Tren Populasi yang Menyusut dan Kecemasan Dunia

Negara-negara maju mengalami penyusutan populasi akibat menurunnya angka kelahiran. Kondisi ini menimbulkan kecemasan karena untuk jangka panjang kekurangan penduduk akan mengancam perekonomian.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Kawasan permukiman padat penduduk dengan latar belakang gedung bertingkat di Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Pada November 2022 lalu, penduduk dunia tembus 8 miliar orang. Meskipun jumlah penduduk dunia terus meningkat, pertumbuhannya kian menurun. PBB menyebutkan pertumbuhan penduduk dunia sudah di bawah 1 persen sejak tahun 2020.

Beberapa negara mengalami angka kelahiran yang rendah. Dunia menghadapi masalah kekurangan penduduk usia muda, sedangkan populasi mulai menua karena angka harapan hidup yang semakin membaik.

Problem populasi yang menyusut atau shrinking population terjadi pada sejumlah negara. Dalam policy brief PBB yang membidangi masalah ekonomi dan sosial edisi April 2023 lalu menyebutkan, status China yang selama ini menjadi negara berpenduduk terbesar dunia akan digantikan oleh India.

Pada April 2023, populasi India diperkirakan mencapai 1.425.775.850 jiwa. Jumlah ini menyalip populasi China. Populasi India akan terus meningkat dalam tahun-tahun ke depan. Sebaliknya, populasi China sudah mencapai puncak dan mulai menurun sejak tahun 2022.

Diproyeksikan populasi China akan terus turun hingga di bawah 1 miliar sebelum akhir abad ini. Sementara puncak populasi di India akan tercapai pada tahun 2064 dan setelah itu akan menurun secara bertahap.

Jepang sudah mengalami penurunan jumlah penduduk sejak satu setengah dekade yang lalu. Puncak tertinggi jumlah penduduk Jepang sudah tercapai pada tahun 2008. Saat itu tercatat jumlah penduduk Jepang sebanyak 128.084.000 jiwa. Setelah itu, jumlah penduduk Jepang menurun secara bertahap.

Jepang mengalami depopulasi. Pada Oktober 2022 lalu, jumlah penduduk Jepang tercatat 124.947.000 jiwa atau berkurang 3,1 juta jiwa lebih (2,5 persen).

Satu artikel di Newsweek, 30 April 2023 lalu, menyebutkan, penyusutan populasi Jepang akan terus berlanjut tanpa ada jalan untuk kembali. Pada tahun 2070 diproyeksi jumlah penduduk Jepang akan tinggal sekitar 87 juta jiwa.

Banyak faktor yang menjadi penyebab melambatnya atau menurunnya pertumbuhan populasi. Umur yang panjang dan keluarga kecil yang dibangun dianggap telah mengubah struktur demografi sebuah negara.

Kondisi itu dipengaruhi membaiknya nutrisi dan pelayanan kesehatan, menurunnya angka kematian terutama pada bayi dan anak-anak, serta meningkatnya level pendidikan terutama pada perempuan.

Tingkat pendidikan yang baik berkontribusi menurunkan angka kematian, juga angka kelahiran. Melalui program pemberdayaan perempuan, semakin tinggi tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja.

Kondisi ini berkontribusi mengubah peran perempuan dalam keluarga, termasuk dalam merencanakan keluarga, seperti mengatur jumlah anak dan jarak kelahiran antar-anak.

Baca juga : Bayang-bayang Depopulasi

Angka kelahiran

Di saat angka harapan hidup di banyak negara semakin membaik, angka kelahiran cenderung menurun. Hal itu terjadi di China dan India. Berdasarkan data Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), China dan India pada tahun 1970 memiliki angka kelahiran yang hampir sama, yaitu hampir enam kelahiran per perempuan.

Selama paruh kedua abad ke-20, China dan India berusaha menekan laju pertumbuhan populasi dengan target menurunkan angka kelahiran. Angka kelahiran di India turun secara bertahap. Butuh waktu sekitar 3,5 dekade bagi India untuk angka kelahiran di negara tersebut turun ke angka sekitar 3 kelahiran per perempuan.

Namun, China berbeda. China mengalami penurunan drastis angka kelahiran ke angka kurang dari tiga kelahiran per perempuan dalam waktu kurang dari satu dekade.

China menerapkan kampanye ”later, longer, fewer” sejak 1970-an. Kampanye tersebut bertujuan untuk menunda menikah (later marriage), memperpanjang jarak antar-kelahiran anak, dan memiliki lebih sedikit anak yang ujungnya adalah kebijakan satu anak (one child policy).

KOMPAS/HERPIN DEWANTO PUTRO

Dokter dan perawat memeriksa salah satu dari lima bayi kembar yang merupakan anak dari pasangan Hari Saputra (32) dan Nia Rahmawati (31) di Unit Perawatan Intensif Pascakelahiran Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soetomo, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/6/2015).

Perempuan yang kedapatan melanggar kebijakan itu dipaksa untuk aborsi, didenda berat, hingga mengalami pengusiran. Kebijakan ini terlihat dampaknya pada periode 1980-2015 dengan menurunnya angka kelahiran di China.

Di India juga ada upaya untuk menekan angka pertumbuhan populasi yang tinggi dengan menyasar angka kelahiran, namun programnya berbeda antar-wilayah.

Di Kerala dan Tamil Nadu, misalnya, ketika pemerintahnya berupaya mengembangkan kondisi sosial ekonomi melalui pemberdayaan perempuan, hasilnya bisa menurunkan angka kelahiran untuk sementara. Namun, ada pula upaya kontroversial mengurangi angka kelahiran dengan kampanye sterilisasi massal di bagian wilayah yang lain.

Angka kelahiran di China merupakan salah satu yang terendah saat ini, yaitu di angka 1,7 kelahiran per perempuan. Angka kelahiran di Jepang lebih rendah lagi, yaitu di angka 1,33 kelahiran per perempuan. Sementara angka kelahiran di India lebih tinggi, yakni di angka 2,18 kelahiran per perempuan.

GETTY IMAGES/CHRIS MCGRATH

Warga Tokyo, Jepang, melintasi kawasan Shibuya, 13 Oktober 2015. Jepang termasuk negara dengan struktur penduduk menua akibat melonjaknya jumlah warga lansia dan terus turunnya hasrat kaum muda terhadap seks.

Korea Selatan memiliki angka kelahiran terendah di dunia, yaitu 0,81 kelahiran per perempuan. Berdasarkan hitungan PBB dan OECD, ambang batas angka kelahiran yang dibutuhkan untuk kestabilan populasi adalah 2,1 kelahiran per perempuan, dengan asumsi tidak ada migrasi dan angka kematian tidak berubah.

Indonesia juga mengalami penurunan angka kelahiran separuh abad ini. Tahun 1970, angka kelahiran di Indonesia tergolong tinggi, yakni di angka 5,47 kelahiran per perempuan.

Angka ini tidak jauh berbeda dengan China dan India. Itu sebabnya populasi Indonesia masuk dalam lima besar dunia. Pada tahun 2020, angka kelahiran di Indonesia sebesar 2,27 kelahiran per perempuan, lebih tinggi dari ambang batas 2,1.

Berdasarkan proyeksi PBB, jumlah penduduk Indonesia tahun 2023 sekitar 278 juta jiwa sehingga menjadi peringkat keempat terbanyak di dunia menggeser Rusia. Namun, tahun 2050 posisinya akan digeser oleh Nigeria dan Pakistan. Posisi Indonesia akan turun di urutan keenam pada 2050 dengan jumlah penduduk sekitar 317 juta jiwa.

Baca juga : Akita, Potret Jepang yang Makin Menua

Dampak penyusutan

Populasi yang menyusut atau gejala depopulasi tidak seragam terjadi di seluruh dunia. Gejala ini lebih banyak terjadi pada negara-negara maju, seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan sejumlah negara di Uni Eropa.

Pada negara yang mengalami penyusutan populasi, persentase penduduk usia mudanya menurun akibat angka kelahiran yang rendah atau migrasi keluar yang tinggi.

Hal ini akan menyebabkan lebih sedikit anak muda yang masuk ke dunia kerja atau yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Hal ini bisa mengganggu roda perekonomian. Efek dominonya akan terasa ke hal lain seperti menurunnya penerimaan negara dari pajak.

Di sisi lain, terjadi penuaan populasi karena persentase penduduk usia lansia yang meningkat. Dengan populasi yang kian menua, beban ekonomi akan bertambah, baik di level rumah tangga maupun negara. Bagi negara, pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kelompok lansia, terutama untuk anggaran kesehatan dan jaminan sosial.

Masalah akibat kekurangan anak muda dan tenaga kerja serta kelebihan warga lansia ini akan merugikan untuk jangka panjang. Kondisi ini tentu memunculkan kecemasan akan masa depan negara.

Oleh sebab itu, sejumlah negara mulai memikirkan ulang kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi yang bertumpu pada keluarga. Kebijakan itu antara lain memberikan insentif bagi anak muda agar segera menikah dan bagi pasangan suami-istri untuk memiliki lebih banyak anak.

Di Korea Selatan yang memiliki angka kelahiran terendah, misalnya, terdapat skema insentif bagi orang tua baru sebesar 540 dollar AS per bulan selama satu tahun pertama kelahiran anaknya. Besaran insentif ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang jumlahnya 230 dollar AS.

Kebijakan yang sama juga ditempuh pemerintah Jepang dengan memberi subsidi bagi keluarga untuk membantu biaya melahirkan dan biaya sekolah anak hingga remaja. Sementara di China, kebijakan satu anak dibatalkan. Tahun 2015, pasangan suami-istri diperbolehkan memiliki dua anak dan pada 2021 ditingkatkan menjadi tiga anak.

Sejumlah negara mulai memikirkan ulang kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi yang bertumpu pada keluarga.

Pemerintah China juga menyusun kebijakan untuk meringankan biaya selama kehamilan, melahirkan, pengasuhan, hingga biaya sekolah anak. Di salah satu desa di selatan Provinsi Guangdong, keluarga yang memiliki anak usia di bawah 2,5 tahun mendapat bantuan 510 dollar AS per bulan yang bisa ditambah menjadi total 15.000 dollar AS per anak. Di wilayah lain disediakan subsidi rumah bagi keluarga yang memiliki anak banyak.

Kebijakan-kebijakan tersebut ditempuh Pemerintah China untuk mencegah terganggunya perekonomian karena kekurangan tenaga kerja dan tingginya beban warga lansia.

Jika perekonomian China terganggu, dampaknya akan sangat luas dan berantai bagi negara-negara lain. Ternyata butuh biaya yang besar untuk meningkatkan kembali angka kelahiran yang dahulu ditekan. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga : Menjaga Keseimbangan Pertumbuhan Penduduk