Pesan dari Penjabat

Harga yang harus dibayar dari pengabaian prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum bisa sangat mahal. Dalam penentuan penjabat kepala daerah, harga yang mahal itu mestinya dihindari.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan sambutan seusai melantik lima penjabat gubernur di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Sejumlah riak mulai muncul terkait pengangkatan penjabat kepala daerah. Riak-riak tersebut bermuara pesan untuk segera melakukan pembenahan.

Riak itu, antara lain, muncul di Sulawesi Tenggara (Sultra). Gubernur Sultra Ali Mazi menunda pelantikan penjabat Bupati Buton Tengah dan Buton Selatan karena penjabat yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri tak sesuai usulannya.

Pada saat hampir sama muncul pertanyaan penunjukan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sulawesi Tengah Brigadir Jenderal Andi Chandra As’aduddin menjadi penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Maluku.

Pertanyaan muncul karena dalam putusannya pada 20 April 2022, Mahkamah Konstitusi (MK) merujuk Pasal 47 UU No 34/2004 tentang TNI yang menyatakan, prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Aturan serupa berlaku bagi anggota Polri yang hendak menduduki jabatan di luar kepolisian. Hal itu tertera dalam Pasal 28 Ayat 3 UU No 2/2002 tentang Polri.

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Segera Buat Peraturan Pelaksana

Dalam pertimbangan hukumnya, saat itu MK antara lain menyatakan agar pemerintah menerbitkan peraturan soal pengisian penjabat kepala daerah di 271 daerah pada tahun ini dan tahun 2023. Aturan pelaksana itu untuk menyediakan mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas sehingga pengisian penjabat kepala daerah tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam XYZ Forum yang digelar di Redaksi Kompas, 10 Mei lalu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menyatakan telah dibentuk tim untuk pengisian penjabat kepala daerah. Namun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, kriteria penjabat bupati atau wali kota yang dipilih sering kali belum dikomunikasikan optimal kepada gubernur sebagai pengusul dan disosialisasikan ke masyarakat. Sinyalemen itu, kini, terlihat di Sultra.

Banyak pihak berkepentingan dengan pengisian penjabat kepala daerah, seperti elite politik di pusat dan daerah, pemimpin partai politik di berbagai tingkat, aparat birokrasi, serta pelaku ekonomi di pusat dan daerah. Kepentingan mereka beragam, mulai dari mengamankan kepentingan di Pemilu dan Pilkada 2024, memastikan pembagian kue-kue ekonomi, hingga menjaga kursi birokrasi di daerah.

Terkait hal itu, pertimbangan MK tentang perlunya menjaga prinsip-prinsip demokrasi dengan menyediakan mekanisme dan persyaratan yang terukur serta jelas dalam pengisian penjabat menjadi amat relevan. Selain mencegah konflik, juga untuk menghasilkan penjabat terbaik.

Pada saat yang sama, melaksanakan putusan MK yang sifatnya final dan mengikat menjadi bagian penting dari menegakkan konstitusi, khususnya Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan ”negara Indonesia adalah negara hukum”.

Harga yang harus dibayar dari pengabaian prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum bisa sangat mahal. Maka, mestinya akal sehat hanya punya satu pilihan, hindari harga yang mahal itu dalam penentuan penjabat kepala daerah.