Analisis Litbang ”Kompas” : Tantangan Hanura Dekati Hati Rakyat
Pemilu 2024 menjadi harapan bagi Partai Hanura untuk kembali merebut hari rakyat. Ambang batas parlemen menjadi ujian berat bagi partai ini setelah di Pemilu 2019 tersingkir di parlemen akibat ambang batas tersebut.
Oleh
YOHAN WAHYU
·6 menit baca
Perjalanan tiga pemilihan umum yang diikuti Partai Hati Nurani Rakyat memberikan rekam jejak bagaimana gambar dari partai ini ibarat kurva normal, naik kemudian menurun. Dibandingkan partai baru seangkatannya, Hanura menjadi satu-satunya partai yang tidak mudah untuk bertahan di panggung politik nasional. Pemilu 2024 menjadi laga baru yang membangun kembali harapan.
Di awal pendiriannya tahun 2006, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto ketika itu meyakini partai yang dipimpinnya ini akan mampu berada di lima besar pada Pemilu 2009. Sejarah kemudian mencatat target ini gagal diraih Hanura. Hasil Pemilu 2009 menyebutkan, partai ini hanya mampu berada di urutan ke-9 partai-partai politik peraih kursi DPR.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Meskipun demikian, hasil di Pemilu 2009 tersebut relatif cukup baik bagi partai pendatang baru seperti halnya Partai Hanura ini daripada puluhan partai pendatang baru lainnya yang gagal meraih kursi. Apalagi, sejak Pemilu 2009 ini mulai diterapkan syarat ambang batas parlemen 2,5 persen bagi partai politik untuk dapat mendapatkan kursi di DPR.
Perjalanan tiga pemilihan umum yang diikuti Partai Hati Nurani Rakyat memberikan rekam jejak bagaimana gambar dari partai ini ibarat kurva normal, naik kemudian menurun.
Namun, jika dibandingkan partai-partai baru yang merupakan geneologi yang sama dengan latar belakang Wiranto yang sebelumnya dekat dengan Golkar, seperti halnya Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto, perolehan suara dan kursi Partai Hanura masih berada di bawahnya.
Sementara itu di Pemilu 2014, Partai Hanura mencoba menaikkan kelas partainya di pemilu melalui strategi mengusung ketua umumnya, Wiranto, menjadi calon presiden. Setahun menjelang pemilu, partai ini kemudian mendeklarasikan ke publik pasangan Wiranto dan Harry Tanoesoedibjo yang baru bergabung ke Hanura.
Namun, pendeklarasian ini ditentang oleh sejumlah tokoh Hanura, seperti halnya ketua DPP Partai Hanura Fuad Bawazier. Menurut dia, deklarasi calon presiden dan calon wakil presiden Partai Hanura tidak demokratis. Fuad juga menilai Hanura belum masuk tiga besar dan masih harus berjuang lolos ambang batas parlemen (Kompas, 8/7/2013).
Meskipun dinilai tidak demokratis, deklarasi Wiranto-Harry bisa jadi turut menyumbang insentif elektoral pada Hanura. Hasil Pemilu 2014 merekam, partai mengalami peningkatan dukungan.
Suara yang diraih meningkat menjadi 6,5 juta suara dan lolos ambang batas parlemen yang di pemilu ini dinaikkan menjadi 3,5 persen. Meskipun demikian, kursi yang diraih Hanura melorot 1 kursi, dari semula 17 kursi di Pemilu 2009 menjadi 16 kursi di Pemilu 2014.
Namun, kesuksesan di pemilu legislatif ini tidak diikuti dengan kesuksesan di pemilihan presiden. Pasangan Wiranto-Harry yang sebelumnya dideklarasikan gagal masuk bursa pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hanura berada di urutan ke-10 atau paling buncit dari sepuluh partai politik yang meraih kursi DPR.
Di pemilihan presiden, Hanura pada akhirnya bergabung dengan koalisi partai politik bersama PDI-P, PKB, dan Nasdem yang mengusung pasangan Jokowi–Jusuf Kalla yang kemudian memenangi kontestasi.
Kemenangan ini pada akhirnya juga mendatangkan keberuntungan bagi Hanura karena mampu menempatkan dua kadernya, yakni Yuddy Chrisnandi sebagai menteri pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi serta Saleh Husin sebagai menteri perindustrian.
Namun, seiring dengan perubahan peta politik yang dinamis, koalisi pemerintahan kemudian semakin gemuk dengan bergabungnya PPP, disusul oleh Golkar hingga PAN. Kondisi koalisi yang bertambah ini pada akhirnya membuat Presiden Jokowi harus mengocok ulang komposisi kabinetnya untuk menampung ketiga partai yang baru bergabung.
Pada Juli 2016, dua menteri dari Hanura terlempar dari kabinet. Posisi keduanya diganti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai menteri perindustrian dan Asman Abnur (PAN) yang dilantik menjadi menteri PAN-RB.
Sebagai ganti dua kursi menteri dari Hanura, Presiden Jokowi kemudian melantik Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. Pada perkembangannya, salah satu kader Hanura, Yuddy Chrisnandi, setelah tidak menjabat sebagai menteri, diangkat menjadi salah satu duta besar.
Setelah terpilih menjadi menko polhukam, kepemimpinan Hanura kemudian beralih ke Oesman Sapta Odang (OSO). Tokoh ini sebelumnya memang tidak dikenal sebagai kader Hanura. Namun, dalam Munaslub yang digelar pada 2016 namanya kemudian masuk dan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Hanura, meneruskan masa jabatan Wiranto, hingga 2019.
Di tengah kepemimpinan OSO inilah jalan terjal dihadapi Partai Hanura dalam Pemilu 2019. Perolehan suara Hanura anjlok menjadi 2,1 juta suara atau menurun 67 persen dari perolehan suaranya di Pemilu 2014.
Perolehan 2,1 juta suara ini hanya setara 1,5 persen suara sah nasional, artinya Hanura gagal melewati ambang batas parlemen yang ditetapkan 4 persen di Pemilu 2019 ini. Akibatnya, Hanura tidak bisa lagi menempatkan wakilnya di DPR RI.
Kegagalan ini kemudian melahirkan dinamika internal partai. Mantan Ketua Umum Hanura Wiranto sampai meminta OSO untuk mengundurkan diri karena gagal meraih target partai.
Namun, OSO tetap jalan terus memimpin Hanura setelah kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Hanura periode 2019-2024 di Musyawarah Nasional Hanura III yang digelar di Jakarta pada Desember 2019 lalu.
Menjelang Pemilu 2024, Hanura di bawah kepemimpinan OSO tetap percaya diri untuk kembali berkontestasi di pemilu. Pengalaman menjadi peserta tiga pemilu tentu menjadi modal bagi Hanura menghadapi kontestasi politik lima tahunan tersebut.
Pengalaman menjadi peserta tiga pemilu tentu menjadi modal bagi Hanura menghadapi kontestasi politik lima tahunan tersebut.
Hanura sendiri sudah mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu ke KPU pada 8 Agustus 2022 lalu. Pendaftaran dilakukan langsung oleh pimpinan DPP Partai Hanura, yakni Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang yang didampingi Wakil Ketua Umum Herry Lontung Siregar, Sekretaris Jenderal Kodrat Shah, dan Wakil Ketua Dewan Penasihat Anwar Fuadi.
Hanura masuk dalam 24 partai politik calon peserta pemilu yang berhak mengikuti proses verifikasi administratif setelah berkasnya dinyatakan lengkap. Jika tahapan verifikasi administrtaif lolos, Hanura wajib mengikuti tahapan verifikasi faktual. Sesuai regulasi, Hanura bersama partai-partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR RI dan partai politik baru harus mengikuti verifikasi faktual.
Salah satu target yang ditetapkan Partai Hanura di Pemilu 2024 adalah lolos ambang batas parlemen 4 persen. Sebagai mantan partai politik peraih kursi DPR RI, target ini menjadi beban yang tidak ringan bagi Hanura.
Jika mengacu tren perolehan suara Hanura yang cenderung menurun, target memenuhi 4 persen suara nasional tidak begitu mudah. Apalagi, tren hasil survei menyebutkan Hanura masih berada di batas elektoral yang cenderung belum aman untuk memenuhi ambang batas parlemen tersebut.
Setidaknya hasil survei Kompas menyebutkan, tren perolehan suara Partai Hanura berada di kisaran kurang dari 1 persen. Kalaupun mengikutsertakan batas atas dari sampling error, perolehan elektoral Hanura masih jauh di bawah angka 4 persen sesuai ambang batas parlemen yang akan diterapkan di Pemilu 2024 nanti.
Bagaimanapun, survei adalah metode yang tentu menghasilkan proyeksi dan pola yang bisa menjadi bahan referensi bagi Hanura untuk menyusun strategi elektoralnya. Di atas kertas, semua peserta pemilu memiliki peluang yang sama untuk mendulang dukungan suara pemilih.
Salah satu strategi yang jamak dilakukan partai politik adalah bagaimana menempatkan calon kadernya sebagai calon anggota legislatif. Memilih calon legislatif yang populer dan memiliki basis massa yang jelas, di atas kertas akan memberikan insentif elektoral bagi partai politik.
Tentu, pada akhirnya tetap berpulang pada soliditas dan militansi kader-kader Partai Hanura untuk bekerja keras membawa partai untuk mendapatkan kembali kepercayaan pemilih, terutama pemilih lama Hanura di pemilu-pemilu sebelumnya.
Selain itu, strategi mendekati pemilih mula dan muda yang akan menjadi bagian dari porsi terbesar pemilih di Pemilu 2024 tetap harus dilakukan untuk mendulang potensi pemilih baru bagi Hanura. Semua ini tentu demi mendekati hati rakyat di pemilu nanti. (LITBANG KOMPAS)