Laporan 31 Desember 2019, harta kekayaan sebesr Rp3.354.384.708,00

Referensi