Pergantian Panglima dan Tantangan Profesionalitas TNI
Laksamana Yudo Margono mencatatkan sejarah sebagai Panglima TNI ketiga yang berasal dari Angkatan Laut. Netralitas dan profesionalitas di tengah tahun politik menjadi tantangan bagi TNI.
Oleh
Eren Masyukrilla
·4 menit baca
Laksamana Yudo Margono resmi dipilih sebagai Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Pergantian kepemimpinan tertinggi militer itu dibayangi sejumlah isu penting menyangkut pembuktian netralitas dan profesionalitas TNI, terutama dalam menghadapi eskalasi di tahun politik menuju Pemilu 2024.
Sebelumnya, nama Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menjadi calon tunggal Panglima TNI yang diumumkan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (28/11/2022).
Pergantian kepemimpinan militer itu dilakukan mengingat Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun tanggal 21 Desember 2022 dan secara resmi akan mengakhiri karier sebagai TNI per 1 Januari 2023.
Pergantian kepemimpinan tertinggi militer itu dibayangi sejumlah isu penting menyangkut pembuktian netralitas dan profesionalitas TNI, terutama dalam menghadapi eskalasi di tahun politik menuju Pemilu 2024.
Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, diamanatkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI dilakukan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.
Persetujuan terhadap calon Panglima dipilih oleh Presiden disampaikan paling lambat 20 hari yang tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh DPR.
Jumat (2/12/2022), Komisi I DPR sudah menyetujui Laksamana Yudo Margono menjabat Panglima TNI. Selanjutnya hasil uji kelayakan dan kepatutannya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui dan disahkan oleh DPR. Setelah resmi menjabat Panglima TNI, Yudo berjanji akan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan prajurit dan modernisasi alat utama sistem persenjataan TNI.
Terdapat sejumlah isu penting yang menjadi catatan bagi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Salah satunya terkait hal paling mendasar, yakni soal netralitas dan profesionalitas TNI, terutama jelang momentum Pemilu 2024. Bagaimanapun, aturan perundangan secara tegas mengamanatkan seluruh peajurit TNI harus berada dalam posisi netral, tidak berafiliasi dengan kepentingan politik apa pun.
Berbagai langkah antisipatif pun perlu dilakukan untuk menjaga profesionalitas prajurit agar tak masuk dalam pusaran praktek politik praktis dalam pemilihan legislatif, pemilihan presiden, hingga pemilihan kepala daerah.
Tahun politik akan menjadi ujian profesional bagi TNI yang harus tegak lurus pada kepentingan negara dan kemaslahatan rakyat. TNI diharapkan dapat berperan optimal dalam menyukseskan pesta demokrasi, baik menyokong berbagai kebutuhan teknis penyelenggaraan maupun menjamin keamanan selama pemilu berlangsung.
Di luar itu, berbagai capaian positif yang telah diraih TNI juga perlu dipertahankan. Citra TNI di mata publik yang sejauh ini terbangun positif menjadi modal besar untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik dan berdampak.
Apa yang dipersepsikan publik pada TNI itu tergambar dari hasil survei opini terbaru yang dilakukan Kompas pada skala nasional Oktober 2022, yang mencatatkan citra positif TNI mencapai 86 persen. Kondisi itu meletakkan TNI sebagai lembaga negara yang dinilai paling baik oleh publik.
Selama beberapa waktu terakhir, harus diakui lewat berbagai program strategisnya, peran TNI yang langsung berdampak kepada masyarakat kian masif dirasakan.
Selain itu, lewat pengelolaan dan kebijakan yang diambil Panglima TNI dan kementerian-lembaga terkait, seperti kerja sama militer dalam lingkup global, TNI juga mampu menunjukkan perkembangan sumber daya prajurit hingga alutsista yang lebih memadai untuk menghadapi tantangan pertahanan dan keamanan negara di waktu mendatang.
Di luar isu penting menyangkut tantangan dan pekerjaan rumah yang harus diatasi oleh kepemimpinan militer, yang tak kalah menarik dari suksesi panglima kali ini adalah latar belakang Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal TNI dari matra Angkatan Laut. Laksamana Yudo tercatat dalam sejarah sebagai Panglima TNI ketiga yang berasal dari Angkatan Laut.
Dua senior Laksamana Yudo yang pernah memegang tongkat komando tertinggi di militer Indonesia adalah Laksamana Widodo Adi Sutjipto dan Laksamana Agus Suhartono.
Laksamana Widodo menjabat sebagai Panglima TNI 4 pada Januari 2000 sampai 7 Juni 2002. Sebelumnya, pascareformasi tampuk kepemimpinan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah dijabatnya sejak tahun 1999.
Laksamana Widodo sukses berada pada puncak karier tertinggi sebagai Angkatan Laut dengan menjabat sebagai KSAL pada Januari 2010 hingga Oktober 2014. Di luar karier militernya, Widodo pernah dipercaya menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sementara Panglima TNI dari matra Angkatan Laut untuk kedua kalinya pernah dijabat oleh Laksamana Agus Suhartono pada 28 September 2010 sampai 30 Agustus 2013. Sebelumnya Agus memegang amanah untuk memimpin sebagai KSAL pada November 2009 sampai September 2010.
Mengulang dua kali momentum keterpilihan sebagai Panglima TNI dari Angkatan Laut itu tentu akan menjadi hal yang luar biasa bagi Laksamana Yudo Margono.
Meskipun peraturan perundang-undangan terkait TNI mengatur pemilihan Panglima sebagai usulan dari Presiden dan disetujui DPR dapat secara bergantian diberikan pada tiga matra baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara, diajukannya nama KSAL Yudo sebagai calon tunggal juga tak terlepas dari apiknya kualitas kepemimpinan yang ditunjukannya selama berkarier di TNI.
Lulusan Akademi Angkatan Laut 1988 itu merupakan putra terbaik Korps Pelaut yang layak untuk memimpin militer Indonesia. Sebelum ditunjuk menjadi KSAL sejak Mei 2020, Laksamana Yudo pernah memegang tongkat kepemimpinan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (2019-2020). Ia juga berpengalaman menjadi Panglima Komando Armada I (2018-2019) dan Panglima Komando Lintas Laut Militer (2017-2018).
Kini, setelah terpilih menjadi Panglima TNI, pembuktian harapan besar terhadap kemajuan TNI disematkan pada Laksamana Yudo untuk nantinya bisa membawa TNI lebih kuat, termasuk pula mampu menjaga netralitas dan profesionalitas dalam menghadapi tantangan yang lebih kompleks di waktu mendatang. (LITBANG KOMPAS)