Barat dan Timur Terpaut Satu Dekade

Jika Indonesia dibelah dua menjadi bagian barat dan timur, terlihat perbedaan IPM yang cukup besar antarkeduanya. Hal ini menunjukkan, dari dimensi waktu, hasil pembangunan tidak dinikmati secara merata.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Pekerja mengerjakan konstruksi proyek pembangunan gedung baru di kawasan Slipi, Jakarta, Minggu (14/8/2022).

Selama 77 tahun merdeka, telah banyak kemajuan yang dinikmati Indonesia. Namun, pembangunan yang dilaksanakan masih menghadirkan kesenjangan, baik secara ekonomi maupun kualitas manusia. Dari indikator Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, kualitas masyarakat di kawasan timur Indonesia tertinggal setidaknya satu dekade dibandingkan dengan masyarakat di kawasan barat Indonesia.

Pembangunan sejatinya menempatkan manusia sebagai prioritas. Oleh sebab itu, pembangunan dilaksanakan dengan tujuan menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat dapat menikmati umur panjang dalam keadaan sehat, berpendidikan, serta menjalani kehidupan yang layak dan produktif. Indikator keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi semata.

IPM digunakan untuk mengetahui sampai di mana pencapaian pembangunan yang menekankan pada aspek kualitas hidup manusia. IPM yang diinisiasi oleh Program Pembangunan PBB (UNDP) sejak tahun 1990-an dan diadaptasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini mengukur tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Baca Juga: Menopang Gerak Lambat Indeks Pembangunan Manusia

Dalam 12 tahun terakhir (2010-2021), Indonesia mengalami peningkatan IPM yang cukup baik. Jika pada 2010 IPM Indonesia berdasarkan data BPS berada di angka 66,53, pada 2021 sudah meningkat menjadi 72,29. Capaian ini menunjukkan Indonesia sudah memiliki IPM dengan kategori tinggi. Indonesia sudah mencapai kategori IPM tinggi, yakni dalam rentang angka 70 hingga kurang dari 80, sejak tahun 2016.

Jika dilihat per indikator, umur harapan hidup manusia Indonesia yang lahir pada 2021 akan mencapai 71,57 tahun. Angka harapan hidup ini menunjukkan derajat atau kualitas kesehatan masyarakat. Umur harapan hidup tertinggi dimiliki oleh masyarakat DI Yogyakarta yang mencapai 75,04 tahun.

Sementara rata-rata lama sekolah manusia Indonesia 8,54 tahun. Adapun pengeluaran per kapita dari paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) sebesar Rp 11,156 juta per orang per tahun.

Hingga tahun 2021, baru 10 provinsi yang mencapai kategori IPM tinggi. Kesepuluh provinsi tersebut diurutkan dari yang tertinggi adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Utara, Riau, Banten, Sumatera Barat, dan Jawa Barat.

Dibandingkan dengan tahun 2010, IPM Indonesia baru 66,53, termasuk kategori sedang. Umur harapan hidup manusia Indonesia saat itu baru 69,81 tahun. Rata-rata lama sekolah 7,46 tahun, sedangkan pengeluaran per kapitanya sebesar Rp 9,647 juta per tahun.

Barat-timur

Hingga tahun 2021, baru 10 provinsi yang mencapai kategori IPM tinggi. Kesepuluh provinsi tersebut diurutkan dari yang tertinggi adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Utara, Riau, Banten, Sumatera Barat, dan Jawa Barat.

Dari 10 provinsi tersebut, IPM DKI Jakarta dan DI Yogyakarta bahkan sudah tergolong sangat tinggi karena mencapai angka di atas 80. IPM DKI Jakarta 81,11, sedangkan IPM DI Yogyakarta 80,22.

Tidak ada provinsi yang memiliki IPM kategori rendah atau di bawah angka 60. Mayoritas provinsi masuk dalam kategori sedang, terutama pada wilayah yang berada di kawasan Indonesia timur. Sepuluh provinsi yang memiliki IPM terendah secara berturut-turut adalah Papua, Papua Barat, NTT, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, NTB, Maluku Utara, Gorontalo, Maluku, dan Sulawesi Tengah.

Baca Juga: Upaya Daerah Tertinggal Mengejar yang Sulit Terkejar

FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Awiah (keladi), awiahambu (keladi johar), keladi bete, sasu (petatas), sasuara (singkong), hingga kacang tanah dan sayuran dijual mama-mama di Maybrat, Papua Barat, Rabu (13/7/2022).

Jika Indonesia dibelah dua menjadi bagian barat dan timur, terlihat perbedaan IPM yang cukup besar antara keduanya. Di wilayah Indonesia bagian barat yang meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali, rata-rata IPM sedikit lebih tinggi dari angka nasional, yakni 72,98.

Namun, di wilayah Indonesia bagian timur yang meliputi Nusa Tenggara, Sulawesi, gugus Maluku, dan Papua, angka IPM berada di bawah angka nasional, yakni 68,39. Rata-rata IPM kawasan Indonesia timur tahun 2021 ini hampir sama dengan rata-rata IPM kawasan Indonesia timur pada 2012 yang di angka 68,65.

Hal ini menunjukkan, dari dimensi waktu, hasil pembangunan tidak dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika dirinci ke level yang lebih kecil, yaitu kabupaten/kota, tidak meratanya hasil pembangunan yang tecermin dari kualitas manusia menunjukkan kesenjangan yang lebih lebar.

Sebanyak 22 kabupaten/kota masih memiliki IPM yang rendah, yakni di bawah angka 60. Mayoritas berada di Provinsi Papua (17 kabupaten), disusul oleh Papua Barat (4 kabupaten), NTT (1 kabupaten). Salah satu kabupaten di Papua, yaitu Kabupaten Nduga, bahkan memiliki angka IPM terendah, yakni 32,84.

Di Kabupaten Nduga, misalnya, umur harapan hidup manusia yang lahir tahun 2021 diperkirakan 55,43 tahun. Rata-rata lama sekolah masyarakat Nduga 1,42 tahun. Artinya, anak-anak Nduga banyak yang berhenti sekolah ketika di kelas II SD, sedangkan pengeluaran per kapita di Nduga sebesar Rp 3,98 juta per tahun. Artinya, pengeluaran per hari masyarakat Nduga hanya sekitar Rp 10.000 per orang.

Tiga provinsi di wilayah timur, yakni, NTT, Papua, dan Papua Barat, ini merupakan kantong kemiskinan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Angka kemiskinan di masing-masing provinsi ini di atas 20 persen atau dua kali lipat rata-rata nasional.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Rombongan kendaraan Bupati Nduga Wentius Nimiangge saat melalui jalur trans-Papua seksi Nduga-Wamena di kawasan Kenyam, Sabtu (16/10/2021). Pembangunan jalan yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Lorentz tersebut terbengkalai sejak terjadi penembakan terhadap para pekerja oleh kelompok kriminal bersenjata pada akhir tahun 2018.

Dengan angka IPM yang rendah, suatu daerah dikategorikan sebagai daerah yang tertinggal oleh karena IPM menjadi salah satu dari indikator utama dalam penentuan daerah tertinggal, selain angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Sebagai daerah yang tertinggal, ketiga provinsi ini juga memiliki daerah-daerah perbatasan, menjadi daerah terluar dan terdepan di Indonesia.

Sangat tinggi

Sebagian besar kabupaten atau kota di Indonesia memiliki IPM kategori sedang, yaitu 250 kabupaten/kota (48,6 persen) dengan angka IPM antara 60 hingga kurang dari 70. Jika digabung dengan IPM kategori rendah, lebih dari separuh wilayah administratif di Indonesia (52,9 persen) memiliki kualitas manusia yang pas-pasan alias tidak tinggi. Kondisi ini tentunya akan memengaruhi output atau produktivitas dalam kegiatan ekonomi.

Meski demikian, sebanyak 205 kabupaten/kota (39,9 persen) sudah memiliki IPM yang tergolong tinggi, dengan rentang angka IPM antara 70 dan kurang dari 80. Sementara sisanya sebanyak 37 kabupaten/kota (7,2 persen) sudah berkategori IPM sangat tinggi, dengan angka IPM 80 ke atas. Rata-rata daerah ini merupakan ibu kota provinsi atau kota-kota besar yang sudah maju/modern.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pelajar mengikuti pelatihan untuk menjadi anggota Paskibraka DI Yogyakarta di Pondok Pemuda Ambarbinangun, Kecamatan Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta, Selasa (2/8/2022). Sebanyak 38 pelajar terpilih tingkat SMA di DIY mengikuti pelatihan untuk menjadi anggota Paskibraka. Mereka akan bertugas mengibarkan bendera Merah Putih pada upacara kemerdekaan RI di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta pada 17 Agustus 2022.

Kota Yogyakarta menjadi daerah yang memiliki IPM tertinggi di Indonesia dengan angka 87,18. Usia harapan hidup orang Yogyakarta yang lahir pada 2021 akan mencapai 74,76 tahun. Rata-rata lama sekolah sudah mencapai 11,72 tahun. Wajib belajar 9 tahun sudah tercapai di kota yang juga dikenal sebagai Kota Pelajar dan Mahasiswa ini.

Adapun pengeluaran per kapita di Kota Yogyakarta adalah sebesar Rp 18,8 juta per tahun. Namun, angka ini bukan yang tertinggi di Indonesia karena pengeluaran per kapita tertinggi dimiliki oleh Jakarta Selatan dengan besaran Rp 23,888 juta per tahun.

Dengan gambaran di atas, terlihat kesenjangan kualitas manusia Indonesia yang cukup lebar antara wilayah barat dan timur. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ini.

Konsep membangun Indonesia dari pinggiran masih dan sangat relevan dilakukan sekarang dengan fokus pada pinggiran bagian timur. Konsep tersebut harus direalisasikan dengan banyak terobosan yang berani agar kawasan timur Indonesia tidak tertinggal satu dekade dibandingkan dengan kawasan barat.