Momentum Mengatasi Tantangan Bangsa

Hari Raya Idul Fitri 1444 H menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk berbenah. Sikap bijak dan solid dari seluruh pihak, sangat diperlukan untuk menyelesaikan beragam tantangan bangsa.

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Calon pembeli memilih pernak-pernik lebaran yang dijual salah satu toko di Pasar Pagi Asemka, Jakarta Barat, Rabu (12/4/2023). Warga mulai mencari pernak-pernik lebaran menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah untuk hiasan rumah dan dekorasi perkantoran.

Idul Fitri kali ini akan menjadi perayaan yang dapat dilakukan tanpa pembatasan aktivitas. Pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di seluruh Indonesia yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada akhir 2022 menjadi penanda kemenangan bangsa dalam melawan badai pandemi. Hal itu sekaligus pula menunjukkan optimisme untuk kembali bangkit setelah lebih dari dua tahun dihantam krisis multidimensi. Kondisi ekonomi masyarakat kini kembali berangsur berputar membaik.

Besarnya optimisme publik atas perbaikan kondisi ekonomi tersebut tampak dalam hasil jajak pendapat yang dilakukan Kompas awal April 2023. Setidaknya lebih dari seperempat bagian responden mengaku memberikan atensinya pada isu-isu terkait perkembangan ekonomi pasca-pandemi tahun 2023 ini.

Komitmen penanganan pandemi dengan terus menyeimbangkan kepentingan kesehatan dan ekonomi juga berbuah manis. Kini, penyebaran Covid-19 dapat ditekan dengan capaian vaksinasi untuk dosis kedua hingga 74,5 persen dan lebih dari 37,8 persen sasaran penduduk telah mendapat vaksin dosis penguat (Kemenkes RI, 14/4/2023). Hal itu beriringan dengan membaiknya perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2022 tercatat 5,31 persen.

Di tengah kegembiraan atas hal positif itu, kegundahan juga masih menyelimuti dengan banyak tantangan ke depan yang tidak mudah. Sejumlah hal masih perlu menjadi catatan agar bangsa ini dapat terus menuju lebih baik lagi.

Selain isu seputar ekonomi dan pandemi, beberapa hal juga ditangkap menjadi perhatian masyarakat oleh jajak pendapat Kompas. Isu terkait korupsi dan gaya hidup mewah penyelenggara negara begitu menarik perhatian publik akhir-akhir ini. Ada sekitar sepersepuluh bagian responden yang mengungkapkan hal ini menjadi perhatiannya.

Sederetan isu lainnya yang juga mengambil perhatian publik cukup tinggi masih seputar politik, seperti persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, Undang-Undang Cipta Kerja, hingga pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Belakangan, isu terkait tuan rumah Piala Dunia U-20 yang juga banyak dikaitkan dengan kepentingan pemilu pun membuat sekitar seperlima bagian responden terus mengikuti isu ini.

Pembenahan

Tak dapat dimungkiri, satu hal yang memang masih menjadi pekerjaan rumah mendasar bagi bangsa kita adalah memberantas korupsi. Kasus korupsi yang menyeret para elite penyelenggara negara seolah memang tidak ada habisnya.

Kondisi ini kini bahkan berkembang dengan sorotan masyarakat terhadap gaya hidup mewah yang dengan sengaja dipertontonkan para pejabat dan keluarganya. Bak tidak memiliki rasa empati atas kondisi sulit yang dihadapi masyarakat, gaya hidup mewah pejabat serta koleganya dikuliti publik. Banyak akun sosial media para pejabat, serta istri dan anak-anaknya menjadi bulan-bulanan. Buntutnya, beberapa di antara elite penyelenggara negara yang dinilai memiliki harta tak wajar pun ada yang dinonaktifkan serta dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: "Musang King", Kode Suap untuk Wali Kota Bandung Yana Mulyana

Praktik korupsi oleh para pejabat telah mencederai kepercayaan publik. Dalam kondisi ini, publik kembali menagih komitmen pemerintah, legislatif, dan aparat penegak hukum untuk menuntaskan persoalan korupsi. Peran inisiatif publik yang berangkat dari keresahan atas perilaku pejabat korup tentu perlu sejalan dengan komitmen penguatan kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Pembenahan ini perlu dilakukan secara mendasar dengan membangun integritas penyelenggara negara. Prinsip keadilan, transparan, dan betul-betul berdiri pada kepentingan rakyat mestinya perlu kembali dihayati elite agar dapat bekerja dengan amanah untuk kemajuan bangsa.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Tersangka Rafael Alun Trisambodo menundukkan kepala saat meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, seusai menjalani pemeriksaan, Senin (10/4/2023). Rafael Alun Trisambodo menjalani pemeriksaan perdana setelah ditahan KPK atas kasus menerima gratifikasi dari wajib pajak atas pengondisian berbagai temuan pemeriksaan perpajakannya.Rafael merupakan pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang diketahui bergaya hidup mewah dengan keluarganya.

Termasuk pula kaitannya dalam keberpihakan untuk terus memperjuangkan cita-cita kesejahteraan rakyat secara adil. Kebijakan yang dihasilkan lewat Undang-Undang Cipta Kerja yang hingga kini masih bergulir pada pusaran polemik pun menjadi bukti untuk dapat terus menggugat kebijaksanaan penyelenggara negara.

Jika hal ini gagal diupayakan, bukan tidak mungkin bangsa ini akan menanggung krisis kepercayaan pada elitenya. Hasil jajak pendapat juga menggambarkan betapa publik masih menilai pemerintah dan elite lainnya belum menunjukkan upaya konkret memenuhi harapan masyarakat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa saat ini.

Sementara itu, dalam hal keyakinan, publik masih cukup positif menaruh harapan pada para pejabat negara untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi. Sebanyak 56,7 persen responden menyatakan yakin bahwa berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi bangsa ini dapat terselesaikan dengan segenap upaya yang diperjuangkan para pejabat yang memegang amanah.

Keyakinan publik ini tentulah menjadi hal positif dan selayaknya dapat mengalir sebagai bentuk dukungan agar seluruh elite penyelenggara negara dapat menampilkan kinerja yang membanggakan publik, berpegang pada integritas, dan secara nyata terus berdampak pada perbaikan negeri dan kondisi masyarakat.

Pemilu 2024

Di sisi lain, tantangan akan semakin berat tatkala saat ini energi dan fokus perhatian elite akan pula tercabang pada persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Dihadapkan dengan berbagai persoalan kompleks yang membutuhkan kerja sama berbagai pihak, tentu pembenahan hanya akan dapat dilakukan jika semua elemen terkait dapat terkonsolidasi.

Harus diakui, situasi menjelang pemilu dengan banyak kepentingan politik begitu rentan menimbulkan friksi yang dapat mengganggu kinerja penyelenggaraan negara. Soliditas, terutama di tubuh pemerintahan, menjadi sebuah pertaruhan di tengah tarikan kepentingan politik. Kondisi tersebut tergambarkan dari hasil jajak pendapat di mana isu seputar pemilihan dan pencalonan kandidat akan terus menguat. Sepertiga responden mengaku intens memperhatikan isu seputar pencalonan kandidat potensial presiden dan wakil presiden.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Pemilih di TPS 38 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Padang Timur, Padang, Sumatera Barat, memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, Sabtu (27/4/2019). TPS 38 melakukan pemilu ulang karena ada satu pemilih ilegal yang ikut mencoblos pada 17 April 2019.

Sebanyak 16,2 persen responden lainnya banyak mengamati perkembangan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Dalam proporsi yang sama, responden juga menaruh atensi pada isu koalisi partai politik yang kian bergerak dinamis. Di sisi lain, publik juga cukup yakin elite bisa bekerja profesional. Sekitar 69,5 persen responden memiliki keyakinan para elite dapat terus menjaga soliditas dan integritas hingga penyelenggaraan Pemilu 2024 selesai.

Optimisme publik ini merupakan bagian dari harapan yang perlu dijaga dan menjadi modal besar bagi bangsa ini untuk berbenah. Kini, di tengah euforia menuju pemilu dan semangat Idul Fitri untuk saling memaafkan, akan kian bermakna jika dapat pula menjadi momentum terus menjaga semangat persatuan demi kemaslahatan bangsa.