Optimisme Publik pada Laksamana Yudo

Sebanyak 85,9 persen responden jajak pendapat ”Kompas” menyatakan optimistis dan sangat optimistis TNI di bawah kepemimpinan Yudo akan lebih baik dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Laksamana Yudo Margono disetujui untuk menjadi Panglima TNI setelah kurang lebih tiga jam Komisi I DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2022). Komisi I DPR menilai Kepala Staf TNI Angkatan Laut itu layak menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.

Setelah semua fraksi di Komisi I DPR menyetujui pengusulan Laksamana Yudo, keputusan itu akan dibawa ke rapat Paripurna DPR terdekat sebelum masa reses DPR pada 15 Desember 2022. Selanjutnya, Panglima TNI terpilih akan dilantik Presiden sebelum Jenderal Andika pensiun pada akhir tahun ini.

Pengusulan Laksamana Yudo sebagai calon Panglima TNI juga mendapatkan sambutan positif dari publik. Hal ini tertangkap dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas terhadap 502 responden pada 6-8 Desember 2022. Secara garis besar, publik meyakini Laksamana Yudo merupakan sosok yang tepat untuk meneruskan tampuk kepemimpinan militer di negeri ini. Lebih dari 85 persen responden optimistis, di bawah komando Laksamana Yudo, TNI bisa lebih baik menjalankan peran dan fungsinya dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Program prioritas

Dalam uji kelayakan dan kepatutan, Laksamana Yudo menyatakan akan berkomitmen menghadirkan TNI yang siap melaksanakan tugas negara sesuai kewenangan dan kepercayaan yang diberikan. Laksamana Yudo memaparkan, setidaknya ada empat program prioritas yang akan menjadi fokusnya sebagai pemimpin TNI.

Pertama, mewujudkan akselerasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) TNI yang unggul. Karena itu, dalam setiap penugasan akan dilandasi profesionalisme dan jiwa tangguh. Sejalan hal itu, hasil jajak pendapat juga merekam adanya urgensi untuk terus membenahi kualitas SDM TNI.

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (kiri) dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono (kanan) menghadiri pelepasan satgas Maritime Task Force di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/12/2022).

Empat dari 10 responden mengungkap pentingnya pembenahan kedisiplinan anggota TNI. Sekitar seperlima bagian responden lain, masing-masing menyoroti pentingnya perhatian pada kualitas pendidikan prajurit hingga perlunya perbaikan kesejahteraan.

Program prioritas kedua Laksamana Yudo ialah berupaya meningkatkan kesiapan operasional satuan TNI, baik personel maupun alat utama sistem persenjataan atau alutsista, sehingga memiliki kesiapsiagaan yang tinggi. Termasuk pula siap digerakkan kapan pun sesuai kebutuhan.

Tantangan menjaga keamanan dan kedaulatan negara tentu menjadi amanah yang memiliki kompleksitas tinggi dengan berbagai tantangannya. Meskipun demikian, publik terbaca memiliki keyakinan yang kuat atas tekad Panglima TNI terpilih untuk meningkatkan operasional satuan militer dalam menjawab tantangan menjaga keamanan dan kedaulatan.

Lebih dari 70 persen responden meyakini TNI di bawah kepemimpinan Laksamana Yudo dapat menunjukkan kinerja lebih baik dalam menjaga kedaulatan negara, termasuk tantangan keamanan di pulau-pulau terluar perbatasan negara. Begitu pula keyakinan publik bahwa TNI dapat mengatasi gerakan separatis ataupun aksi teror.

Kemajuan teknologi dan informasi membuat keamanan dan kedaulatan di ruang maya perlu mendapat perhatian besar. Dalam hal ini tak kurang tiga perempat bagian responden berpandangan kepemimpinan Laksamana Yudo nantinya dapat menunjukkan kinerja terbaik dalam menjaga keamanan dari serangan siber.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Berbagai strategi mewujudkan kesiapan TNI dalam menjaga keamanan dan kedaulatan tersebut juga akan diperkuat dengan program prioritas ketiga, yaitu upaya memperkuat komando gabungan wilayah pertahanan (kogabwilhan). Kogabwilhan merupakan komando utama pertahanan RI yang baru dibentuk berdasar Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2019.

Baca Juga: Disetujui Jadi Panglima TNI, Yudo Margono Prioritaskan Kesejahteraan Prajurit

Koordinasi komando gabungan ini untuk tiga matra yang berada di bawah Markas Besar TNI. Laksamana Yudo mengharapkan, Kogabwilhan I, II, dan III yang sudah terbentuk nantinya akan menjadi pelaksana tugas Panglima TNI dalam melaksanakan operasi ataupun latihan sesuai wilayah kerjanya.

Tegas dan humanis

Di luar upaya strategis itu, Panglima TNI terpilih juga tak luput membawa program pemantapan implementasi birokrasi dan kultur organisasi di tubuh TNI. Hal ini menjadi sangat penting karena sejatinya memang TNI harus hadir sebagai tentara rakyat yang bersikap tegas, tetapi juga humanis, dengan menjaga sopan santun, ramah, dan bersikap sederhana. Laksamana Yudo secara tegas menyatakan TNI tak boleh sekali-kali merugikan, menyakiti, dan menakuti hati rakyat.

Sejauh ini, lewat berbagai program, secara konsisten TNI terus hadir membantu masyarakat. Setidaknya 72 persen responden mengaku pernah mengetahui ataupun merasakan langsung kehadiran TNI dalam kegiatan pemulihan setelah bencana alam, pemberian bantuan sosial, hingga vaksinasi di masa pandemi. Selama masa pemulihan Covid-19, TNI berperan membantu terlaksananya program vaksinasi.

DOKUMENTASI TNI AD

KSAD Jenderal Andika Perkasa dan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Hetty Andika Perkasa seusai menyaksikan vaksinasi di Mabes TNI AD, Rabu (3/3/2021).

Selain itu, pemantapan birokrasi dan kultur TNI saat ini juga menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan di tengah memanasnya suhu politik jelang Pemilihan Umum 2024. Saat ini, publik masih menaruh kepercayaan besar bahwa TNI masih dapat menjaga profesionalitasnya dalam agenda pemilu mendatang.

Keyakinan terhadap netralitas TNI dalam menghadapi pemilu diungkap delapan dari 10 responden jajak pendapat. Publik cukup yakin, di bawah kepemimpinan panglima terpilih, TNI dapat bekerja optimal dalam menciptakan kondusivitas jelang pelaksanaan pemilu dan dapat tegas terhadap oknum prajurit yang melanggar ketentuan keterlibatan dalam politik praktis.

Isu netralitas TNI juga banyak menjadi perhatian anggota legislatif saat digelarnya uji kelayakan dan kepatutan. Laksamana Yudo berulang kali diingatkan akan pentingnya membawa TNI berpijak pada kepentingan masyarakat, bukan menjadi bagian dari kekuatan golongan mana pun. Termasuk pula dapat bersinergi dengan lembaga negara terkait untuk mengoptimalkan terciptanya keamanan dan kenyamanan menyongsong pesta demokrasi.

Pada akhirnya, segenap capaian positif yang telah diraih TNI selama ini, baik dalam basis operasional pertahanan militer maupun andil sosial kemanusiaan di tengah masyarakat, patut terus dipertahankan dan ditingkatkan. Sejatinya pergantian kepemimpinan Panglima TNI memang melanjutkan estafet untuk mewujudkan TNI yang kuat, profesional, dan dicintai rakyat.