Jenderal TNI (Purn) Moeldoko

Presiden Joko Widodo kembali menunjuk Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Mantan Panglima TNI ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Presiden.

Jenderal TNI (Purn) Moeldoko adalah seorang pemimpin yang dipercaya dua presiden yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Presiden Yudhoyono  mempercayainya sebagai Panglima TNI pada periode 2013-2015, sementara Presiden Jokowi mendapuknya sebagai Kepala Staf Kepresidenan setelah Moeldoko pensiun dari tentara.

Saat aktif di dunia militer, Moeldoko menunjukkan prestasinya yang memuaskan sehingga karier militernya terus melesat di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Moeldoko mencapai karier tertinggi di militer dari pangkat bintang satu hingga jenderal penuh alias bintang empat, hanya butuh waktu sekitar lima tahun.

Karier melesat saat menjabat Kasdam Jaya (2008) berpangkat Brigadir Jenderal,  tak berapa lama kemudian menyandang bintang dua saat menjabat Panglima Divisi Infanteri 1/Kostrad (2010), Panglima Kodam XII/Tanjungpura (2010), dan Panglima Kodam III/Siliwangi (2010). Berikutnya ia menjabat Wakil Gubernur Lemhannas (2011) dan Wakil KSAD (2013) pangkatnya pun naik menjadi Letnan Jenderal. Kemudian menjabat KSAD (2013) berpangkat bintang empat dan dua bulan kemudian mencapai karier tertinggi di militer yakni Panglima TNI (2013-2015).

Setelah pensiun dari militer, Presiden Joko Widodo memberikan kepercayaan padanya sebagai Kepala Staf Kepresidenan, jabatan setingkat menteri, menggantikan Teten Masduki pada Januari 2018.  Pada Oktober 2019, dia kembali menduduki jabatan tersebut hingga lima tahun mendatang. Ia bertugas memimpin menyelenggarakan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

Putera Kediri

Moeldoko yang lahir di Kediri pada 8 Juli 1957 adalah anak dari pasangan Moestaman dan Masfuah. Ia anak bungsu dari 12 bersaudara. Sang ayah hanya seorang pedagang palawija dan perangkat keamanan di desanya, sedangkan ibunya sebagai ibu rumah tangga.  Pendapatan orang tuanya yang tidak menentu membuat hidup keluarganya serba pas-pasan.

Meski serba pas-pasan, orang tuanya berharap anak-anaknya jadi orang berguna. Moeldoko kecil bisa dibilang termasuk anak yang cekatan dan pekerja keras. Dia ikut membantu ekonomi keluarga untuk menopang kebutuhan keluarga dengan bekerja mengangkut batu dan pasir dari kali setiap pulang sekolah.

Moeldoko menyelesaikan sekolah SD dan SMP di Kediri, sedangkan sekolah menengah atasnya di Jombang dengan mengambil pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Pertanian (SMPP) Jombang. Setelah lulus dari SMPP, dia melanjutkan pendidikan militer di Akademi Militer (Akmil) di Magelang. Moeldoko berhasil menyelesaikan pendidikan militer pada usia yang ke-24 atau tepatnya tahun 1981. Tidak sekadar lulus, Moeldoko tercatat sebagai lulusan terbaik dan mendapatkan Bintang Adimakayasa,

Di tengah kesibukannya di dunia militer, dia tidak melupakan pentingnya pendidikan dan mengasah intelektualnya di perguran tinggi. Moeldoko menyelesaikan pendidikan sarjananya di di Universitas Terbuka pada tahun 2001. Kemudian mengambil jenjang pendidian magister di Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia pada 2005. Beberapa tahun kemudian ia mengambil program pendidikan doktoral atau S3 di FISIP Universitas Indonesia.

Saat menjabat Panglima TNI,  Moeldoko meraih gelar doktor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia pada 15 Januari 2014. Jenderal TNI asal Kediri ini meraih predikat sangat memuaskan dalam sidang disertasi doktor di FISIP UI. Dalam sidang itu, Moeldoko menyampaikan disertasinya yang berjudul ”Kebijakan dan Scenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia (Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan)”.

Karier

Setelah lulus dari Akademi Militer Magelang, Moeldoko mengawali karier sebagai Komandan Peleton di Yonif Linud 700 Kodam VII/Wirabuana tahun 1981. Setelah itu, ia menjabat Komandan Kompi A Yonif Linud 700/BS, Kepala Seksi Operasi Yonif Linud-700-BS, Perwira Operasi Kodim 1408/BS Makassar, dan Wadan Yonif 202/Tajimalela.

Moeldoko kemudian menjabat Kepala Seksi Teritorial Brigif-1 PAM IK/JS, Danyonif 201/Jaya Yudha, Dandim 0501 BS/Jakarta Pusat, Sepri Wakil KSAD, Pabadya-3 Ops PB-IV/Sopsad, Dan Brigif-1 Pengamanan Ibu Kota, dan Asops Kasdam VI/TPR. Jabatan lain, yang pernah dijabatnya yakni Dirbindiklat Pussenif, Danrindam VI/TPR, Danrem 141/TP Dam VII/WRB, dan Pa Ahli KSAD Bidang Ekonomi.

Moeldoko juga pernah mengikuti Operasi Seroja Timor-Timur tahun 1984 dan Konga Garuda XI/A tahun 1995. Ia juga pernah mendapat penugasan di berbagai negara seperti Singapura, Jepang, Irak-Kuwait, Amerika Serikat, dan Kanada.

Karier Moeldoko di dunia militer terbilang melesat setelah ia berkiprah di Kodam Jaya, Jakarta. Moeldoko menyandang pangkat bintang satu alias Brigadir Jenderal ketika menjadi Kasdam Jaya pada tahun 2008. Kemudian ia mengalami tiga kali rotasi jabatan dan kenaikan pangkat selama kurun waktu 2010-2011. Jabatan tersebut mulai dari Panglima Divisi 1/Kostrad dengan pangkat Mayor Jenderal pada Tahun 2010.

Hanya sekitar lima bulan di Kostrad, Moeldoko kembali dipromosikan menjadi Panglima Kodam XII/Tanjungpura,  yang bermarkas di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.  Ia resmi menjabat Panglima Kodam XII Tanjungpura pada 2 Juli 2010. Wilayah Kodam XII mencakup Kalbar dan Kalimantan Tengah. Sebelumnya, di Kalimantan hanya terdapat satu Kodam yang bermarkas di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Hanya terselang tiga bulan, Moeldoko kembali dipromosikan menjadi Pangdam III Siliwangi  yang bermarkas di Bandung, Jawa Barat. Ia mengantikan posisi Pramono Edhie, yang menjabat Panglima Kostrad. Ia resmi menjabat Pangdam Siliwangi pada 29 Oktober 2010

Dalam pidato pelantikan Moeldoko, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Jenderal George Toisutta meminta Jajaran TNI AD di wilayah Kodam III/Siliwangi meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan sabotase dan terorisme yang bertujuan mengacau ketenteraman masyarakat. Selain strategis karena menjadi daerah penyangga ibu kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Banten juga memiliki tingkat kerawanan sosial yang tinggi.

Kurang dari setahun di Jawa Barat, selanjutnya Moeldoko dipromosikan di luar kesatuan Angkatan Darat dengan menjabat sebagai Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas sejak Tahun 2011. Saat mengemban tugas di Lemhanas tersebut, ia mendapatkan kenaikan pangkat bintang tiga alias Letnan Jenderal pada Agustus 2011. Di lembaga tersebut, Moeldoko merasa mendapatkan pengalaman penting, terutama dalam mengkaji berbagai persoalan bangsa.

Setelah tiga tahun bertugas di Lemhanas, pada 2013 Moeldoko kembali ke kesatuan Angkatan Darat dengan menjabat Wakil Kepala Staf TNI AD mendampingi Jenderal Pramono Eddie Wibowo. Hanya beberapa bulan sebagai Wakil KSAD, Moeldoko kembali dipromosikan sebagai KSAD mengantikan Pramono Eddie yang memasuki masa pensiun. Ia pun menyandang pangkat bintang empat alias Jenderal penuh.

Usai dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai KSAD pada 22 Mei 2013, Moeldoko berjanji akan memprioritaskan peningkatan profesionalisme prajurit. Ia juga menyatakan akan melakukan perubahan dari aspek kultur prajurit. Di bidang politik, Moeldoko menyatakan akan terus menjaga sikap netral TNI AD. Netralitas TNI AD pada 2009 dilanjutkan pada Pemilu 2014.

Karier Moeldoko tak berhenti di situ. Hanya terselang sekitar dua bulan, nama Moeldoko diajukan Presiden Yudhoyono ke DPR untuk mendapatkan persetujuan sebagai Panglima TNI mengantikan Jenderal Agus Suhartono yang akan memasuki masa pensiun.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I, Moeldoko menjamin TNI bersikap netral dalam Pemilihan Umum 2014.  Alhasil, komisi I DPR pun secara bulat menyetujui usulan Presiden yang mengajukan Moeldoko sebagai Panglima TNI yang baru menggantikan Laksamana Agus Suhartono.

Moeldoko resmi dilantik oleh Presiden SBY di Istana Negara pada 30 Agustus 2013 dan tercatat sebagai Panglima TNI terakhir yang ditunjuk Presiden Yudhoyono. Pencapaian itu merupakan puncak karier Moeldoko di dunia militer yang digelutinya selama 32 tahun.

Setelah dua tahun menjadi Panglima TNI, Moeldoko memasuki masa pensiun dari militer pada Agustus 2015. Berbekal gelar doktor dari Universtas Indonesia, ia mengajar di sejumlah perguruan tinggi di bidang adminitrasi publik.

Usai pensiun dari militer, Moeldoko juga sempat menjajaki ranah politik praktis. Dia tercatat masuk ke dalam jajaran pengurus Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang pada 2016. Di Partai Hanura, Moeldoko tercatat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura. Dia mendampingi Jenderal TNI (Purn) Wiranto yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina.

Hanya beberapa tahun di dunia politik, Moeldoko kemudian dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Indonesia mengantikan Teten Masduki. Jabatan yang diembannya itu setingkat menteri. Ia dilantik berdasarkan  Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Staf Presiden pada 17 Januari 2018.

Pada penyusunan Kabinet pada Oktober 2019, Presiden Joko Widodo kembali menunjuk Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan bertugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

Selain itu, Moeldoko juga aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Ia menjadi Ketua Umum  HKTI pada 10 April 2017 untuk periode kepemimpinan 2017-2020. Tahun 2020, ia kembali dipercaya memimpin organisasi tersebut untuk periode 2020-2025. Moeldoko juga dipercaya menjadi Ketua Ikatan Alumni Universitas Terbuka (IKA UT) periode 2019-2024 menggantikan Linda Agum Gumelar yang telah menyelesaikan masa bakti sebagai ketua alumni.

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko menyerahkan simbol insentif kepada penerima penghargaan inovasi pertanian. (1/7/2018)

Penghargaan

Sepanjang kariernya di militer, tanda kehormatan negara yang pernah diraih Moeldoko antara lain berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI, dan XXIV, Satya Lencana Seroja, tanda jasa dari PBB, Satya Lencana Santi Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Bintang Yudha Dharma Nararya, dan Bintang Kartika Eka Paksi Utama, dan Bintang Mahaputera Adipradana (2015). Penghargaan itu melengkapi penghargaan yang diraihnya awal dia menjadi lulusan terbaik di Akademi Militer tahun 1981 dengan meraih penghargaan bergengsi Bintang Adhi Makayasa.

Dari luar negeri, Moeldoko mendapat tanda kehormatan The Distinguished Service Order (DSO) Military atau Darjah Utama Bakti Cemerlang (Tentera) dari Pemerintah Singapura pada 2015.   Penghargaan DSO (M) adalah penghargaan tertinggi Singapura kepada tokoh-tokoh militer  yang dinilai berjasa dalam pemeliharaan perdamaian di kawasan regional Asean dan Asia Pasifik. Sebelumnya, dia juga memperoleh gelar kehormatan Pingat Jasa Gemilang atau Meritorious Service Medal yang disematkan Menteri Pertahanan Singapura Dr. Ng Eng Han.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, di Kudus, Jawa Tengah, Kamis (12/9/2019).

Kantor Staf Kepresidenan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor Staf Presiden. Menurut Perpres ini, Kantor Staf Presiden adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Dalam Perpres tersebut disebutkan Kantor Staf Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

Perpres ini menegaskan, dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Staf Presiden menyelenggarakan fungsi: antara lain pengendalian program prioritas nasional untuk memastikan program-program dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden; pemberian dukungan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis; monitor dan evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis; penyelesaian masalah secara komprehensif program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan.

Selain itu, tugas lainnya adalah pengelolaan isu strategis; pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan Lembaga Kepresidenan; pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi;  penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan; pelaksanaan administrasi Kantor Staf Presiden;  serta pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden.

Sebagai kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden. Selain melakukan pengendalian, ia juga melaksanakan fungsi menyelesaikan masalah secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional.

Tugas lain dari Moeldoko sebagai kepala Staf Kepresidenan adalah bertanggungjawab atas pengelolaan isu-isu strategis, termasuk penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan dan pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang harus dilakukan.

Sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Ia dibantu Wakil Kepala Staf Kepresidenan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kantor Staf Presiden.  Moeldoko juga dibantu oleh beberapa Deputi dan tenaga professional.

Masa jabatan Moeldoko paling lama sama dengan masa bakti Presiden. Masa jabatan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Deputi dan Tenaga Profesional paling lama sama dengan masa jabatan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan Menteri. Sedangkan Wakilnya diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan Wakil Menteri.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Moeldoko terakhir melapor pada 31 Desember 2018. Total kekayaan Moeldoko mencapai Rp 49,5 miliar.

Harta terbesar Moeldoko berbentuk tanah dan bangunan dengan nilai total Rp30,25 miliar. Dalam laporan itu, mantan panglima TNI tersebut memiliki sebelas bidang tanah tersebar di Bogor, Jakarta Timur, Pasuruan, dan Surabaya. Selain tanah, Moeldoko tercatat memiliki satu unit mobil Toyota Camry tahun 2012. KPK mencatat mobil pribadi Moeldoko itu memiliki nilai Rp240 juta. Dalam laporan yang sama, harta Moeldoko juga berbentuk kas dan setara kas dengan nilai total mencapai Rp13,2 miliar.

Harta kekayaannya meningkat dibangkan saat ia menjabat Kepala Staf TNI AD pada Tahun 2013. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Moeldoko yang diakses  melalui situs kpk.go.id, saat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), pada 16 Agustus 2013, Moeldoko tercatat memiliki kekayaan mencapai Rp 28,7 miliar.

Referensi