Tantangan di Balik Perbaikan Layanan Kesehatan Dunia
Upaya peningkatan kemajuan sektor kesehatan global masih menghadapi sejumlah tantangan perbaikan terutama di aspek capaian target indeks layanan kesehatan, kesenjangan antarnegara, serta beban biaya.
Rumah sakit darurat Covid-19 dibangun di Taman Pusat New York, Amerika Serikat (31/3/2020). Merebaknya pandemi Covid-19 di awal 2020 membuat layanan kesehatan di AS kewalahan menampung pasien dan melakukan pengobatan.
Pelayanan kesehatan masyarakat dunia terus menunjukkan perbaikan. Meski demikian, capaian ini belum cukup untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di bidang kesehatan. Datangnya pandemi Covid-19 semakin menuntut penyediaan layanan kesehatan berkualitas.
Seiring dengan perkembangan zaman, sektor kesehatan mengalami banyak kemajuan. Mulai dari penemuan penyebab penyakit, pengembangan obat-obatan, vaksin, metode perawatan, hingga penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) di sektor kesehatan. Kemajuan kualitas kesehatan juga menyentuh aspek aksesibilitas, yaitu pelayanan kesehatan yang semakin banyak dan mudah diakses masyarakat.
Capaian pembangunan kesehatan dunia tersebut tergambar dari Indeks Cakupan Layanan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Data dari tahun 2000 hingga 2019 menunjukkan, indeks layanan kesehatan global terus meningkat. Pada 2000 tercatat sebesar 45 dan pada 2019 tercatat 64.
Perbaikan ini juga terlihat dari meningkatnya jumlah negara yang tergolong dalam kategori cakupan layanan kesehatan tinggi dengan skor di atas 60. Pada 2019, terdapat 124 negara yang termasuk dalam kategori tersebut. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada 2000 yang hanya 51 negara.
Indeks Cakupan Layanan Kesehatan Semesta ini diukur dari 14 indikator yang terbagi dalam empat kategori, yakni kesehatan reproduksi, ibu dan bayi serta anak-anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, serta akses dan kapasitas layanan kesehatan. Indeks cakupan layanan kesehatan semesta digunakan untuk mengukur perkembangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) indikator 3.8.1.
Warga lanjut usia menunggu untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 di Stasiun Kereta Springs di Johannesburg, Afrika Selatan (25/8/2021). K
Perbaikan layanan kesehatan memang sudah sewajarnya terjadi. Apalagi, hal tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara. Walau secara umum menunjukkan tren perbaikan, sejumlah tantangan masih perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kemajuan sektor kesehatan.
Tantangan itu antara lain tecermin dari capaian target indeks layanan kesehatan, kesenjangan antarnegara, serta beban biaya kesehatan masyarakat dunia. Dalam laporan berjudul ”Global Monitoring Report on Universal Health Coverage 2021” disebutkan bahwa peningkatan indeks cakupan layanan kesehatan belum cukup untuk mencapai target SDGs. Berdasarkan tren tahun 2000 hingga 2019, para ahli memperkirakan target skor indeks pada 2030 sebesar 80 akan sulit dicapai.
Apalagi, kesenjangan penyediaan layanan kesehatan antarnegara masih kentara. Hal ini tampak dari analisis korelasi cakupan layanan kesehatan dengan nilai pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita di setiap negara. Negara dengan PDB per kapita rendah cenderung memiliki skor indeks cakupan layanan kesehatan yang rendah pula. Begitu pula sebaliknya, negara dengan PDB per kapita tinggi meraih skor indeks cakupan layanan kesehatan lebih tinggi.
Sebagai gambaran, 10 negara dengan skor indeks cakupan layanan kesehatan terendah berada di rentang 27-37. Mayoritas negara di kelompok tersebut, seperti Somalia, Chad, Republik Afrika Tengah, dan Sudan Selatan, berada di Benua Afrika. Sementara 10 negara dengan skor indeks tertinggi, yakni 86 hingga 89, mayoritas berada di Eropa.
Rentang skor yang begitu jauh antara sepuluh negara dengan indeks tertinggi dan terendah ini menegaskan bahwa perbaikan layanan kesehatan belum benar-benar menjamin pemerataan akses layanan kesehatan. Kendati sudah 7 tahun sejak SDGs dijalankan, perubahan cakupan layanan kesehatan tidak semasif yang diharapkan.
Biaya kesehatan
Tantangannya bertambah ketika dihadapkan pada beban biaya kesehatan yang dirasakan masyarakat dunia. Tanpa pembiayaan yang cukup, masyarakat akan tetap sulit mengakses fasilitas dan layanan kesehatan.
Kondisinya selama ini masih banyak masyarakat yang mengeluarkan biaya kesehatan melebihi pendapatannya, bahkan harus mengambil porsi anggaran kebutuhan lainnya. Bagi yang berkecukupan, hal ini tidak begitu menjadi masalah. Akan tetapi, bagi masyarakat miskin, biaya kesehatan terasa membebani.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kondisi tersebut sebagai pengeluaran kesehatan katastropik, yaitu pengeluaran untuk keperluan medis atau kesehatan yang melebihi kapasitas rumah tangga untuk membayar. Adapun biaya yang dibayarkan tersebut berasal dari kepemilikan sendiri (out of pocket spending) dan bukan berasal dari asuransi, jaminan kesehatan, atau bantuan dari pihak lain.
Berdasarkan data WHO dan Bank Dunia, pada periode 2000 hingga 2017 masyarakat yang mengalami situasi tersebut meningkat. Pada 2017 sebanyak 13,2 persen populasi dunia atau 996 juta orang mengeluarkan biaya lebih dari 10 persen anggaran rumah tangganya untuk keperluan kesehatan. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan kondisi 2015, yakni sebesar 12,7 persen populasi dunia.
Warga antre untuk mendapatkan vaksin COVID-19 di Mumbai, India (26/4/2021). Vaksinasi terus digenhot di tengah penyebaran varian baru Covid-19 Delta yang menyebar lebih cepat di India daripada tempat lain di dunia. Hal ini mengejutkan pihak berwenang dan membuat sistem kesehatan di India kolaps.
Pengeluaran kesehatan katastropik yang berlanjut tersebut dapat mempercepat proses pemiskinan seseorang. Jika keduanya terjadi, seseorang akan menghadapi kesulitan keuangan atau financial hardship yang dapat berlangsung lama.
Di negara berpendapatan menengah rendah dan berpendapatan rendah, kesulitan keuangan yang disebabkan oleh pengeluaran kesehatan sudah menjadi jerat hidup masyarakat. Terjadinya hal ini berkaitan dengan anggaran pemerintah atau pendanaan publik di sektor kesehatan tidak cukup untuk menanggung kebutuhan masyarakat.
Akhirnya pendanaan kesehatan dibebankan lebih banyak kepada masyarakat. WHO mencatat pengeluaran pribadi untuk kesehatan di negara menengah bawah mengambil proporsi 40 persen total pengeluaran kesehatan.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2021%2F07%2F04%2F9344a80c-3949-4368-ad91-9c3f32887367_jpg.jpg){kind=logo}
Warga antre untuk mengisi ulang tabung oksigen di Jalan Swadarma Raya, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, (4/7/2021). Lonjakan kasus Covid-19 beberapa hari terakhir ini membuat kebutuhan oksigen melambung tinggi hingga membuat sejumlah tempat pengisian oksigen kehabisan stok.
Ada beberapa hal yang mendorong terjadinya pengeluaran katastropik di sektor kesehatan. Pertama, ketidakmampuan masyarakat untuk membayar layanan kesehatan. Kedua, tidak adanya jaminan dan sistem pembayaran layanan kesehatan yang dapat meringankan beban biaya kesehatan. Sekalipun ada jaminan kesehatan, dana yang disediakan dari jaminan kesehatan itu tak menutup kebutuhan biaya kesehatan. Ketiga, penyakit dan perilaku hidup sehat yang tidak terkontrol.
Permasalahan ini bisa meluas ketika masyarakat enggan mengakses layanan kesehatan. Alih-alih pergi ke fasilitas kesehatan saat sakit, masyarakat sering kali memilih menggunakan obat-obatan sekadarnya karena takut biaya kesehatan tinggi.
Survei Bank Dunia mengungkapkan salah satu alasan utama masyarakat enggan mengakses layanan kesehatan meskipun membutuhkan adalah hambatan ekonomi. Hal tersebut sangat kentara di negara berpendapatan menengah rendah dan berpendapatan rendah. Bahkan, di negara berpendapatan rendah, lebih dari 65,6 persen rumah tangga yang disurvei menyatakan alasan keuangan membuat mereka tidak mengakses layanan kesehatan ketika membutuhkan.
Sejumlah ambulans diparkir berderet di kawasan Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman, DI Yogyakarta (17/6/2021). Ambulans yang mayoritas baru saja digunakan untuk mengantar pasien ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr Sardjito itu diparkir di tempat tersebut karena area parkir di rumah sakit itu penuh seiring melonjaknya kasus Covid-19 di DIY.
Pandemi Covid-19
Permasalahan tidak berhenti sampai di situ. Pandemi Covid-19 memperburuk kondisi pembiayaan dan pelayanan kesehatan. Kapasitas masyarakat untuk membiayai keperluan kesehatan berkurang karena terdampak pandemi Covid-19. Pengangguran, berkurangnya pendapatan, serta tidak adanya jaring pengaman sosial membuat kesulitan finansial bertambah parah.
Dalam kondisi normal saja, banyak orang kurang memperoleh perlindungan jaminan kesehatan dan akses pembiayaan terhadap layanan kesehatan. Ditambah pandemi, makin banyak orang yang rentan tak dapat mengakses layanan kesehatan karena tidak memiliki biaya atau sumber daya lain.
Baca juga: Jatuh Bangun Puskesmas Menangani Pandemi Covid-19
Selain itu, masyarakat juga mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan karena perubahan fokus sektor kesehatan untuk menangani pandemi. Sejumlah program dan kebijakan perawatan pasien pun berubah mulai dari jadwal pelayanan hingga penundaan tindakan medis. Di beberapa negara, pelayanan kesehatan tidak maksimal karena jumlah tenaga medis kurang.
Klinik kesehatan juga banyak yang tidak beroperasi sementara waktu. Ketersediaan dan distribusi obat, peralatan medis, dan alat kesehatan juga sempat terhambat. Pandemi Covid-19 diperkirakan akan menghambat perbaikan layanan kesehatan yang sudah dicapai selama ini. Skor indeks cakupan layanan kesehatan diperkirakan menurun dalam 2 tahun terakhir karena Covid-19.
Sejumlah perawat mengenakan alat pelindung diri beristirahat di instalasi gawat darurat khusus penanganan COVID-19 di RSUD Arifin Achmad, Pekanbaru, Riau (5/6/2020).
Di sisi lain, pandemi menjadi momen untuk memacu peningkatan cakupan layanan dan pembiayaan kesehatan, terutama bagi negara menengah rendah dan berpendapatan rendah. Sebab, kesenjangan dalam penanganan Covid-19 dan pelayanan kesehatan memperparah penanganan pandemi.
Hal ini menjadi pengingat untuk mempercepat tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 3.8, yaitu cakupan kesehatan universal atau universal health coverage (UHC) yang keberhasilannya ditentukan dari kualitas dan pemerataan cakupan layanan dan pembiayaan kesehatan. Sesuai dengan tujuannya, UHC diperlukan untuk memastikan seluruh masyarakat dunia menerima layanan kesehatan tanpa harus terebebani kesulitan keuangan.(LITBANG KOMPAS)
Baca juga: Covid-19 dan Momentum Pengembangan Layanan Telemedik
