Apresiasi pada Pemerintah Masih Tinggi
Apresiasi publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin terbilang tinggi, meski ada sedikit penurunan.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F10%2F02%2F650d188d-ceac-4ab5-81da-b1abaa2551ae_jpg.jpg){kind=logo}
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memberikan keterangan pers seusai acara Istana Berbatik di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (1/10/2023) malam.
JAKARTA, KOMPAS —Memasuki tahun keempat pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode kedua, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan terbilang tinggi. Berdasarkan survei Kompas pada Desember 2023, sebanyak 73,5 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan. Sebaliknya, ada 26,5 persen bagian responden yang menyatakan tidak puas.
Dibandingkan dengan survei periode sebelumnya, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah sedikit turun. Pada Agustus 2023, misalnya, ada 74,3 persen publik yang puas.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Tingginya kepuasan publik lebih banyak diungkapkan mereka yang tinggal di perdesaan, berlatar pendidikan rendah, dan dari kalangan kelas sosial menengah-bawah dan bawah. Dari sisi umur, mereka yang berusia 26-33 tahun, mereka yang lebih banyak disebut generasi Y, mereka yang berusia di atas 42 tahun, kelompok generasi X, dan generasi yang lebih tua (baby boomers), juga lebih banyak menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah.
Dari sisi latar belakang pilihan politik, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah lebih banyak disuarakan oleh pendukung Jokowi-Amin. Saat ini tak kurang dari 84,6 persen responden pemilih Jokowi-Amin menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan. Sebaliknya, cukup banyak dari mereka yang bukan pemilih Jokowi menyatakan puas (48,4 persen).
Di antara empat bidang yang menjadi tolok ukur penilaian survei, yaitu politik dan keamanan, hukum, ekonomi, serta kesejahteraan sosial, kinerja bidang polkam serta bidang kesejahteraan sosial menjadi yang paling banyak diapresiasi. Bidang polkam mendapat apresiasi tertinggi, yaitu 80,2 persen. Tingkat kepuasan ini naik dari 79,3 persen, Agustus lalu.
Hal ini tak lepas dari langkah pemerintah menjaga stabilitas di tahun politik. Beberapa tahapan pemilu dan pilpres dalam empat bulan terakhir memasuki masa krusial, seperti penetapan capres-cawapres dan dimulainya masa kampanye peserta pemilu. Di tengah kondisi politik mutakhir, termasuk polemik putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah membuktikan tetap mampu menghadirkan rasa aman.
Demikian pula dengan upaya pemerintah menguatkan kebebasan sipil. Salah satu regulasi yang banyak disorot karena mengancam kebebasan sipil adalah UU ITE. Revisi regulasi ini berhasil dituntaskan pemerintah bersama DPR.
Pengesahan revisi pasal-pasal karet dalam undang-undang tersebut diharapkan dapat meredam kekhawatiran masyarakat akan kebebasan berpendapat dan kebebasan sipil.
Hampir senada dengan bidang polkam, bidang kesejahteraan sosial banyak diapresiasi masyarakat dengan 80,1 persen responden menyatakan puas. Sebagaimana bidang politik dan keamanan, kinerja bidang kesejahteraan sosial naik dari 76,4 persen pada Agustus 2023.
Presiden Joko Widodo saat menyalurkan bantuan pangan beras kepada keluarga penerima manfaat di kantor Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, 12 September 2023.
Penurunan citra
Bidang politik dan keamanan serta kesejahteraan sosial ini menjadi tumpuan apresiasi terhadap kinerja pemerintah. Hal itu terjadi mengingat pada dua bidang lainnya, yaitu perekonomian dan penegakan hukum, terjadi penurunan tingkat kepuasan. Bidang penegakan hukum, misalnya, turun 3,6 persen dari 61,9 persen pada Agustus 2023 menjadi 58,3 persen pada Desember 2023. Ekonomi juga turun meski kurang signifikan, dari 61,5 persen pada Agustus 2023 menjadi 60,8 persen pada survei Desember 2023.
Penurunan apresiasi tersebut semakin jelas tergambar dengan melihat 20 indikator penilaian yang terbagi dalam empat bidang di atas. Untuk kinerja bidang hukum, misalnya, seluruh indikator tingkat kepuasan menurun. Kinerja yang banyak disorot publik adalah upaya pemerintah memberantas suap dan jual-beli kasus (turun 4,9 persen), penuntasan penyelesaian kasus hukum (turun 3,4 persen), dan pemberantasan korupsi (turun 3 persen).
Baca juga: Tantangan di Balik Peningkatan Apresiasi
Selain memotret derajat kepuasan publik, hasil survei juga mengungkapkan penurunan tingkat keyakinan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Derajat keyakinan publik pada survei sebelumnya 74,6 persen, tetapi kini menjadi 70,7 persen. Sebaliknya, angka ketidakyakinan membesar dari 25,4 menjadi 29,3 persen.
Selaras dengan penurunan itu, citra kepemimpinan Presiden Jokowi turut menurun. Angkanya menjadi 81,3 persen atau turun hingga 4 persen dari survei sebelumnya.
Kelas menengah
Di tengah kecenderungan terjadinya penurunan, berbagai langkah antisipasi perlu dilakukan pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus menjamin tuntasnya program-program pembangunan.
Selain diperlukan pembenahan 11 dari 20 indikator penilaian publik, hasil survei menemukan jarak apresiasi sejumlah kalangan dengan kinerja pemerintah. Dari latar belakang politik, misalnya, masih terbilang signifikan ketidakpuasan yang dikeluhkan kalangan yang bukan pemilih Jokowi dalam pemilu lalu (48,4 persen).
Baca juga: Kepuasan Meningkat, Faktor ”Jokowi” Menguat?
Kalangan yang umumnya berdomisili di perkotaan dengan tingkat pendidikan menengah ke atas juga belum mudah diyakinkan dengan hasil kinerja pemerintah. Mereka mewakili kelas sosial menengah dan menengah atas di perkotaan.
Langkah pemerintah mengelola aspirasi kelas menengah perkotaan yang kritis penting dilakukan guna mempertebal kepercayaan terhadap Jokowi-Amin. (LITBANG KOMPAS)
