Survei Litbang ”Kompas”: Bantalan Sosial dan Kemiskinan Perlu Perhatian
Kinerja pemerintah bidang kesejahteraan sosial masih terus dihadapkan pada persoalan pengentasan kemiskinan. Perlindungan sosial perlu terus dikawal dan diperhatikan.
Apresiasi positif kinerja pemerintah bidang kesejahteraan sosial masih dihadapkan pada persoalan pengentasan kemiskinan. Jaminan perlindungan sosial dan menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok harus menjadi prioritas pemerintah untuk menjaga rakyat tetap sejahtera.
Setelah genap tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin berjalan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah bidang kesejahteraan sosial masih stabil positif.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Hasil Survei Nasional Kompas periode Oktober 2022, kepuasan di bidang ini bergerak tipis sebesar 0,6 persen dibandingkan Juni 2022. Secara umum, kepuasan bidang kesejahteraan sosial yang dinyatakan 74 persen responden relatif sama baiknya dengan kepuasan bidang politik dan berada di atas kepuasan bidang penegakan hukum dan ekonomi.
Masih tingginya apresiasi publik atas kerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial antara lain ditopang oleh meningkatnya apresiasi pada indikator meningkatkan pelayanan kesehatan sebesar 1,5 persen menjadi 78,4 persen dari 76,9 persen pada survei sebelumnya.
Kepuasan publik atas indikator kesehatan ini tertinggi dari semua indikator bidang kesejahteraan sosial, bahkan juga tertinggi dari sekitar 20 indikator penilaian kinerja pemerintah secara umum.
Melihat trennya, hasil survei yang dilakukan secara berkala ini memperlihatkan kepuasan publik atas bidang kesejahteraan sosial berfluktuasi selama tiga tahun periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.
Namun tak dapat dimungkiri, terpaan pandemi Covid-19 pada dua tahun pertama pemerintahan Jokowi-Amin, yang berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat, membuat upaya pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya semakin berat.
Kepuasan publik atas kinerja di bidang ini pun tahun 2020 tercatat di angka 61,6 persen atau terendah sepanjang tiga tahun ini. Hal ini tidak lepas dari beban berat pemerintah dalam memulihkan kondisi kesejahteraan rakyat yang diawali oleh krisis kesehatan akibat pandemi.
Seiring meredanya kasus Covid-19, perlahan kondisi kesejahteraan sosial rakyat semakin membaik. Apresiasi publik atas kinerja pemerintah bidang ini pun menunjukkan tren positif. Menginjak tahun ketiga, kinerja pemerintah atas kerja bidang kesejahteraan sosial mendapat apresiasi hampir tiga perempat responden, bahkan tertinggi mencapai 78,3 persen pada survei Januari 2022.
Baca juga: Survei Litbang “Kompas”: Konsolidasi Kabinet Menjadi Tuntutan
Kemiskinan
Apresiaasi yang bertahan positif ini tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah menangani penyebaran Covid-19, salah satunya melalui kebijakan pemberian vaksin.
Merujuk data Kementerian Kesehatan, per 23 Oktober 2022, sebanyak 73,2 persen penduduk yang menjadi sasaran penerima vaksin sudah menerima vaksinasi dosis kedua. Sementara penerima vaksin dosis penguat (booster) sudah mencapai 27,6 persen. Indonesia sendiri sudah bisa memproduksi vaksin Covid-19 bernama IndoVac yang diluncurkan pada 13 Oktober 2022.
Selain kesehatan, aspek pendidikan mendapat peningkatan apresiasi cukup signifikan dari publik. Dalam empat bulan terakhir, upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan naik 3,4 poin menjadi 72,6 persen, bahkan melebihi kepuasan tertinggi sebelumnya pada survei Januari 2022.
Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mendorong pembelajaran tatap muka 100 persen pada tahun ajaran 2022/2023 serta berbagai kebijakan melalui Merdeka Belajar yang sudah mencapai 22 episode untuk semua lini pendidikan sangat berkontribusi pada kepuasan publik.
Meski aspek kesehatan dan pendidikan sudah menunjukkan tren positif, pemerintah masih menghadapi tantangan berat dalam aspek pengentasan kemiskinan dan pemberian bantuan langsung untuk kesejahteraan.
Kepuasan publik atas upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan turun sangat signifikan hingga 7,6 persen poin dibandingkan survei periode sebelumnya. Hanya 41,4 persen responden yang mengaku puas atas kinerja pemerintah dalam aspek ini. Kondisi tersebut berada di titik terendah sepanjang pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi.
Kepuasan publik atas upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan turun sangat signifikan hingga 7,6 persen poin dibandingkan survei periode sebelumnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sebenarnya persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 20,05 persen sudah menurun 0,39 poin dibandingkan September 2021 dan menurun 0,94 poin jika dibandingkan Maret 2021.
Namun, problem kemiskinan masih dirasakan masyarakat beberapa bulan terakhir. Hal ini tak lepas dari dampak persoalan dan kebijakan di bidang ekonomi. Kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi pada bulan September 2022 yang berimbas pada kenaikan harga bahan-bahan pokok menjadi pemicunya meski pemerintah sudah mengantisipasi dengan memberikan bantalan sosial sebelum harga BBM dinaikkan.
Baca juga: Kepuasan Publik Menurun, Momentum Evaluasi Kinerja Menteri
Langkah strategis
Tantangan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya pun semakin berat. Upaya yang dilakukan dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk menopang daya beli masyarakat ternyata masih belum memuaskan rakyat.
Seperti diketahui, pemerintah memberikan tiga jenis bantalan sosial dampak kenaikan harga BBM subsidi, yakni BLT BBM sebesar Rp 600.000 untuk 20,65 juta keluarga, dengan total anggaran Rp 12,4 triliun yang diberikan dua kali untuk bulan September sampai Desember.
Lalu Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada 16 juta pekerja dengan gaji Rp 3,5 juta perbulan sebanyak Rp 600.000 dibayarkan sekali dengan anggaran Rp 9,6 triliun.
Di samping itu, pemerintah juga memberikan bantuan sosial untuk para pelaku transportasi, di antaranya para pengemudi angkutan umum, ojek daring, ojek pangkalan, nelayan, dan pelaku UMKM yang penyalurannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Anggarannya menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, yaitu dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) senilai Rp 2,17 triliun.
Tambahan bansos yang diberikan pemerintah dalam pengalihan BBM bersubsidi sebesar Rp 24,17 triliun tersebut diharapkan dapat menekan laju angka kemiskinan di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Namun, kepuasan yang ditunjukkan masyarakat justru merosot hingga 8,5 persen ketimbang kepuasan pada survei Juni 2022.
Meskipun sejumlah program bantuan sosial telah digulirkan, hal itu belum mampu melepaskan warga miskin dari jerat kemiskinan. Perlindungan sosial yang disediakan belum maksimal berdampak terhadap penurunan kemiskinan yang dirasakan langsung oleh publik.
Menghadapi kondisi tersebut, di dua tahun sisa pemerintahan Jokowi-Amin, pemerintah harus mengambil langkah strategis agar tujuan menyejahterakan rakyat benar-benar terwujud.
Menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok dan inflasi harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok dan inflasi harus menjadi prioritas utama pemerintah. Hal ini mengingat persoalan ekonomi merupakan yang paling krusial.
Berapa pun bantalan sosial yang diberikan jika harga-harga tak terkendali, tak akan mampu meredam ancaman kemiskinan yang ada di depan mata. (LITBANG KOMPAS)
Baca juga: Kepuasan dan Keyakinan pada Pemerintah Turun