Eropa
Dampak perang menyakitkan dan menyengsarakan. Tidak hanya bagi Eropa, tetapi ke seluruh dunia. Hentikan konflik bersenjata dengan mewujudkan dialog yang mengutamakan kepentingan bersama dan sikap saling menghormati.
Harian Kompas (9 Maret 2022) melaporkan, dua juta pengungsi telah meninggalkan Ukraina sejak Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari 2022. Diperkirakan jumlah pengungsi akan terus bertambah.
Hampir semua negara di muka bumi sangat mengecam serangan Rusia dan berlomba-lomba memberi sanksi.
Terlepas dari sanksi ini, kita semua bisa merasakan betapa sengsara pengungsi Ukraina yang melarikan diri dari kampung halamannya mencari perlindungan. Mereka pergi ke negara-negara tetangga, seperti Polandia, Hongaria, Moldova, Slowakia, Romania, bahkan Jerman.
Anak-anak, wanita, dan lansia mendominasi gelombang pengungsi yang meninggalkan Ukraina. Mereka harus berjuang, menempuh perjalanan selama berjam-jam untuk mendapatkan tempat yang lebih aman. Penderitaan bertambah karena cuaca dingin.
Semua kesengsaraan ini terjadi di Eropa, kawasan yang relatif stabil dan menjunjung tinggi harkat manusia, perdamaian, dan kesetaraan. Nyatanya perang terus terjadi dan manusia sulit hidup damai. Perang, di mana pun berlangsung, tetaplah menyengsarakan dan merendahkan martabat kemanusiaan.
Hingga saat ini tidak ada yang tahu secara pasti kapan perang antara Rusia dan Ukraina berakhir. Satu hal yang kita tahu, jika perundingan untuk mencapai jalan damai tidak diupayakan, durasi perang bakal panjang. Ini berarti bencana kemanusiaan akan berlanjut di Eropa dan jutaan pengungsi terkatung-katung tanpa keluarga lengkap.
Dampak perang menyakitkan dan menyengsarakan. Tidak hanya bagi Eropa, tetapi juga meluas ke seluruh dunia. Hentikan konflik bersenjata dengan mewujudkan dialog yang mengutamakan kepentingan bersama dan sikap saling menghormati.
Zulkifli NasutionCilandak Timur, Jakarta Selatan
Tiga Kurikulum
infografik Perbedaan Kurikulum 13, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka
Membaca tulisan Ki Darmaningtyas di Kompas (Senin, 14/3/2022) berjudul ”Memerdekakan Kurikulum Merdeka”, saya sebagai seorang guru sangat setuju. Selama ini problem kurikulum negeri ini adalah diterapkannya kurikulum tunggal.
Padahal, realitas negeri ini begitu luas dan beragam. Oleh karena itu, penerapan kurikulum seharusnya seperti usulan Ki Darmaningtyas, minimal ada tiga kurikulum.
Ada sekolah bagus dengan siswa pandai dari keluarga mampu yang sangat mendukung pendidikan. Mereka tentu tidak puas dengan kurikulum biasa karena diharapkan mampu bersaing dengan hasil pendidikan luar negeri.
Ada juga sekolah biasa. Siswa-siswanya hanya ingin masuk perguruan tinggi negeri, atau mereka hanya ingin bisa bekerja di tempat yang baik. Tentu kurikulum yang dibutuhkan akan berbeda.
Ada juga sekolah di kawasan terluar, terpencil, dan pelosok. Ini juga memerlukan kurikulum yang berbeda.
Akankah terjadi kastanisasi dengan berbedanya kurikulum? Tentu tidak. Dengan kurikulum yang berbeda, tak ada lagi yang merasa materi kurikulum terlalu ringan atau terlalu berat. Kurikulum sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
Semoga terealisasi.
Mochamad SyafeiGuru SMP Negeri 135, Jakarta
Negara Kuat
Saya membaca tulisan Xs Budi S Tanuwibowo (Kompas, 31/1/2022). Jika ada keadilan, tidak ada persoalan persatuan. Jika ada keadilan, tak ada persoalan kemiskinan. Tersebarnya kekayaan akan menyatukan rakyat. Jika pemimpin mengutamakan rakyat, niscaya negara kokoh kuat.
Sekarang Indonesia sedang ada masalah pupuk bersubsidi dan minyak goreng. Ada pihak-pihak yang egonya terlalu kuat sehingga rakyat menjadi korban. Saya memohon kepada Tuhan, ubahlah Indonesia dari keadaan buruk menjadi keadaan yang sebaik-baiknya.
Titi SupratignyoBendan Ngisor, Gajah Mungkur, Kota Semarang
Penyeimbang
Selama tiga hari berturut-turut (6-8/3/2022), berita utama Kompas mengulas tentang sastra, bidang kehidupan yang dianggap tidak produktif sehingga termarjinalkan.
Selama ini keberadaan sastra seperti dipandang sebelah mata, dianggap tidak punya nilai ekonomis. Jarang entitas komersial bergerak di bidang sastra. Perlakuan pada sastra berbeda dengan perlakuan terhadap pendidikan, ekonomi, teknologi, atau olahraga. Jangankan membuat kebijakan, pemerintah saja jarang menyebut sastra.
Aktivitas sastra dalam prosesnya melibatkan pergulatan intelektual dan perlu biaya. Perjuangan pegiat literasi makin panjang dengan tidak ada proteksi, karyanya dibajak, royalti tidak dibayarkan.
Pada masa lalu bahkan beberapa karya literasi dilarang beredar, penerbit ditutup dan penulisnya dibui, atau pentas opera yang dibubarkan. Kebebasan ekspresi dibungkam.
Minimnya penghargaan sastra ini terkait dengan rendahnya budaya literasi (membaca) masyarakat. Padahal, karya pegiat literasi hanya bermakna jika dibaca, dihayati, dan mewujud dalam perilaku.
Berbeda dengan profesi lain yang mendapat uang pensiun setelah purnakarya, pegiat literasi kesulitan hidup di hari tua. Kita bisa berterima kasih kepada mereka dengan menghargai dan membeli karyanya.
Di tengah kegundahan masyarakat akibat pandemi, perang dunia, kenaikan BBM, kelangkaan komoditas pangan, Kompas telah menyeimbangkan kehidupan. Sajian sastra ibarat oase di padang gurun.
Yes SugimoJl Melati Raya, Melatiwangi, Bandung 40616
Beli Properti
Saya membaca tulisan ”Beli Properti” dari Ni Made Suciani di rubrik Surat Kepada Redaksi (Kompas, 24/1/2022). Kasusnya sama dengan saya.
Saya membeli apartemen Meikarta blok 30029 tower T1, 7 September 2017. Perjanjian serah terima 31 Oktober 2019. Nyatanya, sampai sekarang belum jadi. Padahal, pembayaran saya sudah lunas.
Bagian pemasaran menginformasikan, belum ada pembangunan. Lalu saya ditawari ganti tower dengan biaya yang tidak masuk akal. Harus menambah bayar Rp 50 juta, padahal ukuran lebih kecil.
Di mana letak keadilan bagi konsumen?
MeryMangga Besar, Jakarta Barat
Pejabat Gubernur
Presiden pada Mei-Desember 2022 harus mengangkat 101 pejabat kepala daerah. Terdiri dari 8 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota. Mereka berasal dari pejabat struktural ASN, yang didrop dari pemerintah pusat atau provinsi. Mereka akan memimpin pemda untuk waktu lama, ada yang mendekati tiga tahun.
Kendati belum ada aturannya, wacana perpanjangan jabatan kepala daerah terus bermunculan. Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN Djohermansyah Djohan mengatakan, Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Artinya, haram hukumnya diangkat, kecuali keadaan darurat (Kompas, 19/2/2022).
Di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga ramai dibicarakan figur-figur pejabat putra daerah yang layak sebagai pejabat Gubernur Bangka Belitung.
Karena itu, Presiden perlu menerbitkan regulasi setingkat PP untuk menghindari kegaduhan pengangkatan pejabat kepala daerah saat pemilu yang syarat kepentingan.
Akan lebih afdal jika diterbitkan saja perppu untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah dan wakil jika terjadi kekosongan hingga saat dilantiknya kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak nasional pada 2024. Ini lebih aman, demokratis, efektif, praktis, dan tidak ribet.
A Walid Muhammad Jl Sumedang, Garunggang, Pangkal Pinang
KPR Rumah
Kami pemilik KPR Maybank sejak 2016 dengan nomor rekening 1246590xxx. Karena pengembang apartemen kami di Oasis Cikarang dalam kondisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sejak 2020, kami pun mengajukan restrukturisasi kredit pada Mei 2021.
Pengacara kami mengirimkan surat tertulis dasar hukum restrukturisasi sejak Agustus 2020 ke Maybank Cikarang Bekasi dan e-mail Juli 2021.
Awalnya Maybank meminta kami mengajukan restrukturisasi terkait Covid-19. Kami keberatan karena tak memenuhi kriteria kami. Keberatan kami kirim lewat e-mail ke Ubaidilah, November 2021.
Baru pada Februari 2022 surat kami disepakati, yaitu restrukturisasi akibat kasus PKPU pada pengembang.
Sayangnya, e-mail layanan pelanggan Maybank bertele-tele menangani hal ini. Setiap kami merespons e-mail, selalu diminta untuk menunggu dan bercerita dari awal. Orang yang menangani e-mail selalu berbeda-beda.
Sangat disayangkan, di era teknologi maju, kami mentok dengan jawaban otomatis e-mail yang tak beda dengan burung beo: hanya mengulang kata-kata yang sama. Bagaimana komunikasi dengan kami bisa berlanjut?
Tolong tindak lanjuti, Maybank, karena masalah ini telah membuat nama kami masuk dalam kredit bermasalah. Di bank lain kami tidak pernah terlambat bayar selama hampir 15 tahun KPR.
Ir A Pratomo, MT
Jl Jingganagara, Kotabaru Parahyangan
Hasil Lab Lambat
Saya sangat kecewa dengan pelayanan yang diberikan GS Lab Gunung Sahari.
Ibu saya cek lab di GS Lab Gunung Sahari, pada pagi hari (1 Maret 2022). Dijanjikan hasil selesai dan dapat diambil pukul 16.00 hari yang sama.
Ketika saya datang ke lab pukul 16.00, ternyata hasil tes belum selesai. Dijanjikan akan dikirim melalui e-mail.
Saya juga menjelaskan bahwa ibu saya ada janji kontrol dengan dokter pada 1 Maret 2022 sebelum pukul 18.00 dan hasil lab tersebut sangat dibutuhkan untuk konsultasi.
Pihak GS Lab menjanjikan akan memprioritaskan proses (CITO), tetapi sampai ibu saya selesai kontrol dokter, hasil lab belum juga dikirim via e-mail.
Saya juga menghubungi staf GS Lab Gunung Sahari berkali-kali, tetapi tidak ada respons positif. Telepon susah dihubungi dan tidak pernah diangkat, pesan Whatsapp juga tidak dijawab.
Sangat disayangkan, karena kami sekeluarga telah menjadi pelanggan setia GS Lab Gunung Sahari selama bertahun-tahun. Baru kali ini mendapatkan pelayanan yang sangat tidak profesional.
Mohon tanggapan dan penjelasan GS Lab.
Hendra NurJl Kartini VIII Dalam, Jakarta 10750