Yasonna Ingatkan Pegawai Kemenkum dan HAM Jaga Integritas

KOMPAS/ZULKARNAINI

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly di hadapan 645 calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM Provinsi Aceh di Banda Aceh, Kamis (12/4/2018). Para calon pegawai tersebut merupakan hasil seleksi pada 2017.

BANDA ACEH, KOMPAS — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengingatkan dengan tegas para calon pegawai negeri sipil di bawah kementerian itu agar bekerja menerapkan profesionalisme dan menegakkan nilai-nilai integritas. Pegawai yang melanggar hukum ditindak tegas, bahkan diancam pecat.

Hal itu disampaikan Yasonna H Laoly di hadapan 645 calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM Provinsi Aceh di Banda Aceh, Kamis (12/4/2018). Para calon pegawai tersebut merupakan hasil seleksi pada 2017.

Yasonna mengatakan, seleksi yang dilakukan secara transparan dan ketat telah melahirkan calon pegawai yang bersih. Oleh sebab itu, mereka yang telah lulus diingatkan agar tetap menjaga integritas. ”Saya ke sini (Aceh) untuk menyampaikan pesan secara langsung. Saya bangga kepada kalian terpilih dengan bersih.  Kalau ada yang ketahuan masuk karena membayar akan saya pecat,” kata Yasonna.

Tahun ini, Kemenkum dan HAM mendapatkan penambahan 17.576 pegawai baru. Mereka akan ditempatkan di bawah Kanwil Kemenkum dan HAM di seluruh Indonesia. Pegawai baru terdiri dari sipir, dokter umum, perawat, dan pegawai lainnya.

Yasonna meminta pegawai baru tidak tergiur terhadap godaan mafia narkoba yang berupaya memasukkan narkoba ke lapas. Selama ini tidak sedikit sipir yang terlibat dalam aksi penyelundupan narkoba ke lapas.

”Saya punya harapan besar kepada PNS baru sebagai penggerak dan agen perubahan.  Kehormatan saya telah saya berikan kepada kalian,” kata Yasonna.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan, seorang pewagai negeri harus taat pada aturan, bukan kepada atasan. Menurut Irwandi, proses seleksi CPNS di bawah Kemenkum dan HAM sangat ketat dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.