Kinerja pemerintah dinilai sudah cukup baik di mata generasi muda Papua. Masalah penegakan hukum dan kondisi ekonomi menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah di mata anak muda Papua.
Oleh
Rangga Eka Sakti
·5 menit baca
Secara umum, generasi muda di Papua dan Papua Barat sudah relatif puas dengan kinerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun begitu, masih ada ruang bagi pemerintah untuk memaksimalkan layanan kepada publik muda terutama kerja-kerja di bidang penegakan hukum dan ekonomi.
Apresiasi generasi muda Papua pada kinerja pemerintah ini tercermin dari hasil survei Litbang Kompas yang diselenggarakan di Papua dan Papua Barat pada awal Maret 2022 lalu. Berdasarkan survei, kurang lebih sebanyak 63 persen responden muda puas dengan kinerja pemerintah pusat.
Apresiasi responden yang mewakili anak-anak muda ini juga terlihat dari respons mereka terhadap kinerja pemerintah daerah. Tidak kurang dari 65 persen generasi muda di Papua mengaku puas. Dari jumlah tersebut, 10 persen diantanya menyatakan sangat puas dengan kinerja pemerintah daerah tempat mereka tinggal.
Generasi muda di Papua dan Papua Barat sudah relatif puas dengan kinerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Jika ditelaah lebih dalam, kerja di bidang sosial budaya menjadi yang paling diapresiasi oleh generasi muda di Papua. Di bidang ini, tingkat kepuasan generasi muda Papua mencapai angka 78 persen untuk tingkat pemerintah pusat. Diantara mereka yang puas, nyaris 14 persennya mengaku sangat puas.
Tingkat kepuasan bidang ini di level daerah bahkan lebih tinggi. Kinerja daerah dalam hal sosial budaya diapresiasi lebih dari 80 persen pemuda Papua, dengan 13,8 persen diantaranya mengaku sangat puas.
Tingginya kepuasan masyarakat muda di bidang sosial budaya ini didorong oleh kebebasan bagi mereka untuk berorganisasi dan beragama.
Kerja pemerintah pusat untuk menjamin kebebasan beragama di Papua dan Papua Barat diapresiasi oleh lebih dari 81 persen responden. Sedangkan, kebebasan berorganisasi dinilai positif oleh sekitar 73 persen pemuda Papua.
Di tingkat pemerintah daerah, kepuasan terhadap kebebasan beragama dan berorganisasi mendapat apresiasi yang sedikit lebih tinggi.
Nyaris 82 persen dari pemuda Papua menyatakan puas dengan upaya pemerintah daerah menjamin kebebasan beragama. Selanjutnya, sebanyak 74 persen dari mereka mengaku puas dengan kerja pemerintah daerah menjamin kebebasan berorganisasi.
Selanjutnya, bidang kerja lain yang relatif telah memenuhi ekspektasi dari generasi muda Papua ialah pendidikan. Kinerja pemerintah pusat untuk menjamin hak pendidikan warga Papua diapresiasi oleh 64,5 persen responden. Sedangkan pemerintah daerah memiliki tingkat kepuasan di bidang pendidikan sebesar 65,3 persen.
Kepuasan di bidang pendidikan ini bersumber pada komitmen pemerintah untuk mendorong program wajib belajar gratis selama 12 tahun. Pada aspek ini, publik muda Papua memberikan apresiasi sebesar 63,3 persen terhadap pemerintah pusat dan 63,5 persen kepada pemerintah daerah.
Apresiasi lebih juga diberikan kepada pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dengan tingkat kepuasan responden di atas angka 71 persen.
Meskipun begitu, responden juga merasa masih ada aspek-aspek yang perlu dibenahi dalam kinerja pemerintah pusat dan daerah di bidang pendidikan. Beberapa aspek yang mendapat sorotan ialah kualitas pendidikan, termasuk guru dan kurikulum, dan sarana pendidikan, seperti gedung sekolah dan perpustakaan.
Baik di tingkat pemerintah pusat dan daerah, masih ada sekitar 36 persen dari responden yang mengaku tidak puas dengan kinerja untuk meningkatkan kualitas dan menyediakan sarana pendidikan.
Di bidang kesehatan, sekitar 64,3 persen pemuda Papua mengaku puas dengan kinerja pemerintah pusat terkait kesehatan. Namun kinerja pemerintah daerah di bidang ini cenderung lebih rendah di kisaran angka 58 persen. Hal ini utamanya disebabkan oleh penanganan pandemi Covid-19 yang dirasa kurang maksimal.
Di antara bidang-bidang kerja pemerintah, penegakan hukum dan ekonomi menjadi bidang dengan rapor merah. Kinerja pemerintah pusat di bidang penegakan hukum mendapat skor kepuasan sebesar 47 persen. Sedangkan, skor kepuasan pemerintah daerah di bidang yang sama sedikit lebih baik di kisaran 51 persen.
Bidang penegakan hukum belum dinilai baik oleh masyarakat akibat tiga aspek. Aspek pertama yang dinilai buruk oleh generasi muda Papua adalah soal pemberantasan korupsi atau KKN. Sebanyak lebih dari 61 persen responden mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah dalam aspek tersebut.
Aspek lain yang belum memenuhi harapan publik muda Papua ialah soal penuntasan kasus-kasus kekerasan oleh aparat dan pelanggaran HAM.
Hasil survei menunjukkan, nyaris 56 persen dari generasi muda Papua kecewa dengan kinerja pemerintah pusat dalam aspek tersebut. Sedangkan, di tingkat daerah, penuntasan kasus-kasus hukum justru lebih mendapat sorotan. Pasalnya, sekitar 56 persen dari golongan muda Papua tidak puas dengan kinerja pemerintah daerah dalam hal ini.
Pola yang serupa juga nampak dalam apresiasi kerja pemerintah di bidang ekonomi. Di tingkat pemerintah pusat, tingkat kepuasan pemuda Papua di bidang ini tertahan di angka 48 persen. Sedangkan, di tingkat daerah, angka kepuasan bidang ekonomi lebih tinggi 3 poin di kisaran 51 persen.
Bagi generasi muda Papua, kinerja pemerintah pusat soal ekonomi ini terganjal persoalan kemiskinan dan sempitnya lapangan kerja dengan tingkat ketidakpuasan masing-masing berada di angka 53 dan 54 persen.
Sedangkan, persoalan yang memancing kekecewaan publik muda papua dalam hal kinerja pemerintah daerah di bidang ekonomi ialah penggunaan APBD yang belum tepat sasaran dan kemiskinan dengan tingkat kepuasan masing-masing hanya berada di kisaran 44 persen dan 42 persen.
Hasil survei menunjukkan, hampir seperempat dari responden berpendapat bahwa pemerintah harus mampu untuk segera memperluas lapangan pekerjaan bagi warga Papua, terutama bagi masyarakat muda yang telah masuk ke usia produktif.
Hasil survei menunjukkan, hampir seperempat dari responden berpendapat bahwa pemerintah harus mampu untuk segera memperluas lapangan pekerjaan bagi warga Papua.
Selain itu, sekitar 8 persen dari pemuda Papua menilai pemerintah perlu untuk memperluas akses permodalan bagi mereka yang tengah membangun UMKM. Terakhir, sebesar 6 persen dari mereka juga merasa bahwa bantuan sosial perlu disiapkan sebagai jaring pelindung bagi mereka yang berada di kelas ekonomi bawah.
Tak ayal, masih tingginya ketidakpuasan generasi muda Papua dan Papua Barat dalam kerja-kerja di bidang penegakan hukum dan ekonomi ini menjadi ruang perbaikan bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Tentunya, kedua persoalan ini tidak berdiri sendiri dan saling berkelindan dengan aspek lain seperti pembangunan manusia hingga soal keamanan. (LITBANG KOMPAS)