Lapangan Kerja dan Bantuan Sosial untuk Mengatasi Kemiskinan

Pemberian bantuan sosial dan penyediaan lapangan kerja harus diupayakan beriringan untuk mengentaskan rakyat miskin. Problem kemiskinan harus segera ditangani dan terus diminimalkan jumlahnya.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Suasana permukiman padat yang sebagian besar dihuni warga miskin di tepi Sungai Ciliwung yang membelah wilayah Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (10/10/2022). Tingginya target pemerintah dalam menekan angka kemiskinan pada kisaran 7,5-8,5 persen tahun 2023 perlu didukung dengan keberpihakan lewat kebijakan dan politik anggaran pemerintah.

Kinerja pengentasan rakyat miskin yang tengah mengalami perbaikan terancam tidak berlanjut pada paruh kedua tahun ini. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum serta maraknya pemutusan hubungan kerja kian memperberat upaya pengentasan rakyat miskin. Kombinasi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang kian dinantikan.

Survei Litbang Kompas periode Oktober 2022 merekam adanya penurunan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Pada survei periode Januari 2022 masih terdapat 6 dari 10 responden yang mengaku puas. Namun, pada survei periode berikutnya (Juni 2022) hanya tersisa separuh responden yang mengapresiasi. Kini, tinggal 4 dari 10 responden (41,4) yang menyatakan puas dengan kinerja pemerintah dalam mengentaskan rakyat miskin.

Tak hanya menurun, apresiasi tersebut juga merupakan yang terendah sepanjang tiga tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Bahkan, dibandingkan dengan lima indikator lainnya dalam bidang kesejahteraan sosial, kemiskinan nilainya relatif paling kecil. Terendah dibanding empat indikator lainnya, seperti aspek kesehatan masyarakat, pengembangan budaya gotong royong, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemberian bantuan sosial.

Penilaian publik tersebut tak dapat dilepaskan dari gejolak ekonomi yang beberapa waktu terakhir cukup meresahkan publik. Sebelum masa survei, tepatnya pada 3 September lalu pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga mencapai lebih dari 30 persen. Bukan hanya BBM nonsubsidi, melainkan juga harga BBM bersubsidi, seperti solar dan pertalite, pun ikut naik.

Baca juga: Tantangan Berat Pengentasan Kemiskinan Dunia

Akibatnya, harga barang dan jasa secara umum pun turut terkerek. Tergambar dari tingkat inflasi yang kian tinggi. Secara tahunan, tingkat Inflasi Indonesia mencapai 5,95 persen dan secara bulanan sebesar 1,17 persen pada September 2022. Menjadi yang tertinggi sepanjang Januari-Oktober 2022. Nilainya pun sudah jauh lebih tinggi dibandingkan target pemerintah yang ditetapkan sebesar 2-4 persen.

Tak heran jika kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam mengendalikan harga barang dan jasa pun menurun. Hanya tersisa sepertiga responden yang masih mengapresiasi positif kinerja pemerintah dalam aspek tersebut.

PHK

Gejala inflasi sebenarnya sudah membayangi dunia sejak Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Sebagai salah satu produsen energi, bahan pangan, dan pupuk terbesar di dunia, perang tersebut berdampak pada terganggunya rantai pasokan ke sejumlah negara di dunia. Padahal, di saat bersamaan permintaan sejumlah komoditas tersebut meningkat seiring meredanya pandemi Covid-19.

Akibatnya, terjadi gejolak kenaikan harga di sejumlah negara karena tersendatnya pasokan beberapa komoditas, seperti bahan pangan, energi, dan kebutuhan penting lainnya. Indonesia sebagai salah satu negara yang membutuhkan pasokan impor sejumlah komoditas tersebut turut terimbas dengan ditandai besaran inflasi yang terus merangkak tinggi.

Publikasi terbaru dari BPS menyebutkan bahwa tingkat inflasi tahunan pada Oktober 2022 masih berada di angka 5,71 persen. Makanan dan minuman menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua setelah kelompok pengeluaran transportasi.

Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi kembali meningkatkan kemiskinan yang sebenarnya tengah mengalami perbaikan. Pada Maret 2022 lalu, jumlah penduduk miskin Indonesia turun 1,3 persen daripada September 2021. Namun, jika dibandingkan dengan Maret 2021, penurunannya lebih besar, yakni mencapai 5 persen. Kini, masih tersisa 26,16 juta jiwa yang masih hidup dalam kemiskinan, atau 9,54 persen dari total penduduk Indonesia.

Jika ditarik garis tren yang lebih panjang, capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan pengentasan rakyat miskin. Lebih rendah dari masa-masa ketika penularan virus Covid-19 masih merajalela dan membuat aktivitas ekonomi terbatas. Persentasenya pun kembali berada di bawah 10 persen, seperti pada masa-masa sebelum pandemi tahun 2018 dan 2019.

Hanya saja, momentum perbaikan situasi kemiskinan tersebut kini dihadapkan lagi pada permasalahan yang berat. Belum tuntasnya tekanan kenaikan harga akibat gejolak global tersebut berimbas pada biaya produksi industri atau usaha yang kian mahal. Untuk menjaga kesinambungan usaha dan kesehatan keuangan perusahaan, sejumlah industri memilih melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Baru-baru ini, puluhan ribu pekerja industri tekstil di Jawa Barat mengalami PHK. Merujuk catatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), jumlahnya mencapai 73.000 orang sepanjang Januari-Oktober 2022.

Baca juga: Menyambut Tahun 2022 dengan Beban Kemiskinan dan Pengangguran

Infografik-Tren Persentase Pengangguran Tahun 2016-2022

Bulan sebelumnya, dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, tiga perusahaan start-up dan teknologi, yakni Shopee, Indosat, dan Tokocrypto, juga melakukan PHK. Ratusan karyawan harus kehilangan pekerjaan karena kebijakan efisiensi dari perusahaan tersebut. Belum lagi PHK yang dilakukan sejumlah perusahaan lain pada bulan-bulan sebelumnya, di antaranya TaniHub, Zenius, dan LinkAja.

Pengangguran

Fenomena tersebut tentu saja akan berdampak pada bertambahnya pengangguran. Padahal, pengangguran di Indonesia tengah mengalami perbaikan seiring pandemi yang mereda. Pada Februari 2022, jumlah pengangguran sebanyak 8,4 juta orang atau 5,8 persen dari populasi. Namun, PHK massal yang terjadi belakangan ini kemungkinan besar akan kembali meningkatkan jumlah pengangguran.

Kembali bertambahnya pengangguran berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin. Pasalnya, terdapat kaitan yang erat antara kedua variabel tersebut. Hal ini dibuktikan dengan uji korelasi antara variabel kemiskinan dan pengangguran menggunakan metode bivariat Spearman, ditemukan nilai koefisien korelasi sebesar 0,616. Artinya, ada hubungan yang erat antara keduanya.

Ketika terjadi perubahan pada pengangguran, akan terjadi pula perubahan pada kemiskinan. Nilai koefisien yang positif menandakan jika terjadi peningkatan pada pengangguran, maka kemiskinan pun akan bertambah. Keterkaitan dua variabel tersebut kian kuat secara statistik, ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,001. Artinya, hasil pengujian dapat diterima dengan tingkat keyakinan 99 persen.

Baca juga: Kemiskinan Membayangi Kepuasan Publik

Survei Litbang Kompas pun menemukan pola yang cenderung sama. Tiga perempat responden yang menyatakan tidak puas (gabungan tidak puas dan sangat tidak puas) dengan kinerja pemerintah dalam mengatasi kemiskinan juga menyatakan ketidakpuasannya pada kinerja pemerintah dalam mengurangi pengangguran.

Secara terpisah, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam mengurangi pengangguran pun turun pada periode survei Oktober 2022 lalu. Tingkat kepuasannya turun jika dibandingkan periode survei sebelumnya, yakni pada Januari maupun Juni 2022.

Kondisi tersebut perlu disikapi pemerintah dengan kembali menjaga kondusifnya perekonomian sehingga tercipta efisiensi usaha bagi sektor industri. Dengan demikian akan terbuka ruang kembali untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga jumlah pengangguran berkurang. Dampak positif berikutnya jumlah kemiskinan akan turut menyusut secara perlahan.

Hanya saja, dalam kondisi yang masih relatif sulit seperti saat ini, pemerintah dapat mengoptimalkan sejumlah program jaring pelindung sosial sambil membenahi situasi perekonomian. Pemerintah dapat mengoptimalkan program Kartu Prakerja yang sudah menyasar setidaknya 3,46 juta orang pada tahun 2022. Di dalamnya terdapat program pelatihan yang seyogianya dapat memberikan tambahan keahlian pada penerima manfaatnya. Diharapkan, saat perusahaan besar dan sedang tidak mampu menampung pekerja, para penerima manfaat tetap dapat berkarya dan memperoleh penghasilan.

Apalagi, pemerintah telah merencanakan keberlanjutan program tersebut hingga tahun 2023 mendatang dengan skema pemberikan bantuan pelatihan lebih besar. Pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp 5 triliun dengan target 1,5 juta orang. Setiap individu akan menerima bantuan dengan total penerimaan Rp 4,2 juta. Terbagi untuk biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp 600.000, dan Rp 100.000 untuk insentif survei.

Jika penyelenggaraan program tersebut dilakukan secara baik dan terstruktur, diharapkan akan menghasilkan insan-insan kreatif yang dapat membuka peluang pekerjaan di kemudian hari. Hal demikian dapat menjadi alternatif jangka panjang upaya pengentasan rakyat miskin.

Prakerja dan bantuan sosial

Dalam jangka pendek, pemerintah masih perlu mengucurkan dana bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat kelas bawah yang rentan miskin. Pasalnya, terdapat kemiripan pola antara kepuasan publik terkait pemberian bantuan sosial dan pengentasan rakyat miskin. Setidaknya dari hasil survei Litbang Kompas periode April 2021 hingga Oktober 2022.

Ketika kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam pemberian bansos naik, peningkatan kepuasan juga terjadi pada kinerja pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Namun, saat terjadi penurunan pada kepuasan pemberian bansos, kepuasan dalam pengentasan rakyat miskin juga turun.

Baca juga: Tantangan Mengatasi Kemiskinan di Ibu Kota

Meski demikian, pelaksanaan pemberian bantuan sosial tersebut harus disertai dengan pendataan yang sesuai agar bantuan tersalurkan secara tepat sasaran. Di terima oleh masyarakat yang membutuhkan sehingga fungsi pencegahan ataupun pengentasan rakyat miskin dapat terwujud. Publik menilai, selama ini kebijakan pemerintah dalam pemberian bantuan masih belum tepat sasaran. Salah satunya dalam pemberian subsidi BBM seperti yang diutarakan oleh dua pertiga responden survei Litbang Kompas.

Oleh sebab itu, agar pemberian bantuan sosial tersebut berhasil secara optimal dalam mengentaskan rakyat miskin, pemerintah perlu melakukan evaluasi agar sejumlah program dapat terlaksana secara tepat. Dengan demikian, pemerintah dapat segera melakukan serangkaian kombinasi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang agar problem kemiskinan dapat segera tertangani dan dapat terus diminimalkan kemudian hari. (LITBANG KOMPAS)