Johnny G Plate
Presiden Joko Widodo menunjuk Johnny G Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Kabinet Indonesia Maju 2019–2024. Politikus dari Partai Nasional Demokrat ini bertanggung jawab penuh atas perlindungan dan keamanan data pribadi, digitalisasi data serta kebijakan komunikasi pemerintah.
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny Gerald Plate dipercaya Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Kabinet Indonesia Maju. Johnny mengaku diajak berdiskusi dengan Jokowi menyangkut regulasi perusahaan rintisan digital, digitalisasi data hingga perlindungan data pribadi.
Meski latar belakang Johnny jauh dari bidang telekomunikasi dan informasi, namun ia menguasai tata kelola bidang itu dari pengalaman menjadi pengusaha dan anggota DPR. Ia merupakan salah satu anggota DPR terpilih berdasarkan hasil Pemilu 2019 dan anggota DPR periode 2014–2019 dari Partai Nasdem yang bertugas di Komisi IX yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan,
Sebelum terjun ke dunia politik praktis, Johnny G Plate dikenal sebagai seorang pengusaha. Usahanya sangat jauh dari bidang industri telekomunikasi atau yang berkaitan dengan ranah komunikasi dan informasi. Usaha Johnny banyak bergerak di bidang alat-alat perkebunan dan transportasi penerbangan.
Putra NTT
Pria kelahiran pada 10 September 1956 ini menghabiskan masa kecilnya di kampung halamannya Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dia merupakan anak dari pasangan Paulus Plate dan Theresia Pora. Ayahnya adalah seorang perawat kesehatan, atau masyarakat umum mengenalnya sebagai mantri, sementara ibunya merupakan guru SD di kampung halamannya.
Johnny kecil mendapatkan pendidikan dasarnya tahun 1962 di SDN 1 Reo Manggarai dan lulus tahun 1969. Ia kemudian meneruskan pendidikan menengah di SMP St. Pius XII Kisol, Kabupaten Manggarai dan lulus tahun 1972. Kemudian, ia melanjutkan sekolah calon pastor Katolik di daerahnya, ke Seminari Pius XII Kisol, Kabupaten Manggarai.
Di sekolah tersebut, Johnny hanya mengenyam pedidikan calon pastor Katolik selama dua tahun, selanjutnya ia pindah ke sekolah umum. Tahun 1975, ia menamatkan sekolah menengah atasnya di SMA Swadaya yang kini menjadi SMAN 1 Ruteng, Manggarai.
Setelah lulus SMA. Johnny merantau ke Jakarta dan melanjutkan studi di Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) Jakarta dan melanjutkan pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Jakarta tahun 1979. Setelah mengecap bangku kuliah selama tujuh tahun dan menjadi aktivis sejumlah organisasi di kampus tersebut, gelar sarjana ekonomi pun akhirnya diraihnya pada tahun 1986.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate
Karier
Karier profesionalnya dimulai setelah ia lulus dari Universitas Atma Jaya Jakarta dengan terjun sebagai pengusaha di bidang alat-alat pertanian. Pilihan usaha itu terbilang tepat dan sejalan dengan maraknya pembukaan perkebunan di Kalimantan dan wilayah Indonesia timur.
Setelah sukses di bidang pertanian, Johnny bekerja sama dengan rekan-rekannya selanjutnya mengembangkan usaha di bidang transportasi penerbangan. Ia pernah memegang beberapa jabatan di berbagai perusahaan, seperti Komisaris PT Indonesia Air Asia, Komisaris PT Mandosawu Putratama Sakti, Komisaris Utama PT Aryan Indonesia, dan Direktur Utama PT Air Asia Investama.
Sukses sebagai pengusaha, mantan aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) ini kemudian terjun ke dunia politik praktis. Kiprah politiknya pertamanya ditandai saat ia bergabung dengan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI). Ia sempat dipercaya sebagai Ketua Mahkamah PKDI hingga 2013. Setahun kemudian, Johnny hijrah ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem) bentukan Surya Paloh.
Pada Pemilu 2014, Johnny menjadi calon anggota legislatif dari Partai Nasdem dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur I yang meliputi wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Alor.
Ia terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014–2019 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mewakili Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I setelah memperoleh 33.704 suara. Johnny kemudian ditempatkan oleh partainya di Komisi XI membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank.
Mitra kerja komisi tersebut antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS), BPK, Bank Indonesia, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selain di Komisi IX, ayah tiga anak ini juga mendapat kepercayaan sebagai Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) XI, anggota Badan Anggaran (Banggar), dan anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.
Pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR 2019–2024 dari daerah pemilihan yang sama yakni Dapil NTT 1 yang meliputi seluruh Pulau Flores, Lembata dan Kabupaten Alor. Johnny G Plate yang berada pada nomor urut 1 meraih suara terbanyak di dapil tersebut yakni 122.290 suara.
Johnny kemudian mengemban tugas sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024, namun tugas itu hanya dijalaninya kurang dari sebulan. Ia melepaskan jabatan sebagai wakil rakyat karena dipercaya sebagai Menkominfo oleh Presiden Jokowi pada Kabinet Indonesia Maju 2019–2024.
Penghargaan
Selama menjadi Anggota DPR RI, Johnny G Plate masuk dalam kategori 10 Wakil Rakyat Terbaik 2017 versi Panggung Indonesia (PI). PI merupakan sebuah lembaga konsultan independen yang aktif menilai kinerja para wakil rakyat di Senayan. Setahun kemudian, Johnny juga mendapat penghargaan Best Achievers in Legislators dalam Obsession Awards 2018. Ia kembali mendapat penghargaan dari Obsession Media Group sebagai Best Parliamentarians 2019 yang diterima pada 6 Maret 2019.
Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo) Johnny G Plate menghadiri rapat bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020). Rapat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020. RUU Perlindungan Data Pribadi ini ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan kehormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.
Perlindungan data pribadi
Berbeda dengan Rudiantara yang berlatar belakang bidang telekomunikasi, Johnny Gerard Plate adalah seorang politisi dan pengusaha. Namun, usaha yang pernah ia jalani sangat jauh dari bidang industri telekomunikasi atau yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi. Usaha Johnny banyak bergerak di bidang alat-alat perkebunan dan penerbangan.
Setelah resmi menjadi menteri, Johnny G Plate mengaku bakal melanjutkan kebijakan pengembangan industri teknologi informasi dan komunikasi yang telah diterapkan oleh pendahulunya Rudiantara di sektor telekomunikasi. Salah satunya adalah perlindungan data pribadi seperti yang didiskusikan dengan Presiden Jokowi saat ia dipanggil di Istana pada awal pembentukan kabinet.
“Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu mendesak. Jika tidak, Indonesia akan ketinggalan. Teknologi digital berkembang pesat. Pergerakan dan pertukaran data lintas negara berlangsung cepat. Data sudah memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Saat ini saja sudah banyak pemanfaatan teknologi analisis data berukuran besar yang bisa dipakai sebagai bahan perumusan rekomendasi dan pengambilan keputusan” kata Johnny (Kompas, 19 November 2019)
Untuk mewujudkan hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi masuk dalam program legislasi nasional 2019–2024 dan dibahas di DPR.
RUU tersebut memuat tiga substansi penting. Ketiganya, yakni kedaulatan data, perlindungan terhadap pemilik data, dan kemudahan bagi pengguna. Substansi kedaulatan terkait isu keamanan dan pertahanan negara. Sementara substansi perlindungan terhadap pemilik data keberadaannya diharapkan menjamin perlindungan data pribadi warga negara. Adapun substansi kemudahan bagi pengguna mencakup unsur tepat waktu, akurat, dan data terverifikasi.
Menkominfo Johnny G Plate saat menjelaskan RUU tersebut di Komisi I DPR, Jakarta, menyatakan, salah satu substansi krusial adalah menyangkut aliran data lintas batas. "Cross border data flows ini harus dibicarakan, baik di tingkat bilateral antardua negara maupun secara multilateral. Apalagi hingga saat ini belum ada protokol yang mengatur aliran data lintas batas di tingkat multilateral tersebut”, katanya (Kompas, 26/2/2020).
Ketika negara telah memiliki UU Perlindungan Data Pribadi, Indonesia dapat membuat perjanjian bilateral yang lebih resiprokal, terkait kebutuhan data lintas batas. Saat ini, setidaknya 132 negara telah memiliki instrumen hukum yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi warga negaranya.
