Energi, Kekuatan Politik Internasional Rusia
Potensi energi yang dimiliki Rusia menjadi "soft power" untuk melawan sanksi yang diberikan negara-negara NATO. Menghentikan eskalasi peperangan penting dilakukan untuk menghindari krisis energi di Eropa.
Invasi Rusia ke Ukraina menjadi ajang untuk menguji hubungan politik internasional sejumlah negara yang berbasis pada mata rantai perdagangan komoditas minyak dan gas alam. Embargo ekonomi yang disanksikan sejumlah negara sekutu Amerika Serikat kepada Rusia menyebabkan terjadinya fenomena kenaikan harga minyak dunia di sejumlah negara.
Rusia sebagai salah satu negara produsen energi fosil terbesar di dunia dapat menggunakan soft power energinya untuk melawan balik sanksi ekonomi tersebut. Negara-negara NATO di kawasan Eropa yang menyetujui sanksi itu kemungkinan besar akan merasakan kelangkaan energi di negaranya. Rusia menempatkan energi sebagai salah satu kekuatan geopolitiknya.
Sumber daya energi dapat berperan sebagai soft power demi kepentingan politik global suatu bangsa.
Sumber daya energi menjadi kekuatan penting dalam geopolitik suatu negara. Dengan kekayaan alam energi tersebut, suatu negara dapat menjalin kerja sama dengan negara mana pun untuk berbagai tujuan. Selain untuk menambah devisa negara, sumber daya energi dapat berperan sebagai soft power demi kepentingan politik global suatu bangsa.
Hubungan perdagangan energi dapat berperan sebagai sarana memperkuat jalinan persekutuan antarnegara-negara yang bertransaksi dan sekaligus dapat digunakan sebagai alat “ancaman“ secara halus. Negara-negara yang minim sumber daya energi akan berada dalam posisi inferior dalam negosiasi politik antarbangsa.
Untuk saat ini, negara-negara pemilik sumber daya energi fosil memiliki posisi tawar geopolitik yang tinggi di lingkup global. Hal ini sejalan dengan kondisi konsumsi energi final secara global yang sebagian besar masih didominasi penggunaan energi fosil, khususnya dari sumber energi minyak dan gas alam (migas).
Berdasarkan data IEA, pada kurun 1990-2019, konsumsi energi secara total di seluruh dunia sebagian besar masih berasal dari migas, yakni rata-rata mencapai kisaran 57 persen setahun. Dari kedua jenis energi fosil ini, produk energi dari minyak bumi merupakan yang terbesar konsumsinya karena rata-rata mencapai kisaran 42 persen, sedangkan yang berasal dari gas alam sekitar 15 persen.
Negara-negara pemilik sumber daya energi fosil memiliki posisi tawar geopolitik yang tinggi di lingkup global.
Tinggginya ketergantungan pada sumber energi fosil tersebut menyebabkan negara-negara pemilik energi itu menjadi sangat dibutuhkan oleh negara-negara lainnya, terutama oleh negara-negara yang minim sumber daya energi.
Hubungan diplomatik internasional negara yang miskin energi akan terus ditingkatkan dengan negara-negara produsen energi atau negera-negara pihak ketiga yang berperan sebagai importir energi skala besar.
Huruf besar yang membentuk kata Peace atau perdamaian ditampilkan dalam demonstrasi menentang invasi Rusia ke Ukraina di Berlin, Jerman, Minggu (13/3/2022).
Hubungan kerja sama internasional ini selain untuk menjaga kondusifnya lingkungan strategis global, juga untuk menjamin lancarnya pasokan energi di negara-negara yang minim energi.
Kondisi tersebut menyebabkan negara-negara yang kaya produksi energi fosil dari komoditas migas akan berada pada posisi superior. Negara-negara kaya minyak ini relatif lebih mudah menjalin relasi internasional dengan negara mana pun di dunia.
Baca juga: Serangan Rusia ke Ukrania Bayangi Gejolak Energi di Eropa
Dengan dasar transaksi komoditas karbon, negara-negara kaya sumber energi ini dapat menggunakan soft power energi untuk memengaruhi kebijakan politik negara lainnya.
Secara positif, dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalin relasi investasi di berbagai sektor kegiatan, seperti bidang ekonomi, pertahanan, pendidikan, sosial, dan politik. Namun, ikatan transaksi perdagangan karbon ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk menekan kebijakan global negara lainnya.
Ancaman mengurangi atau menghentikan suplai energi fosil dapat menjadi sarana untuk mengarahkan negara lain untuk tunduk atau bersepakat dengan rencana global negara-negara pemilik sumber energi.
Baca: Invasi Militer Rusia Membahayakan PLTN Ukraina
Rusia ”meredam“ NATO
Dalam invasi Rusia ke Ukraina, negara “Beruang Merah“ ini kemungkinan besar mempergunakan politik energinya untuk meredam kekuatan NATO. Relatif besarnya ketergantungan energi fosil kawasan Eropa terhadap Rusia menyebabkan sejumlah kebijakan NATO terkait invasi Rusia ke Ukraina relatif tidak frontal dalam menghadapi kekuatan senjata Rusia.
Invasi militer Rusia yang salah satu penyebabnya karena upaya Ukraina untuk bergabung dengan NATO ternyata tidak serta-merta mendorong NATO untuk declare perang melawan Rusia. NATO hanya mendukung secara pasif, yakni menyuplai persenjataan dan juga finansial bagi militer Ukraina.
Warga memprotes invasi Rusia ke Ukraina di depan Gedung Putih di Washington, Kamis (24/2/2022)
Militer NATO hanya berjaga-jaga di negara-negara Eropa yang berbatasan dengan Ukraina. NATO juga menyatakan tidak dalam posisi berperang terhadap Rusia. Hal ini mengindikasikan bahwa ada pertimbangan politik yang sangat panjang terkait geopolitik yang dimiliki Rusia. Kekayaan energi Rusia kemungkinan besar menjadi salah satu pertimbangan NATO.
Berdasarkan data Bp Statistical Review of World Energy 2021, ada hubungan timbal balik yang erat antara Eropa dan Rusia. Setiap tahun Rusia mengirimkan produk minyak bumi dan juga minyak mentah ke Eropa sekitar 195 juta ton atau sekitar 53 persen dari seluruh perdagangan minyak bumi Rusia di kancah global yang mencapai 366 juta ton. Proporsi yang besar ini juga terjadi pada komoditas gas alam.
Kekayaan energi Rusia kemungkinan besar menjadi salah satu pertimbangan NATO.
Setiap tahun Rusia juga mengirimkan pasokan gas alam ke Eropa sekitar 185 miliar meter kubik atau menguasai sekitar 77 persen perdagangan gas Rusia secara internasional yang mencapai kisaran 238 miliar meter kubik. Sebagian besar gas alam yang dikirim ke Eropa sekitar 90 persen didistribusikan melalui jaringan pipa gas sehingga lebih efisien dan aman.
Perdagangan minyak bumi dan gas Rusia ke Eropa tersebut merupakan yang terbesar di antara negara eksportir energi lainnya ke Eropa. Negara-negara produsen migas besar di dunia lainnya, seperti Amerika Serikat, Arab Saudi, dan juga negara lainnya di Timur Tengah jumlah suplai kiriman energi migasnya tidak sebesar Rusia.
Sementara Amerika Sertikat hanya mengirimkan minyak sekitar 82 juta ton, Arab Saudi sekitar 54 juta ton, dan negara-negara Timur Tengah lainnya jumlahnya lebih kecil, yakni sekitar 11 juta ton. Untuk perdagangan energi dari gas alam pun juga demikian. Rusia mendominasi dibandingkan suplai dari negara lainnya, seperti dari Amerika, Qatar, Belanda, Norwegia, dan negara-negara Eropa lainnya.
Suplai dari Rusia mendominasi pengiriman gas alam melalui sistem perpipaan di Eropa. Sejumlah wilayah yang menerima suplai energi dari pipa Rusia ini berada di negara Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, dan Inggris. Akumulasi suplai gas alam ke semua negara ini mencapai kisaran 37 persen dari seluruh kebutuhan gas alam melalui pipa di kawasan eropa.
Baca juga: Intensitas Serangan Rusia Mulai Kikis Kesabaran Dunia Barat
Jadi, dapat dibayangkan apabila suplai energi ini terkendala akibat sanksi ekonomi negara-negara sekutu, maka akan memicu gejolak harga energi yang tinggi di kawasan tersebut.
Apabila gelojak ini tidak segera teratasi, akan memicu kenaikan harga energi secara umum di seluruh dunia karena terjadi kesetimbangan baru supply dan demand energi akibat berkurangnya pasokan energi global.
Seorang pengunjuk rasa memegang bendera Ukraina selama demonstrasi menentang invasi Rusia ke Ukraina, dekat Kolom Kemenangan di Berlin, Jerman, Minggu (13/3/2022). Aksi protes menentang invasi Rusia ke Ukraina bermunculan di berbagai negara.
Dugaan tersebut mulai berimbas saat ini. Berdasarkan data Bloomberg, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) mengalami lonjakan harga. Sejak awal tahun 2022 hingga sehari sebelum invasi Rusia dimulai, harga rata-rata minyak bumi berada pada kisaran 86 dollar AS per barel.
Namun, sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 hingga akhir Maret ini, harga harian minyak bumi meroket hingga rata-rata mencapai 107 dollar AS per barel.
Baca juga: Dunia Bersiap terhadap Invasi Rusia di Ukraina
Kondisi demikian akan sangat memberatkan bagi sejumlah negara yang produksi migasnya relatif kecil sehingga harus mengimpor migas dari luar negeri setiap hari. Hal ini akan sangat membebani bagi keuangan negara karena pemerintah harus menyediakan uang atau valas lebih banyak untuk mengimpor migas setiap hari.
Padahal, di sisi lainnya pemerintah berusaha menstabilkan harga jual di pasaran domestik untuk komoditas migas tertentu sehingga membutuhkan anggaran subsidi yang lebih banyak.
Apabila, anggaran pemerintah terbatas, opsi pilihan utang kemungkinan akan segera dilakukan untuk menjaga pasokan migas di masyarakat. Hal ini bertujuan agar inflasi tetap terjaga sehingga perekonomian relatif tidak terguncang akibat fenomena kanaikan harga migas di pasaran global.
Jadi, upaya pengenaan sanksi perekonomian bagi Rusia tersebut dalam jangka panjang kemungkinan besar akan sangat berdampak bagi perekonomian makro global. Pasalnya, Rusia merupakan salah satu negara produsen energi yang besar di dunia sehingga banyak negara terjalin dalam relasi transaksi komoditas karbonnya.
Oleh sebab itu, alangkah baiknya konflik antara Rusia dan Ukraina segera diakhiri. Organisasi global sebaiknya turut serta mempercepat terciptanya perundingan dan perdamaian di kawasan tersebut.
Sejumlah warga melihat bangunan tempat tinggal mereka yang rusak akibat serangan roket di Kiev, Ukraina, Jumat (25/2). Hanya berselang 12 jam setelah perintah invasi dikeluarkan Presiden Rusia Vladimir Putin, militer Rusia telah berhasil mengepung Ibu Kota Ukraina, Kiev.
Dukungan untuk menyuplai persenjataan dan juga finansial bagi militer Ukraina sebaiknya ditinjau ulang. Semakin lama tempo peperangan akan sangat merugikan bagi masyarakat Ukraina. Banyak korban jiwa berjatuhan dan infrastruktur yang hancur, sehingga membutuhkan waktu dan modal besar untuk kembali membangkitkan kemajuan perekonomian.
Indonesia sebagai salah satu negara yang berhaluan nonblok dapat ambil peranan dengan mengajak negara-negara lainnya untuk turut serta meredakan konflik antara Rusia dan Ukraina. Indonesia yang sepertinya bersikap netral dalam rencana kehadiran Presiden Rusia dalam KTT G20 pada November nanti di Bali merupakan sikap yang relatif tepat.
Tanpa memihak kepada salah satu kubu mana pun, posisi Indonesia relatif akan lebih obyektif dalam membahas segala isu yang hadir dalam meja konferensi. Tanpa terkecuali termasuk invasi Rusia ke Ukraina. (LITBANG KOMPAS)
Baca juga: Militer Rusia Menghadapi Kekuatan Ukraina dan NATO
