Program makan siang gratis menjadi topik menarik seiring besarnya kemungkinan Prabowo-Gibran memenangi Pilpres 2024.
Oleh
BUDIAWAN SIDIK A
·5 menit baca
KOMPAS/PRIYOMBODO
Petugas mempersiapkan makan siang pada kegiatan simulasi program makan siang gratis untuk siswa di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024). Sebanyak 160 porsi makan siang gratis dipersiapkan bagi siswa pada kesempatan tersebut.
Program makan siang gratis menjadi bahasan menarik seiring dengan besarnya kemungkinan pasangan Prabowo-Gibran akan terpilih sebagai Presiden Indonesia periode 2024-2029. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan real count sementara KPU menunjukkan dominasi suara pasangan urut 2 ini, yakni kisaran 58 persen. Realisasi program populis itu sangat ditunggu implementasinya.
Dalam Pemilu Presiden 2024, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyodorkan visi ”Bersama Indonesia Maju” menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai tujuan itu, pasangan ini berupaya merealisasikannya dengan mengacu tiga pilar besar visi masa depannya. Pertama adalah Asta Cita yang terdiri dari 8 misi utama; lalu Program Prioritas yang terdiri dari 17 rencana kegiatan besar; dan Program Terbaik Cepat yang meliputi 8 agenda penting.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Khusus Program Terbaik Cepat itu, presiden dan wakil presiden terpilih akan mengawal langsung 8 program unggulannya selama 5 tahun ke depan. Hal demikian dirasa sangat penting dilakukan oleh pemimpin negara karena Program Terbaik Cepat ini menjadi fondasi penting bangsa untuk meraih Indonesia Emas 2045.
Dari delapan Program Terbaik Cepat tersebut, ada salah satu program yang kini menjadi perhatian khalayak luas. Program tersebut adalah pemberian makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
Dari segi target atau sasarannya, program itu relatif sangat mulia. Pasalnya, program itu bertujuan untuk memberantas atau mengurangi stunting(tengkes) demi menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan meningkatkan mutu kehidupan generasi bangsa di masa depan.
Program makan siang dan susu gratis tersebut bersifat harian dan diberikan kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren. Selain itu, program ini juga menyalurkan bantuan gizi kepada ibu hamil dan anak balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga. Ditargetkan, pada 2029 nanti penerima manfaat program itu mencapai 100 persen yang mencakup sekitar 80 juta penerima manfaat.
Dengan adanya rencana program makan siang gratis tersebut, tentu saja kebutuhan alokasi anggaran belanja yang disediakan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin besar. Sejumlah pertanyaan terlontar, salah satunya mempertanyakan bagaimana menyediakan alokasi dananya.
Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menjelaskan bahwa program makan siang gratis akan diupayakan menggunakan sumber pendapatan baru. Dengan demikian, kata Drajat, pendanaannya bukan menggunakan dana dari program-program yang sebelumnya sudah ada dalam APBN, termasuk tidak akan mengotak-atik dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP).
Drajat juga mengatakan, selama ini tidak pernah muncul opsi membiayai makan siang melalui realokasi dana dari program yang sudah dianggarkan sebelumnya. Tidak dari subsidi BBM, tidak dari BOS, atau program lain. Dia menegaskan bahwa untuk membiayai program makan gratis itu mengandalkan dari penerimaan baru (Kompas.id, 4/3/2024).
Anggaran makanan bergizi
Dari pernyataan dewan pakar dari TKN tersebut mengindikasikan bahwa pemerintahan mendatang akan berupaya mencari sumber pendanaan baru tanpa harus mengorbankan alokasi belanja untuk sektor-sektor lainnya. Idealnya, pemerintah akan berupaya meningkatkan sumber pendapatan negara sehingga dapat meningkatkan belanja sekaligus mendorong pertumbuhan semua sektor ekonomi secara optimal.
Dalam hitungan sederhana, program makan siang gratis itu mendorong goverment expenditure hingga kisaran di atas Rp 150 triliun. Angka ini diperoleh dari estimasi hitungan nilai konsumsi makanan bergizi setiap anak atau penerima manfaat dikalikan dengan jumlah hari efektif bersekolah.
Makanan bergizi menjadi isu yang penting karena dalam konteks program makan siang gratis itu tujuan besarnya adalah memberantas atau mengurangi tengkes. Dengan asupan bergizi ini harapannya dapat menghasilkan SDM berkualitas dan meningkatkan kualitas kehidupan generasi muda. Oleh karena itu, makanan yang akan disajikan pada program tersebut idealnya harus memenuhi kriteria sehat dan bergizi. Pertanyaan, berapakah estimasi biaya makanan bergizi tersebut?
Ada sejumlah pendekatan yang dapat digunakan sebagai bahan proyeksi anggaran makan siang gratis itu. Salah satunya dengan menggunakan pendekatan biaya belanja makanan yang mengandung gizi seimbang atau sehat. Hasil investigasi tim jurnalisme data Harian Kompas menghitung biaya yang perlu dikeluarkan masyarakat Indonesia untuk membeli makan bergizi seimbang atau sehat sebesar Rp 22.126 per hari atau Rp 663.791 per bulan. Anggaran biaya ini sudah termasuk asupan susu bubuk setiap hari. Estimasi biaya pangan ini berdasar standar komposisi gizi Healthy Diet Basket (HDB), yang juga digunakan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, FAO (Kompas, 9/12/2022).
Infografik Masyarakat yang Tidak Bisa Menjangkau Pangan Gizi Berimbang Jurnalisme Data Rata-rata Harga Bahan Pangan Gizi Seimbang
Nominal Rp 22.126 itu merupakan perkiraan biaya makan bergizi sehari per kapita dengan standar nilai harga pada akhir tahun 2022. Artinya, apabila rata-rata penduduk Indonesia konsumsi makanan per hari sebanyak tiga kali, biaya sekali makan tiap orang sebesar Rp 7.375. Nominal ini kemungkinan sedikit mengalami peningkatan saat ini seiring dengan perubahan tren harga bahan pangan secara umum.
Mengacu pada kalkulasi tersebut dan dikalikan dengan perkiraan individu yang akan mendapat manfaat dari program makan siang itu yang berkisar 80 juta orang, maka setidaknya negara harus mengalokasikan dana sekitar Rp 153,40 triliun. Nominal ini diperoleh dari biaya estimasi satu porsi makanan bergizi dikalikan jumlah penerima manfaat dan dikalikan lagi dengan jumlah hari kerja aktif berkegiatan yang mencapai 260 hari.
Estimasi itu dapat digunakan sebagai acuan sederhana sehingga dapat dihitung perkiraan dana yang dibutuhkan negara hanya untuk mengimplementasikan program makan siang dan susu gratis tersebut. Selain itu, bisa digunakan sebagai komparasi dengan teknis penghitungan lainnya sehingga dapat dilihat perbedaan-perbedaan kalkulasinya.
Menurut hitungan Indonesia Food Security Review (IFSR), program makan siang gratis memerlukan uang sekitar Rp 450 triliun per tahun dengan acuan Rp 15.000 per porsi. Perbedaan kalkulasi demikian bisa saja terjadi karena acuan yang digunakan dalam menghitung makanan bergizi sehat tersebut kemungkinan juga berbeda-beda. Selain itu, perubahan harga bahan pangan juga turut memengaruhi estimasi biaya makanan bergizi yang akan diimplementasikan dalam program itu.
Relatif besarnya estimasi anggaran makan siang tersebut tentu saja menuntut kesungguhan dan kehati-hatian pemerintah untuk merealisasikannya. Pasalnya, uang yang dibutuhkan nilainya jauh lebih besar dari anggaran belanja sejumlah kementerian/lembaga yang membutuhkan dana besar setiap tahunnya. Misalnya saja, Kementerian Pertahanan yang nilai belanjanya pada RAPBN 2024 sekitar Rp 135 triliun dan Kementerian PUPR yang menganggarkan belanja pada tahun ini sekitar Rp 147 triliun.
Oleh sebab itu, para pemangku kebijakan mulai dari level pusat hingga daerah harus berhati-hati dalam pelaksanaannya nanti. Pasalnya, akan sangat masif melibatkan banyak pihak untuk operasional program makan gratis itu setiap hari. Selain rentan menimbulkan berbagai persoalan teknis dan juga rawan korupsi, kebijakan ini rentan akan memengaruhi kebijakan fiskal pemerintah untuk menyediakan dananya.
Menurut Drajad Wibowo, pasangan Prabowo-Gibran akan selalu mengutamakan prinsip disiplin fiskal dengan maksimum defisit 3 persen. Selain itu, tidak akan ada pula kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) akibat program makan siang gratis ini.
Hal tersebut mengindikaskan bahwa pemerintah akan berusaha serasional mungkin dengan anggaran yang tersedia untuk menerapkan program makan siang gratis itu. Defisit anggaran APBN akan tetap dijaga di bawah 3 persen. Dengan demikian, apabila program itu akan dilaksanakan sesegera mungkin ketika Prabowo-Gibran menjabat, langkah termudahnya adalah realokasi anggaran kementerian lembaga. Selain itu, dapat pula menerapkan realisasi program secara bertahap ataupun hanya menyasar kelompok masyarakat tertentu sebagai tahap awal. Selajutnya, akan terus diperluas seiring dengan kian meningkatnya pendapatan yang diperoleh negara.
Namun, untuk kepastiannya, langkah-langkah kebijakan tersebut akan diumumkan secara langsung oleh Prabowo-Gibran saat keduanya sudah diresmikan oleh KPU sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029. (LITBANG KOMPAS)
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2024%2F02%2F29%2F95ffc7c1-4377-4c2d-951c-2bfb003f88f2_jpg.jpg){kind=logo}
