La Nyalla Mattalitti
La Nyalla Mattalitti terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI masa jabatan 2019-2024. Sebelumnya pengusaha berpengaruh di Surabaya ini pernah menjadi Ketua Umum PSSI dan Ketua Kadin Jawa Tmur.
La Nyalla Mattalitti adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2019-2024 yang terpilih melalui mekanisme voting oleh 134 anggota DPD dalam rapat paripurna DPD. Nama La Nyalla keluar sebagai peraih suara terbanyak dengan 47 suara dibandingkan tiga pesaingnya, yaitu Sultan Bachtiar (18 suara), Mahyudin (28 suara), dan Nono Sampono (40 suara).
Sebelum menjabat Ketua DPD RI, perjalanan karier sosok berdarah Bugis ini kerap mengundang kontroversi publik. Kontroversi pertama terkait terpilihnya La Nyalla sebagai Ketua Umum PSSI pada tahun 2015. Saat terpilih dalam kongres luar biasa di Surabaya, Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga membekukan organisasi yang dipimpinnya. Hal itu berujung konflik antara PSSI dan pemerintah.
Kontroversi kedua adalah tuduhan korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur senilai Rp 5,3 miliar saat dia menjadi Ketua Kadin Jawa Timur. Namun, tuduhan itu berhasil dipatahkannya melalui proses pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 Desember 2016. Putusan pengadilan itu menyatakan La Nyalla bebas dari segala tuduhan.
Kontroversi berikutnya adalah kegagalan ia dalam bursa pencalonan Gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2018. Ia gagal karena tidak memperoleh dukungan dari Partai Gerindra. Berkaitan dengan hal tersebut, La Nyalla menyatakan bahwa kegagalannya dalam memperoleh rekomendasi dari Partai Gerindra disebabkan ia tidak memenuhi permintaan “uang mahar politik” Partai Gerindra.
Darah Bugis
La Nyalla Mahmud Mattalitti yang lahir di Jakarta pada 10 Mei 1959 adalah anak dari pasangan Mahmud Mattalitti dan Fauziah. Sang ayah adalah seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dan pernah menjabat Pembantu Dekan Fakultas Hukum di kampus tersebut. Adapun sang kakek yang bernama Haji Mattalitti ialah seorang saudagar besar dari Bugis, Sulawesi Selatan, yang cukup berpengaruh di Surabaya.
La NyalIa lahir di tengah keluarga yang berkecukupan. Ia menghabiskan masa mudanya di Kota Surabaya mengikuti orang tuanya yang menjadi dosen di Unair. La Nyalla kecil mengecap pendidikan dasarnya di SD Bhinneka Bhakti, Surabaya dan lulus tahun 1971. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Surabaya dan lulus tiga tahun kemudian. Selanjutnya ia mengambil pendidikan menengahnya di SMA Negeri 3 Surabaya dan lulus tahun 1977.
Setelah lulus SMA tahun 1977, La Nyalla kemudian menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Malang. Setelah enam tahun mengecap bangku kuliah, ia pun menyelesaikan pendidikan tekniknya di kampus tersebut dan menyandang gelar insinyur tahun 1984.
Setelah menyandang gelar sarjana teknik, La Nyalla kerja serabutan ketika masih muda meski keluarganya dari kalangan berkecukupan. Meski demikian di kemudian hari, La Nyalla tumbuh mengikuti jejak kakeknya sebagai sosok pengusaha yang berpengaruh di Surabaya.
Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti
Karier
Karier pertama La Nyalla sebagai pengusaha diawali dengan menyelenggarakan pamaran kreativitas anak muda di Surabaya tahun 1989. Meski acara itu terbilang gagal karena minim pengunjung, ia tak patah semangat. Kemudian membuat ajang pameran serupa dan terbilang sukses menyelenggarakan event pameran di kota tersebut.
Bahkan, dalam perkembangannya pameran yang digagasnya itu menjadi cikal bakal Surabaya Expo yang kemudian rutin digelar tiap tahun. Pameran yang menyajikan produk-produk industri dan kerajinan buatan Surabaya dan Jawa Timur itu kemudian melambungkan nama La Nyalla sebagai pengusaha di Surabaya.
Setelah sukses dengan ajang penyelenggaraan pameran dan event, La Nyalla kemudian aktif menjadi seorang pengusaha, bahkan La Nyalla tercatat sebagai Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Timur (Jatim) selama 10 tahun sejak tahun 2009 hingga tahun 2019.
Berkat kiprahnya di Kadin itu namanya kian popular dan berkibar di Surabaya sebagai pengusaha sukses. Salah satu keberhasilannya adalah perusahaannya PT Airlanggatama Nusantara Sakti berhasil memenangkan proyek pembangunan rumah sakit Universitas Airlangga Surabaya.
La Nyalla pun pernah terjun ke bidang organisasi dan politik praktis. La Nyalla pernah tercatat sebagai Ketua DPW Partai Patriot Jawa Timur dan Ketua MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur. Ia juga pernah aktif di organisasi GM Kosgoro Jawa Timur sebagai bendahara, kemudian Bendahara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) KNPI Jawa Timur, dan Ketua HIPMI Jawa Timur.
Sepak terjang La Nyalla tak berhenti di organisasi masyarakat dan profesi saja, ia kemudian terjun dalam organisasi di bidang olah raga. Pada tahun 2010, ia dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur. Setahun kemudian, La Nyalla menjabat sebagai Wakil Ketua PSSI Jawa Timur.
Dualisme di organisasi sepak bola yang terbagi menjadi PSSI dan KPSI (Komiter Penyelamat Sepak Bola Indonesia) berdampak besar pada kariernya di organisasi tersebut. Tahun 2012, La Nyalla dipercaya sebagai Ketua Umum PSSI-KPSI (Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia) periode 2012-2016 menggantikan Johar Arifin Hussein.
Setelah PSSI dan KPSI sepakat mengakhiri konflik pada Maret 2013, La Nyalla kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PSSI dan anggota komite eksekutif PSSI.
Kiprahnya di PSSI semakin moncer, selang 2 tahun ia dikukuhkan sebagai Ketua Umum PSSI periode 2015-2019 melalui voting pada Kongres Luar Biasa yang digelar Hotel JW Marriott di Surabaya. La Nyalla memperoleh 94 suara mengalahkan Syarif Bastaman yang hanya dapat 14 suara.
Meski demikian, pemerintah telah mengeluarkan surat pembekuan PSSI melalui Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dan tidak mengakui Kongres Luar Biasa yang digelar di Surabaya. Hasil kongres yang tidak diakui Menpora itu kemudian berujung konflik antara PSSI dan pemerintah.
Di tengah konflik tersebut, muncul kasus korupsi menjerat La Nyalla. La Nyalla dijerat sebagai tersangka kasus korupsi pada tahun 2016. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur senilai Rp 5,3 miliar pada tahun 2011 sampai 2014. Kejaksaan Agung menduga dana tersebut digunakan untuk membeli saham di Bank Jatim.
Selama proses hukum, La Nyalla mengajukan praperadilan dan menang. Bahkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta memvonis bebas dari segala tuduhan La Nyalla, yang digelar 27 Desember 2016.
Meski demikian, karier La Nyalla di PSSI tak berumur panjang. Ia hanya menjabat ketua umum PSSI selama satu tahun dan posisinya digantikan oleh Eddy Rahmayadi yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad.
Setahun kemudian, La Nyalla kembali jadi sorotan publik ketika dia berniat mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Timur Tahun 2018. Namun, mantan Ketua PSSI ini mengalami kegagalan dalam bursa pencalonan Gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2018. Ia tidak memperoleh dukungan dari Partai Gerindra.
Berkaitan dengan hal tersebut, La Nyalla sempat melontarkan pernyataan yang kontoversial. Ia menyatakan bahwa kegagalannya dalam memperoleh rekomendasi dari Partai Gerindra disebabkan oleh “uang mahar politik” yang harus ia bayarkan ke Partai Gerindra yang cukup besar, yaitu mencapai miliaran rupiah.
Meski gagal dalam bursa calon gubernur Jatim dalam Pilkada 2018, nama La Nyalla tetap popular di Jawa Timur. Pada Pemilu Legislatif 2019, ia mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Jawa Timur. Pada pemilu tersebut, ia berhasil mengantongi 2.267.058 suara yang mengantarkannya ke Senayan sebagai anggota DPD Jatim.
Setelah dilantik sebagai anggota DPD, La Nyalla Mattalitti terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) RI untuk masa jabatan 2019-2024 melalui mekanisme voting yang dilakukan 134 anggota DPD yang hadir. La Nyalla mendapatkan 47 suara mengalahkan tiga pesaingnya, yakni Nono Sampono dengan 40 suara, Mahyudin 28 suara, dan Sultan Bachtiar 18 suara. Ketiganya secara berurutan terpilih menjadi wakil ketua I, wakil ketua II, dan wakil ketua III.
Pada pidato sambutannya ia menuturkan visi misi yang ditayangkan dalam bentuk video. Dalam video itu disebutkan Jika terpilih sebagai ketua DPD ia bakal mewujudkan DPD yang benar-benar menjadi artikulator kepentingan daerah di tingkat nasional sehingga DPD dapat menampung dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkait dengan kepentingan daerah.
DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI
Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti saat panen raya di Desa Taba Tama, Kecamatan Weekelosawa, Sumba Barat Daya, Nusa Tengga Timur, Selasa (23/3/2021).
Penghargaan
Pada tahun 2014, La Nyalla mendapatkan penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur (PWI Jatim) sebagai Newsmaker 2013. Penghargaan tersebut diberikan pada acara Hari Pers Nasional (HPN) 2014 sekaligus HUT PWI ke-68 tingkat Jatim.
Di tahun 2020 La Nyalla kembali memperoleh beberapa penghargaan. Ia dinobatkan sebagai Best Institution Leaders dalam Anugerah Obsession Awards 2020 atas dedikasi dan prestasinya sepanjang tahun 2019.
Sebagai seorang kolektor keris pusaka, La Nyalla mendapatkan gelar Pangeran Hardonagoro dari Keraton Kasunanan Surakarta. Gelar kehormatan tersebut disampaikan langsung oleh Gusti Kanjeng Ratu Pameswari Dalem PB XIII. La Nyalla layak mendapatkan gelar Pangeran Hardonagoro karena dinilai berperan dalam melestarikan benda pusaka.
La Nyalla juga menerima penghargaan Widya Wiyata Dharma Samya dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA) atas kontribusinya dalam memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan saat acara Dies Natalis UNESA ke-56 akhir Desember 2020 lalu.
Selain itu, La Nyalla juga mendapatkan penghargaan ITERA Adi Karsa Utama dari Institut Teknologi Sumatera (ITERA). Ia dinilai memiliki andil besar dalam Percepatan Pembangunan Kampus ITERA. Penghargaan tersebut diumumkan oleh Rektor ITERA dalam Sidang Terbuka Dies Natalis ke-6 ITERA pada Oktober 2020.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Nyalla Mattalitti (tiga dari kiri) didampingi Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar, Nono Sampono, dan Mahyudin (kiri ke kanan) memimpin sidang paripurna untuk menentukan perwakilan unsur DPD yang akan duduk di kursi pimpinan MPR di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019). DPD akan menunjuk satu nama yang akan dibawa pada rapat paripurna MPR.
Janji La Nyalla
Terpilihnya La Nyalla Mattalitti sebagai Ketua DPD RI tidak terlepas dari janjinya untuk mengedepankan kepentingan para anggota DPD. Salah satu janjinya dalam mengutamakan kepentingan DPD yakni pembangunan kantor DPD di daerah-daerah lain, yang semula hanya terdapat di Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
La Nyalla juga berjanji untuk mengusahakan agar para anggota DPD mendapatkan dana bantuan rumah dinas dari pemerintah. Sebab, banyak anggota DPD yang berasal dari daerah dan tidak memiliki rumah pribadi di Jakarta. Selain itu, La Nyalla menilai bahwa para anggota DPD memiliki hak untuk mendapatkan dana bantuan tersebut sama seperti anggota DPR yang mendapatkan fasilitas rumah dinas.
Untuk merealisaskkan hal ini, La Nyalla berjanji bakal berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Banyak anggota DPD di daerah yang tidak memiliki rumah di Jakarta. Saya akan berbicara ke Menteri Keuangan agar ada pertimbangan kembali," kata La Nyalla.
Janji ketiga La Nyalla yakni bakal menghidupkan kembali kaukus perempuan yang pernah ada. La Nyalla berjanji memperjuangkan aspirasi perempuan. Saat janji ini disampaikan, anggota DPD yang hadir dalam rapat paripurna riuh bertepuk tangan.
Janji keempat La Nyalla adalah mengubah sistem pembiayaan perjalanan dinas luar negeri para anggota DPD. Pada awalnya, sistem pembiayaan yang berlaku adalah pembayaran di akhir sesuai pengeluaran (reimbursement) atau at cost. Sistem ini ingin diubah menjadi lumpsum atau pembayaran di awal.
Selain itu, La Nyalla juga berjanji akan mengupayakan penambahan staf ahli DPD. Selama ini, jumlah staf ahli anggota DPD hanya 3 orang. Jumlah tersebut diusahakan bertambah menjadi 5 hingga 7 orang. Ia menilai, dukungan staf ahli penting untuk menunjang kinerja anggota DPD. "Dukungan tenaga ahli bagi anggota DPD selama ini hanya tiga staf padahal dapil DPD adalah provinsi. Menurut saya seharusnya tujuh atau minimal lima orang staf," ujarnya.
Dilansir dari portal resmi KPK (https://elhkpn.kpk.go.id/), La Nyalla memiliki total aset senilai Rp 153 miliar. Jumlah tersebut merupakan angka yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terverifikasi pada 18 September 2020. LHKPN tersebut dilaporkan ketika La Nyalla telah menjabat sebagai Ketua DPD RI.
Harta kekayaan yanag dilaporkannya meliputi tanah dan bangunan dengan nilai Rp 43,27 miliar, kemudian alat transportasi dan mesin Rp 2,67 miliar, harta bergerak lainnya sebesar Rp 25,59 miliar, surat berharga sebanyak Rp 53,53 miliar, serta kas dan setara kas senilai Rp 26,98 miliar. Aset tersebut ada yang berasal dari hasil sendiri, hibah dengan akta, maupun warisan.
Tanah dan bangunan milik La Nyalla mayoritas terletak di Kota Surabaya (Jawa Timur) dan tersebar di 13 titik berbeda di kota tersebut. Sementara lainnya di DKI Jakarta (1 titik di Kota Jakarta Selatan dan 2 titik di Kota Jakarta Pusat) serta Jawa Timur (2 titik di Sidoarjo dan 1 titik di Pasuruan).
Luas dan nilai aset juga bervariasi. Tanah dan bangunan termahal bernilai 7,66 milyar dengan luas 623 m2/623 m2 yang terletak di Kota Surabaya. Aset ini bersumber dari warisan. Disusul oleh tanah dan bangunan hasil sendiri yang terletak di Pasuruan seluas 1000 m2/310 m2 dengan nilai Rp 7 milyar. La Nyalla juga memiliki alat transportasi dan mesin yang terdiri dari 6 jenis mobil yang berbeda dan 1 motor.
Harta kekayaan orang nomor satu di jajaran DPD RI ini bertambah cukup signifikan dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan data LHKPN yang terverifikasi pada 18 Juni 2019, aset La Nyalla yanag dilaporkan pada lembaga itu hanya sebesar Rp 14,21 miliar. Pada waktu itu, La Nyalla melapor saat masih menjadi Calon Anggota DPD RI.
