Koalisi terlalu dini bisa mengusik kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Padahal, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia masih sangat besar.
Oleh
Redaksi
·2 menit baca
ISTIMEWA
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) berbincang dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan) dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa (kiri) di Rumah Heritage Jakarta, Kamis (12/5/2022) untuk membahas penjajakan koalisi partai dalam pemilu 2024.
Tren persaingan politik menjelang Pemilu Presiden 14 Februari 2024 mulai terasa. Ketua umum partai politik mulai menjajaki koalisi. Elite pun mulai saling serang.
Upaya mendelegitimasi dan melegitimasi sesama tokoh politik terus terjadi. Koalisi ramai dipercakapkan. Padahal, istilah koalisi tak ditemukan dalam teks konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Konstitusi hanya menyebut calon presiden dan calon wakil presiden diajukan partai politik atau gabungan partai politik. Dan, undang-undang membatasi ambang batas pencalonan presiden, adalah 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara nasional.
Terakhir, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian), Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas), dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Wakil Ketua MPR) bertemu dan mendeklarasikan terbangunnya koalisi. Tiga partai itu punya 25,7 persen kursi DPR. Jumlah itu cukup untuk mencalonkan presiden.
Ketua Umum Golkar dan Ketua Umum PAN juga pernah mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Kini, mereka bersepakat membangun koalisi. Belum ketahuan arah koalisi itu? Siapa calon presiden (capres) yang bakal diusung koalisi tiga partai itu? Apakah Airlangga yang diusulkan Golkar sebagai presiden akan menjadi capres dari koalisi itu. Belum jelas.
NIKOLAUS HARBOWO
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berbicara ke awak media setelah menerima kunjungan silaturahmi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (15/5/2022).
Elite politik pun mulai gencar ”kampanye”. Lewat berbagai instrumen, khususnya media sosial, elite politik yang berkeinginan dalam ajang Pemilu 2024 mulai gencar mematut-matut diri untuk meningkatkan popularitas dan mudah-mudahan elektabilitas.
Situasi ini sudah diperkirakan. Belakangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto mengingatkan, koalisi terlalu dini bisa mengusik kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia masih sangat besar. Tantangan ekonomi akibat perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai bisa mengguncangkan sendi-sendi ekonomi, dan harus diantisipasi.
Koalisi terlalu dini bisa mengusik kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Soliditas kabinet menjadi teramat penting. Presiden Jokowi mengatakan, tak ada visi dan misi menteri, yang ada adalah visi dan misi Presiden. Sikap Presiden itu jelas dan tegas. Namun, pada posisi lain Presiden Jokowi juga harus realistis. Di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi bangsa dan negara, tugas membantu rakyat, memastikan ketersediaan bahan pokok, mengendalikan inflasi, menyiapkan bantalan sosial, penegakan hukum tanpa kompromi, adalah tugas konstitusi. Anggaran negara harus difokuskan ke sana, bukan ke tujuan lain.
Kepemimpinan Presiden Jokowi perlu ditunjukkan dengan menyelesaikan problem minyak goreng setelah ekspor CPO dihentikan. Fokuslah membantu rakyat. Sinyal kekurangpuasan publik harus jadi perhatian. Berdasarkan survei terbaru Indikator Politik Indonesia, approval rating Presiden Jokowi berada pada angka 58,1 persen. Karena itu, fokuskan perhatian pada kepentingan rakyat!
