Sejalan dengan tren apresiasi publik pada kinerja pemerintahannya, posisi politik Presiden Jokowi semakin menguat. Hanya saja, pada Pemilu 2024 mendatang, tidak semua kalangan sejalan dengan preferensi politiknya.
Oleh
Bestian Nainggolan
·2 menit baca
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN/ LAILY RACHEV
Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat meninjau panen raya padi dan berdialog dengan petani di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah (9/3/2023).
Berdasarkan hasil survei periodik KompasMei 2023, tren peningkatan kepuasan terhadap kinerja kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo masih terus berlanjut. Survei kali ini mengungkapkan sudah melalui dua pertiga bagian responden, tepatnya 70,1 persen responden menyatakan rasa ”puas” pada kinerja pemerintah. Jarak selisih dengan kalangan yang merasa ”tidak puas” melebar, lantaran kali ini tersisa hanya 29,9 persen responden yang belum terpuaskan.
Apresiasi publik yang tergolong tinggi tersebut tampak pada sebagian besar bidang persoalan. Dari 20 indikator penilaian persoalan bangsa yang terangkum dalam bidang politik keamanan, penegakan hukum, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat, setidaknya 15 indikator penilaian meningkat. Sementara terdapat lima persoalan yang dinilai cenderung menurun, kendati tidak terlalu signifikan.
Catatan keberhasilan lainnya, hanya dua indikator persoalan: penyediaan lapangan kerja dan pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum, yang dinilai kurang dari separuh bagian publik. Kendati demikian, dibandingkan dengan periode penilaian sebelumnya, kedua persoalan ini juga mengalami peningkatan kepuasan publik.
Di balik prestasi peningkatan kepuasan publik tersebut, apresiasi patut disematkan lantaran Presiden Jokowi bersama jajaran kabinetnya terbilang cukup responsif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi perhatian luas masyarakat. Disimpulkan demikian karena dari berbagai bidang persoalan yang belakang ini menarik perhatian luas masyarakat, justru pada bidang-bidang persoalan itulah terjadi peningkatan rasa kepuasan yang signifikan.
Bidang perekonomian misalnya. Problem-problem perekonomian yang sempat terpuruk sepanjang masa pandemi dan ancaman kelesuan ekonomi global kini justru berbalik menunjukkan tren peningkatan positif. Pengendalian harga-harga kebutuhan pokok menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas perekonomian. Hasil survei mengungkapkan, sekitar 59,5 persen menyatakan rasa puas terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi gejolak perekonomian. Dibandingkan periode sebelumnya (53,5 persen) terjadi peningkatan signifikan.
Gerak perubahan kepuasan ke arah yang lebih positif juga tampak pada bidang persoalan penegakan hukum. Bidang persoalan yang pada periode sebelumnya menuai sorotan terbesar publik kini beranjak membaik. Tidak kurang dari 59 persen responden mengungkapkan rasa puas.
Peningkatan apresiasi semacam ini tidak lepas dari respons pemerintah yang terbilang positif dalam penanganan terhadap berbagai kasus-kasus hukum yang terjadi belakangan ini. Kinerja aparat penegakan hukum dalam memberikan jaminan penegakan hukum yang sama pada setiap warga negara diapresiasi lebih dari separuh bagian responden. Padahal, pada periode lalu, hal itu sedemikian terpuruk.
Segenap keberhasilan dalam menjaga tren positif kepuasan publik diperkirakan berpengaruh pula terhadap posisi politik Presiden Jokowi. Keyakinan publik pada kinerja maupun sosoknya pun menguat. Hasil survei menunjukkan, hampir tiga perempat bagian publik yang meyakini presiden dapat menyelesaikan segenap persoalan di negeri ini.
Semakin besarnya keyakinan ataupun ekspektasi publik pada Presiden Jokowi sejatinya semakin menguatkan posisi dan peran faktor ”Jokowi” dalam segenap ruang ataupun arena politik negeri ini. Apa itu faktor Jokowi? Mengapa pula faktor ini menjadi sedemikian signifikan yang perlu dikaji kehadiran ataupun pengaruhnya dalam arena perpolitikkan di negeri ini? (Bersambung) (LITBANG KOMPAS)
