Survei Litbang ”Kompas”: Menjaga Harapan Pemilu 2024 Aman dan Damai

Dinamika dan persaingan politik menjelang pemilu selalu diikuti kekhawatiran akan kondisi yang kurang aman. Seperti apa suasana kebatinan masyarakat Indonesia pada lima bulan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024?

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Harapan pemilu damai yang dituliskan warga pada sebuah papan saat penyelenggaraan Jambore Kebangsaan di Lapangan Pancasila, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/9/2023). Jambore Kebangsaan tersebut untuk mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan pemilu yang damai dan aman.

Berjalannya tahapan pelaksanaan pemilu dan situasi politik yang stabil menumbuhkan harapan publik akan pelaksanaan Pemilu 2024 yang aman serta damai. Keberlanjutan menjaga momentum ini diperlukan untuk menyongsong pelaksanaan pemilu yang makin dekat.

Tumbuhnya harapan publik akan pemilu yang aman dan damai tergambar dari survei Kompas pada Agustus 2023. Survei yang dilaksanakan pada 27 Juli-7 Agustus 2023 ini melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi di Tanah Air.

Setidaknya terdapat empat indikator yang turut membentuk munculnya harapan publik terhadap terciptanya suasana pemilu damai tersebut. Keempat indikator itu ialah kemampuan pemerintah menjaga stabilitas keamanan, citra dan netralitas lembaga Polri, kepercayaan publik pada penyelenggara pemilu, serta partisipasi politik masyarakat untuk mengikuti pemilu.

Aspek pertama terkait kemampuan pemerintah menjaga stabilitas keamanan dan politik. Dalam persepsi publik, pemerintah dinilai cukup kapabel menghadirkan situasi politik dan keamanan yang stabil. Mayoritas responden (79,3 persen) dalam survei Litbang Kompas Agustus 2023 ini menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola kondisi politik dan keamanan.

Melihat latar belakang status sosial ekonomi responden, penilaian positif ini relatif merata diungkapkan responden kelas ekonomi bawah (79,6 persen), kelas menengah (78,5 persen), dan kelas atas (74,1 persen). Tingkat apresiasi juga merata diungkapkan responden perempuan dan laki-laki serta responden dari berbagai kategori usia, mulai dari baby boomers (50-65 tahun) hingga generasi Z yang berumur 17-25 tahun.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua KPU Hasyim Asy’ari memberikan sambutan dalam acara Deklarasi Pemilu Ramah HAM di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Minggu (11/6/2023). Melalui deklarasi ini diharapkan pemilu dan pilkada serentak pada 2024 menjadi pesta demokrasi yang bermartabat, bebas dari diskriminasi, jujur, damai, dan adil.

Kepuasan paling signifikan terjadi pada indikator membangun sikap menghargai perbedaan dan menjamin kebebasan berpendapat. Pemberian jaminan rasa aman pada masyarakat juga mendapat apresiasi yang relatif tinggi.

Apresiasi yang diungkapkan publik itu menjadi faktor penting dalam kehidupan demokrasi rakyat, terlebih dalam aspek menjamin kebebasan berpendapat dan menjamin rasa aman di masyarakat. Baik kebebasan berpendapat maupun situasi rasa aman merupakan modal dasar dalam menyelenggarakan pesta demokrasi.

Aspek kedua ialah kepercayaan masyarakat pada aparat keamanan, dalam hal ini Polri. Tugas utama Polri ialah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam Pemilu 2024, peran Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ini sangat krusial. Tugas tersebut antara lain melakukan pengamanan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu, memberikan pelayanan izin kegiatan kampanye peserta pemilu, serta menjamin keamanan Pemilu 2024 hingga ke lokasi-lokasi tempat pemungutan suara (TPS).

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memimpin Rapat Koordinasi Nasional Sinergitas Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan untuk Menyukseskan Pemilu 2024 di Hotel Westin, Jakarta, Senin (29/5/2023). Mahfud MD menegaskan bahwa TNI dan Polri harus menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.

Pentingnya posisi penjaga keamanan dan ketertiban membutuhkan legitimasi kepercayaan publik. Tanpa dukungan citra yang baik di benak masyarakat, wibawa Polri dalam mengemban tugas pengamanan dapat terganggu. Terkait citra lembaga Polri di masyarakat, hasil survei Kompas menemukan citra positif Polri. Sebagian besar responden (66,8 persen) menilai baik citra kepolisian.

Melihat tren survei sejak Oktober 2022, kepercayaan publik kepada kepolisian ini terus menanjak. Sebelumnya, citra Polri sempat tergerus sejumlah kasus yang mendapat sorotan publik, terutama pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dan dugaan kasus narkoba yang melibatkan petinggi Polri.

Menguatnya citra Polri ini tidak terlepas dari upaya pembenahan dan peningkatan profesionalitas Polri. Publik menilai kemampuan Polri dalam memberikan perlindungan masyarakat dan memelihara keamanan berjalan baik. Mayoritas responden (75,3 persen) mengapresiasi Polri dalam memberikan perlindungan masyarakat. Perihal memberikan perlindungan kepada masyarakat pun dinilai positif oleh 75,7 persen responden.

Membaiknya citra Polri ini diikuti dengan kepercayaan publik akan profesionalitas Polri dalam menjaga netralitas dalam pemilu nanti. Sebagian besar responden (65 persen) mengungkapkan keyakinannya bahwa kepolisian dapat menjaga profesional dan netralitasnya pada Pemilu 2024.

Penyelenggara pemilu

Faktor ketiga yang memengaruhi keyakinan publik akan pemilu yang aman dan damai ialah kapabilitas lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). KPU memiliki tugas melaksanakan pemilu, seperti merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal serta menyusun peraturan untuk setiap tahapan pemilu. Adapun Bawaslu merupakan lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu.

Mengingat besarnya peran KPU dan Bawaslu, citra kedua lembaga penyelenggara pemilu ini turut memengaruhi kredibilitas dan kualitas pemilu yang sedang dipersiapkan. Terkait hal ini, survei Litbang Kompas menemukan sebagian besar responden (70 persen) menilai baik citra KPU.

Demikian pula Bawaslu, 70,7 persen responden memberikan apresiasi positif. Besarnya kepercayaan publik ini menjadi modal berharga bagi KPU dan Bawaslu dalam menjalankan amanah sebagai penyelenggara pemilu.

Dukungan publik tidak terlepas dari komitmen dan kemampuan KPU menjalankan tugasnya. Sejumlah tahapan penting pemilu berhasil dilalui KPU, seperti menetapkan partai peserta pemilu, menetapkan bakal calon anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta menetapkan 204.807.222 orang pemilih masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Terlaksananya tahapan-tahapan ini memberikan jaminan berlangsungnya pesta demokrasi yang berkualitas.

Sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, pemilu memerlukan aspek-aspek formal atau prosedural yang harus dipenuhi. Aspek ini, antara lain, harus terwujud melalui regulasi pemilu, penyelenggara pemilu, peserta pemilu (partai politik dan calon perseorangan), dan keberadaan pemilih.

Dari aspek prosedural, persiapan Pemilu 2024 boleh dikatakan sudah memenuhi syarat formal. Pemenuhan syarat-syarat formal pemilu ini turut mendorong terbentuknya kepercayaan publik pada penyelenggara pemilu.

Baca juga : Mendata Pemilih, Meningkatkan Partisipasi di Pemilu 2024

Aspek terakhir sekaligus muara dari kepercayaan publik tersebut ialah terbentuknya keinginan untuk menggunakan hak pilih di pemilu. Hampir semua responden (92,4 persen) menyatakan akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari 2024 nanti. Bahkan, sebagian besar (88,4 persen) menyatakan akan mengikuti pemilu legislatif dan pemilu presiden. Antusiasme ini naik dari survei Januari 2023 dan Mei 2023.

Tingginya antusiasme publik ini diikuti dengan kecenderungan perilaku yang sudah memiliki pilihan partai politik dan calon presiden. Hasil survei juga memperlihatkan sebagian besar (88,4 persen) responden pemilih sudah menentukan pilihan untuk parpol dan memilih capres (72,1 persen). Mantapnya pilihan partai ini merata diungkapkan responden dari berbagai usia dan tingkat pendidikan dengan angka di atas 84 persen.

Partisipasi politik

Tingginya antusiasme publik ini menebalkan gambaran akan pemilu yang aman dan damai. Partisipasi rakyat dengan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu di TPS turut menguatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Angka partisipasi publik tidak saja mencerminkan kesadaran masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi, tetapi juga menggambarkan bentuk kepercayaan kepada pemerintahan atau sistem politik. Kesadaran politik yang tinggi dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah akan diikuti dengan partisipasi yang cenderung aktif.

Dalam konteks ini, antusiasme publik untuk mengikuti pemilu sebagaimana yang terbaca dari hasil survei dapat dimaknai sebagai gambaran masih terjaganya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintah. Hal itu juga tecermin dalam bentuk keyakinan publik akan terselenggaranya Pemilu 2024 dengan aman.

Delapan dari 10 responden menyatakan percaya bahwa pemerintah dapat menjamin Pemilu 2024 berjalan aman. Keyakinan publik juga terbaca pada situasi pascapemilihan. Tiga perempat responden yakin kondisi perekonomian dan situasi politik Indonesia akan membaik.

Baca juga : Perkuat Narasi Pemilu Damai

Segenap kemampuan pemerintah menjaga stabilitas politik, menguatnya citra aparat keamanan, kepercayaan publik pada penyelenggara pemilu, serta partisipasi politik masyarakat mengikuti pemilu menjadi bekal berharga bagi bangsa Indonesia menghadapi Pemilu 2024. Diharapkan kepercayaan publik bahwa pemilu saat ini berjalan aman dan damai dapat terus dijaga hingga pelaksanaan pemungutan suara.

Hal ini mengingat tahapan pemilu ke depan mulai masuk tahapan kontestasi berupa kampanye partai-partai dan pasangan capres/cawapres. Kepercayaan publik terhadap pemilu ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk dapat menghadirkan aspek substantif penyelenggaraan pemilu, yaitu bebas, terbuka, jujur, dan adil, demi menjaga kualitas demokrasi bangsa. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga : Tantangan Menepis Polarisasi Politik Pemilu 2024