Budi Karya Sumadi
Budi Karya Sumadi merupakan salah satu menteri yang memimpin kementerian yang sama dalam dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia tetap dipercaya Presiden Jokowi memegang Kementerian Perhubungan dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.
Sosok Budi Karya Sumadi dikenal dekat dengan Jokowi. Kedekatan keduanya terbangun sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu Budi Karya memimpin Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Ia sukses membereskan proyek-proyek di ibukota, di antaranya keberhasilannya menangani megaproyek revitalisasi taman kota Waduk Pluit dan Waduk Ria-Rio, serta penyelesaian rumah susun sederhana sewa di Marunda.
Saat Jokowi dilantik sebagai Presiden RI pada 2014, nama Budi Karya Sumadi sempat beredar dan disebut-sebut sebagai calon Menteri Pekerjaan Umum. Hal ini dikaitkan dengan keberhasilannya dalam mewujudkan proyek-proyek di ibukota saat Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun nama Budi Karya baru masuk dalam jajaran menteri Kabinet Kerja saat Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet pada 27 Juli 2016. Ia didapuk presiden untuk menduduki jabatan Menteri Perhubungan menggantikan Ignasius Jonan yang dipercaya memegang Kementerian BUMN.
Kini, di periode kedua kepemimpinannya di Kementerian Perhubungan, Budi Karya Sumadi tetap pada komitmennya membantu Jokowi menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur dan konektivitas yang berkaitan dengan perhubungan darat, laut dan udara.
Putera Palembang
Budi Karya Sumadi lahir di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada 18 Desember 1956 dari pasangan Abdul Somad Sumadi dan Kusmiati. Budi Karya menghabiskan masa kecil di tanah kelahiran bersama kedua orangtua dan tujuh sekandungnya.
Budi Karya lahir dari keluarga yang berpendidikan baik. Ayahnya adalah seorang pejuang di Sumatera Selatan yang juga pernah bekerja sebagai guru dan utusan pemerintahan Bung Karno (Presiden Sukarno). Sang ayah terakhir bekerja di Kanwil Departemen Penerangan Sumatera Selatan (1962). Sementara, Ibunya adalah seorang guru TK yang kemudian menjadi Anggota DPRD Sumatera Selatan (1956-1959). Selanjutnya sang Ibu berkarier di media cetak dan menjadi pemimpin Redaksi Obor Rakyat yang terbit tahun 1962.
Di tanah kelahirannya ini, Budi Karya mengawali pendidikan formal di SD Muhammadiyah Bukit Kecil, dan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Talang Semut Lama. Jenjang pendidikan menengah atas diselesaikannya di SMA Xaverius I Palembang tahun 1975.
Selepas SMA ia meninggalkan tanah kelahiran dan menyeberang ke tanah Jawa untuk kuliah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Namanya termasuk di antara deretan nama mahasiswa yang diterima di Fakultas Tehnik jurusan Arsitektur pada tahun 1975. Setelah mengecap bangku kuliah selama enam tahun, Budi menyandang gelar sarjana dari UGM tahun 1981 dan kemudian mulai meniti karier di Ibu kota.
Kehidupan keluarga Budi Karya terbilang harmonis. Bertemu dengan wanita berdarah Jawa bernama Endang Sri Hariatie, mereka kemudian menikah dan dikaruniai seorang anak perempuan, Bambina Ayudia. Ayu, demikian sapaan akrab anak semata wayangnya ini lahir tahun 1998. Ia lulusan dari Singapore Management University.
Karier
Setelah menyandang gelar insinyur, Budi Karya hijrah ke Jakarta dan mulai membangun karier profesional di PT Pembangunan Jaya Group sejak 1982. Sesuai bidang keahliannya, ia memulai pekerjaannya sebagai arsitek perencanaan di Departemen Real Estate PT Pembangunan Jaya.
Kariernya terus menanjak dengan kinerja dan prestasi yang gemilang hingga ia mencapai jabatan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (2004-2013). Selain itu, Budi Karya juga sekaligus sebagai Direktur Utama PT Jakarta Propertindo yang adalah bagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (2004-2013). Di bawah perusahaan ini kiprahnya mulai menterang, ia banyak terlibat dalam berbagai proyek ibukota.
Budi Karya sukses mengubah Kawasan Bintaro menjadi salah satu daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta. Pria berkaca mata ini dikenal sebagai profesional bertangan dingin dalam memimpin. Di bawah kepemimpinannya berbagai proyek besar berhasil dituntaskan. Salah satu proyek yang pernah dibangun oleh PT Jakarta Propertindo yaitu revitalisasi taman kota Waduk Pluit dan Waduk Ria-Rio, penyelesaian rumah susun sewa (rusunawa) di Marunda, serta Electronic Road Pricing (ERP).
Kariernya terus melesat, keberhasilannya di dua perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta itu mengantarnya menduduki jabatan tertinggi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Angkasa Pura II. Ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Angkasa Pura II yang mengelola 13 bandara di Indonesia, termasuk Bandara Internasional Soekarno Hatta. Saat memimpin PT Angkasa Pura II inilah Budi Karya sukses menangani mega proyek pembangunan Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang diselesaikan dan diresmikan saat dirinya menjabat Menteri Perhubungan.
Budi Karya Sumadi dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo. Keduanya sudah saling mengenal sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Budi Karya sebagai Dirut Angkasa II. Ketika Jokowi dilantik menjadi Presiden RI pada 2014, nama Budi Karya Sumadi sempat beredar disebut-sebut sebagai calon Menteri Pekerjaan Umum karena keberhasilannya dalam mewujudkan proyek-proyek Jokowi di ibu kota.
Namanya baru masuk dalam jajaran menteri Kabinet Indonesia Kerja ketika terjadi reshuffle kabinet pada 27 Juli 2016. Presiden Jokowi mempercayainya menjadi Menteri Perhubungan menggantikan Ignatius Jonan yang bergeser menjadi Menteri BUMN.
Sebagai Menteri Perhubungan, cakupan bidang yang ditanganinya memang sangat luas dan kompleks, menyangkut bidang perhubungan darat, laut, dan udara mulai dari soal transportasi hingga infrastruktur. Namun demikian, pengalaman sebelumnya sebagai Direktur Utama PT Angkasa Pura II menjadi fondasi kuat bagi dirinya untuk mengurus bidang perhubungan, terutama masalah konektivitas yang menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo.
Selama menjadi Menteri Perhubungan, Budi Karya dinilai cukup berhasil menangani berbagai persoalan di bidang transportasi dan menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur. Sosok profesional ini telah membangun 15 bandara baru untuk menunjang konektivitas di Indonesia. Juga telah membangun 18 rute tol laut yang bertujuan untuk menekan disparitas harga di Indonesia bagian Timur. Budi Karya bersama Kementerian Perhubungan yang dipimpinnya telah berhasil membangun tol laut, jalan tol, rel kereta hingga bandara-bandara perintis.
Berbagai keberhasilan telah dicapainya, tidak mengherankan jika ia kembali ditunjuk menjadi Menteri Perhubungan untuk kedua kalinya. Budi Karya dinilai mampu mengambil keputusan tegas dan kritis dalam menangani berbagai permasalahan.
Pada periode kedua jabatannya sebagai Menteri Perhubungan (2019-2024) Budi Karya Sumadi mendapat tantangan yang cukup besar, yakni memperbaiki sektor perhubungan, khususnya terkait konektivitas. Masalah konektivitas memang menjadi concern besar Presiden Joko Widodo. Budi Karya Sumadi siap melanjutkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas seusai arahan Presiden Jokowi. Ia siap mengupayakan agar infrastruktur yang dibangun selalu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat.
Kompas/Wawan H Prabowo
Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau pembangunan pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Jumat (29/11/2019). Ditargetkan pelabuhan ini bisa selesai pada tahun 2027. Menurut Presiden, total luas area pelabuhan Patimban secara keseluruhan mencapai 654 hektare. Dari jumlah tersebut, 300 hektare di antaranya akan diperuntukkan bagi peti kemas dan terminal kendaraan.
Penghargaan
Kerja kerasnya dalam membangun konektivitas di sektor perhubungan mendapat penghargaan sebagai “Tokoh Konektivitas Nusantara” yang diberikan oleh media Rakyat Merdeka dan Warta Ekonomi pada 8 April 2019.
Tahun berikutnya, Bintang Mahaputera Adipradana pun disematkan di dadanya oleh Presiden RI Joko Widodo pada 11 November 2020. Selain itu, Kementerian Perhubungan yang dipimpinnya juga meraih penghargaan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena keberhasilannya menjalankan prinsip pola kemitraan yang baik dengan para pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengambangan sarana dan prasarana transportasi (15 Desember 2020).
Penghargaan lainnya diperoleh dari Institut Teknologi Sumatera (30 November 2020) yaitu penghargan “ITERA Adi Karsa Utama” atas jasa dan kontribusi dalam percepatan pembangunan kampus ITERA, khususnya dalam penyediaan transportasi publik untuk sivitas akademika ITERA.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberi cendera mata kepada Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Chandra Dwiputra di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (10/10/2019).
Konektivitas
Saat dilantik sebagai Menteri Perhubungan, Budi Karya mengaku dititipi dua pesan oleh Presiden Joko Widodo, pesan pertama yaitu dirinya diminta untuk memperbaiki masalah konektivitas baik untuk jalur darat, laut, maupun udara. Pesan kedua, untuk memberdayakan stakeholder dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Sesuai pesan Presiden, kebijakan pembangunan sistem transportasi akan terus dipadukan dalam bingkai sistem transportasi yang berkelanjutan. Seperti dikemukakan Budi Karya, bahwa pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan dan yang lebih penting lagi adalah menyambungkannya dengan kawasan industri rakyat, kawasan ekonomi khusus dan kawasan pariwisata, seperti yang akan kita lakukan di Bitung dan Labuan Bajo, serta di daerah-daerah lainnya sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah. Dengan begitu infrastruktur yang dibangun, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Menghubungkan sekitar 17.000-an pulau di Tanah Air menjadi tugas Kementerian Perhubungan. Melalui konektivitas berbagai potensi ekonomi wilayah akan makin terangkat, termasuk industri pariwisata, karena dukungan kemudahan mobilitas dan perpindahan individu antar wilayah. Konektivitas yang terukur dengan fungsi yang membangkitkan ekonomi, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan titik terluar sehingga menyatukan NKRI.
Berdasarkan data yang diunduh dari situs elhkpn.go.id, Budi Karya Sumadi memiliki harta kekayaan dengan nilai Rp 41,2 miliar pada 2019. Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dari total harta kekayaan tahun 2015 saat Budi menjabat sebagai Direktur Utama PT Angkasa Pura II yang tercatat memiliki harta kekayaan bernilai Rp 19,35 miliar.
Dalam laporan terakhir kekayaannya tahun 2019 yang dilaporkan ke KPK pada 4 Maret 2020, Budi tercatat memiliki 13 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta, Bogor, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Sukoharjo dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 20,01 miliar.
Ia juga tercatat memiliki tiga kendaraan bermotor senilai Rp 697,5 juta dengan rincian, mobil Mercedes Benz Jeep tahun 1995 senilai Rp 45 juta, mobil Toyota Vellfire Minibus tahun 2013 seharga Rp 315 juta, dan mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2016, senilai Rp 337 juta.
Selain itu, ia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 705 juta, harta setara kas Rp 19 miliar, dan harta kekayaan berupa surat berharga senilai Rp 818,9 juta. Budi Karya dalam laporan tersebut tercatat tidak memiliki hutang, sehingga total harta kekayaannya mencapai Rp 41,2 miiar.
