Juliari Batubara

Juliari Batubara dikenal sebagai politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P yang komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak rakyat sudah teruji selama menjadi legislator. Ia kini dipercaya Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial 2019–2024.

Sebelum terjun ke dunia politik, Juliari Batubara dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses di bidang usaha pelumas dan aktif di organisasi Ikatan Motor Indonesia (IMI) serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Ia pernah menjabat Ketua Umum IMI saat usianya baru menginjak 31 tahun dan pengurus di Kadin saat usia 35 tahun.

Pengalaman itu menjadi pijakan untuk terjun ke dunia politik praktis dengan bergabung dalam PDI-P. Juliari Batubara pun menjadi anggota DPR dua periode dari partai tersebut. Periode pertamanya sebagai anggota legislatif, ia bertugas di Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, serta standardisasi nasional.

Pada periode keduanya, ia ditempatkan di Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan. Juliari hanya mengemban tugas selama satu bulan sebagai anggota dewan pada periode keduanya sebelum ditunjuk sebagai Menteri Sosial.

Juliari dipercaya memegang posisi pucuk pimpinan di Kementerian Sosial dan diminta Presiden Jokowi meningkatkan koordinasi agar kemiskinan di Indonesia bisa menurun secara bertahap. Ia juga diminta mengkoordinasikan hal-hal yang terkait dengan kebencanaan.

Jabatan menteri hanya disandangnya selama sekitar satu tahun karena terjerat kasus korupsi oleh KPK. Pada 23 Desember 2020, posisinya digantikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dari partai yang sama yakni PDIP.

Keluarga politisi

Juliari Peter Batubara atau lebih dikenal Juliari Batubara lahir di Jakarta pada 22 Juli 1972. Ia anak pertama dari pasangan AP Batubara dan Maryati. Sang ibu pernah berjualan gado-gado di daerahnya untuk menopang hidup keluarga. Sementara sang ayah, almarhum AP Batubara merupakan politisi senior dari PDI-P yang dekat dengan keluarga Soekarno. Sementara sang paman yaitu Palar Batubara merupakan seorang politisi di Partai Golkar dan pernah menjadi anggota DPR.

Ari, begitu nama panggilannya, menghabiskan masa kecil hingga remaja di Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan SD dan SMP di St. Franciscus Asisi, Tebet, Jakarta dari tahun 1979 hingga 1988. Setelah lulus SMP, ia melanjutkan pendidikannya di SMAN 8 Tebet Jakarta dan lulus tahun 1991.

Setelah lulus dari SMA, Ari lantas melanjutkan pendidikannya di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Ia mengambil pendidikan sarjananya di Riverside City College, California, Amerika Serikat. Setelah menyandang gelar sarjana pada tahun 1995, Ari kembali melanjutkannya pendidikan masternya di Chapman University, California dan mendapatkan gelar Master of Business Administration (MBA) dari kampus tersebut pada tahun 1997.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Menteri Sosial Juliari Batubara mengunjungi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Tumou Tou di Manado, Sulawesi Utara, pada Senin (18/11/2019).

Karier

Setelah menamatkan pendidikan di Amerika Serikat, Ari segera kembali ke Tanah Air untuk mempraktekan ilmu manajemen yang dipelajarinya dalam dunia kerja. Tahun 1998, Ari langsung bekerja dalam perusahaan yang didirikan sang ayah.

Sebagai anak tertua, ayahnya memang sengaja mempersiapkan Ari untuk meneruskan bisnis keluarga. Saat pertama kali bekerja di perusahaan di bidang pelumas PT Wiraswasta Gemilang Indonesia, ia memegang posisi sebagai Marketing Supervisor & Business Development Manager. Kemudian tahun 2000, ia menjabat sebagai Commercial Division Head di perusahaan milik ayahnya itu.

Tahun 2003, Ari dipercaya sang ayah untuk memimpin perusahaan sebagai direktur utama di perusahaan tersebut. Berkat tangan dinginnya, perusahaan yang memegang lisensi produk minyak pelumas kelas dunia asal AS, Pennzoil dan merek lokal Evalube itu berkembang dan menjadi salah satu produsen pelumas terbesar di Indonesia.

Juliari juga dikenal sebagai pebisnis ulung. Ia menduduki sejumlah jabatan penting di beberapa perusahaan. Di antaranya Direktur Utama PT Arlinto Perkasa Buana (2003), Direktur Utama PT Bwana Energy (2004), dan Komisaris Utama PT Tridaya Mandiri (2005).

Selain menjadi pengusaha, Ari juga aktif di sejumlah organisasi olahraga. Tahun 2002–2004, dia menjadi Ketua IV Pemberdayaan Usaha dan Masyarakat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia. Selanjutnya, Juliari juga aktif sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (PP IMI) tahun 2003–2011. Ia juga sempat menjadi Ketua Biro Promosi dan Pemasaran KONI Pusat tahun 2007–2011.

Saat menjadi Ketua Umum IMI, Ari membuat banyak kebijakan yang langsung atau tidak langsung telah membuat olahraga otomotif makin digemari masyarakat. IMI pun mampu menghadirkan beberapa pebalap Indonesia ke tingkat internasional. Ari pun kerap menyuarakan agar Indonesia memiliki sirkuit bertaraf internasional yang dapat digunakan untuk menggelar MotoGP.

Berkat bergelut sebagai pengusaha di bidang pelumas, Ari dipercaya menjadi Ketua Harian Asosiasi Produsen Pelumas Indonesia (ASPELINDO) dari 2007 hingga 2014 dan menjadi Anggota Dewan Penasehat Masyarakat Pelumas Indonesia (MASPI) tahun 2008–2014.

Dia pernah pula menduduki posisi penting dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada 2009–2010 sebagai Wakil Ketua Komite Tetap Akses Imformasi Peluang Bisnis-Bidang UMKM.

Sukses di dunia bisnis tak membuat Ari melupakan kegiatan politik yang digeluti sang ayah. Ia pun kemudian bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarnoputri. Ari kemudian secara resmi menjadi anggota PDI-P dari wilayah Tebet, Jakarta Selatan dan masuk sebagai caleg PDI-P DPRD DKI Jakarta pada 1999.

Ia memulai kiprah politiknya di tingkat nasional bersama PDI Perjuangan saat ia menjadi anggota Badan Pemenangan Pemilu Pusat PDI Perjuangan tahun 2003 dan 2008.

Setelah Kongres PDI-P di Bali tahun 2010, ia didapuk menjadi Wakil Bendahara Umum PDIP periode 2010–2015. Dia dipilih sebagai pengurus karena berwibawa dan berani, selain teliti dalam bidang administrasi dan organisasi. Ia kembali terpilih sebagai Wakil Bendahara Umum PDI-P setelah Kongres IV PDI-P di Bali pada April 2015.

Pada Pemilu 2014, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Jateng I yang wilayahnya meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang. Ia meraih suara di dapil tersebut sebanyak 128.956 suara dan membawanya lolos sebagai anggota DPR periode 2014–2019.

Pertama kali dilantik sebagai anggota DPR pada Oktober 2014, Juliari ditugaskan partainya di Komisi VI yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha.

Juliari kembali terpilih menjadi anggota DPR periode 2019–2024 dari Fraksi PDI-P dapil Jawa Tengah 1 dengan perolehan 171.269 suara. Ia pun sebelumnya dipercaya menjadi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin.

Pada periode keduanya itu, ia ditempatkan di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan. Namun, tugas di Komisi XI itu hanya dijalaninya kurang dari sebulan sebelum mengundurkan diri sebagai anggota DPR karena ditunjuk sebagai menteri oleh Presiden Jokowi. Pada 23 Oktober 2019, ia dilantik sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024.

Usai bertemu Presiden Joko Widodo, Juliari P Batubara diminta untuk meningkatkan koordinasinya agar kemiskinan di Indonesia bisa menurun secara bertahap dan mengkoordinasikan hal-hal yang terkait dengan kebencanaan.

Awal Desember 2020, Jabatan sebagai Menteri Sosiial terpaksa ditanggalkan karena ia terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial untuk orang-orang yanag berdampak pandemi Covid-19. Ia menyerahkan diri pada KPK dan mengundurkan diri dari jabatan Menteri Sosial setelah ditahan KPK. komisi tersebut menduga Juliari menerima suap senilai Rp 17 miliar dari  fee pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat berdampak Covid-19 di Jabodetabek.

Pada 23 Desember 2020, posisinya diganti oleh Trii Rismaharini yang juga merupakan kader PDIP.

KOMPAS/ EMILIUS CAESAR ALEXEY

Menteri Sosial Juliari P Batubara (kiri) menyerahkan bantuan sosial kepada anggota Ikatan Motor Indonesia yang terkena dampak pandemi Covid-19, Sabtu (11/7/2020) di Jakarta.

Pemberdayaan masyarakat

Pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua. Salah satu tumpuan utama pembangunan manusia itu adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk kelompok marjinal melalui pemberdayaan masyarakat.

Menurut Juliari, langkah Kementerian Sosial (Kemsos) untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia itu adalah memastikan semua program kesejahteraan sosial berjalan dan dirasakan manfaatnya. Kemsos memiliki beberapa pilar program. Untuk pilar program perlindungan sosial, ada Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT), dan sembako. Untuk pilar pemberdayaan sosial, ada pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, kedua pilar tersebut akan digabung.

Mulai 2021, setiap tahun ditargetkan ada 1 juta keluarga dari 15 juta keluarga penerima manfaat bantuan sosial (bansos) tergraduasi (tak butuh lagi bantuan). Mereka diarahkan berwirausaha serta bisa mengakses fasilitas pinjaman lunak perbankan ataupun lembaga nonbank. Bagi yang tidak bisa mengakses layanan bank, Kemsos mendorong mereka membentuk kelompok usaha bersama (KUBe) sampai mereka bisa memulai usaha hingga mereka memiliki kepercayaan diri dan mandiri hingga menjadi manusia unggul.

Pemberdayaan itu akan dilakukan agresif hingga pada masa mendatang Kemsos tak lagi dicap sebagai kementerian yang bagi-bagi bantuan saja. Terkait pemberdayaan sosial, Kemsos memberdayakan kelompok marjinal agar juga menjadi manusia unggul melalui 39 balai rehabilitasi sosial di bawah kementerian sosial. Di balai-balai itu, penerima manfaat bisa dilatih hingga memiliki kemampuan dan bisa diserap industri atau bekerja mandiri.

Lima tahun ke depan, Juliari menargetkan, sederhana saja, keluarga prasejahtera semakin sedikit dan program-program bansos semakin sedikit (Kompas, 8/2/2020).

Referensi